Cari Regulasi

Jenis Peraturan :
Institusi :
Nomor :
Tahun :
Subyek Peraturan
Sub-Subyek Peraturan
Tentang :



Notice: Undefined index: jenis_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 133

Notice: Undefined index: intitusi in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 134

Notice: Undefined index: nomor_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 135

Notice: Undefined index: tahun_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 136

Notice: Undefined index: subyek_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 137

Notice: Undefined index: subsubyek_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 138

Notice: Undefined index: judul_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 139

Total Jumlah Data Yang Ditemukan: 6969 dari



  • Peraturan - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 02 Tahun 2025
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / 03-Maret / 2025
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 18 Tahun 2025
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / 04-April / 2025
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 08 Tahun 2025
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / 02-Februari / 2025
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 06 Tahun 2025
  • Tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / 02-Februari / 2025
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2025
  • Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / 03-Maret / 2025
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2025
  • Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / 02-Februari / 2025
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024
  • Tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, Dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / 12-Desember / 2024
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2024
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / 12-Desember / 2024
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2024
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian Dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / 12-Desember / 2024
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2024
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / 12-Desember / 2024
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2024
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) bagi Bank Umum

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / 11-November / 2024
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2024
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / 11-November / 2024
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (S​LIK)

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / 07-Juli / 2024
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor PMK 80 Tahun 2024
  • Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / 10-Oktober / 2024
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2024
  • Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / 09-September / 2024
  • Peraturan Presiden - Nomor 98 Tahun 2024
  • Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Pemerintah Pusat

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / 09-September / 2024
  • Peraturan Presiden - Nomor 77 Tahun 2024
  • Tentang Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Fasilitas Persemaian Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / 08-Agustus / 2024
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 33 Tahun 2024
  • Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / 08-Agustus / 2024
  • Undang-Undang - Nomor 32 Tahun 2024
  • Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / 08-Agustus / 2024
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 29 Tahun 2024
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / 08-Agustus / 2024
  • Keputusan Presiden - Nomor 28 Tahun 2024
  • Tentang Tim Perunding Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik Untuk Kemakmuran)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / 10-Oktober / 2024
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 25 Tahun 2024
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / 05-Mei / 2024
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 22 Tahun 2024
  • Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam Pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / 05-Mei / 2024
  • Peraturan Presiden - Nomor 15 Tahun 2024
  • Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / 02-Februari / 2024
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 15 Tahun 2024
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Wijaya Karya Tbk

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / 03-Maret / 2024
  • Peraturan Presiden - Nomor 136 Tahun 2024
  • Tentang Pengesahan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to Supply Chain Resilience (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik Untuk Kemakmuran Terkait Ketahanan Rantai Pasok)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / 10-Oktober / 2024
  • Peraturan Presiden - Nomor 02 Tahun 2024
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Atas Penanaman Modal (Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the Republic of Indonesia on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments)

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / 01-Januari / 2024
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2024
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / 01-Januari / 2024
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.04/2023
  • Tentang Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka Sebagai Akibat Dibatalkannya Pencatatan Efek oleh Bursa Efek Karena Kondisi atau Peristiwa yang Signifikan Berpengaruh Negatif Terhadap Kelangsungan Usaha

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / September / 2023
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06 Tahun 2023
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / April / 2023
  • Peraturan Presiden - Nomor 59 Tahun 2023
  • Tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / September / 2023
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 49 Tahun 2023
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Oktober / 2023
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 40 Tahun 2023
  • Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Agustus / 2023
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 39 Tahun 2023
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Juli / 2023
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2023
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Mei / 2023
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2023
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Maret / 2023
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2023
  • Tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives)

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Januari / 2023
  • Undang-Undang - Nomor 03 Tahun 2023
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation)

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Januari / 2023
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2023
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Januari / 2023
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2022
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2022
  • Tentang Pengawasan Pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh OJK

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Desember / 2022
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2022
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Covid-19

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / November / 2022
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/SEOJK.04/2022
  • Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Maret / 2022
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.04/2022
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Maret / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 63 Tahun 2022
  • Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / 12-Desember / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 62 Tahun 2022
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / 12-Desember / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 60 Tahun 2022
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / 12-Desember / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 54 Tahun 2022
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / 12-Desember / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 53 Tahun 2022
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / 12-Desember / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 49 Tahun 2022
  • Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas lmpor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari luar Daerah Pabean

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / 12-Desember / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 48 Tahun 2022
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / 12-Desember / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 45 Tahun 2022
  • Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroaan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / 12-Desember / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 43 Tahun 2022
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / 11-November / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 34 Tahun 2022
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT WASKITA KARYA TBK

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / 10-Oktober / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 30 Tahun 2022
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / 09-September / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 29 Tahun 2022
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / 09-September / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 27 Tahun 2022
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / 08-Agustus / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 26 Tahun 2022
  • Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / 08-Agustus / 2022
  • Undang-Undang - Nomor 25 Tahun 2022
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / 09-September / 2022
  • Undang-Undang - Nomor 24 Tahun 2022
  • Tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / 09-September / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 23 Tahun 2022
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / 06-Juni / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 21 Tahun 2022
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / 05-Mei / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 17 Tahun 2022
  • Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / 04-April / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 14 Tahun 2022
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / 04-April / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 13 Tahun 2022
  • Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / 03-Maret / 2022
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2022
  • Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / 06-Juni / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 10 Tahun 2022
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / 02-Februari / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 09 Tahun 2022
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / 02-Februari / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 07 Tahun 2022
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / 01-Januari / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 06 Tahun 2022
  • Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / 01-Januari / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 05 Tahun 2022
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT LEN Industri

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / 01-Januari / 2022
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021

  • Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Desember / 2021
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.04/2021
  • Tentang Kebijakan Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Lembaga Efek dan Perintah Kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Covid-19

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Desember / 2021
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.04/2021
  • Tentang Bentuk, Susunan, dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek Yang Merupakan Anggota Bursa Efek

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Agustus / 2021
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021
  • Tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Desember / 2021
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/POJK.03/2021
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Februari / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 98 Tahun 2021
  • Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Oktober / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 93 tahun 2021
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Oktober / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 91 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan First Protocol to Amend Agreement on Comprehensive Economic Partnership Among Members States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (Protokol Pertama Untuk Mengubah Persetujuan Tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Jepang) First Protocol to Amend Agreement on Comprehensive Economic Partnership Among Members States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Oktober / 2021
  • Keputusan Presiden - Nomor 91 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan First Protocol to Amend Agreement on Comprehensive Economic Partnership Among Members States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (Protokol Pertama Untuk Mengubah Persetujuan Tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Jepang)

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Oktober / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 76 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Agustus / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 73 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Agustus / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 69 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Agustus / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 59 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Juni / 2021
  • Keputusan Presiden - Nomor 59 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Juni / 2021
  • Keputusan Presiden - Nomor 58 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Juni / 2021
  • Keputusan Presiden - Nomor 50 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Mei / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 50 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Mei / 2021
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 48 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Februari / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 48 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Agreement on the Establishment of the Asean Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses (Persetujuan Mengenai Pembentukan Pusat Koordinasi Asean Untuk Kesehatan Hewan dan Zoonosis)

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Mei / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 46 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Mei / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 39 Tahun 2021
  • Tentang Hak Keuangan Bagi Anggota Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli pada Mahkamah Pelayaran di Kementerian Perhubungan

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Mei / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 38 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional Tentang Kantor Area ITU di Jakarta (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the International Telecommunication Union Concerning the ITU Area Office in Jakarta)

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Mei / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 37 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Charter of the Developing-8 Organization for Economic Cooperation (Piagam Developing-8 Organisasi Untuk Kerja Sama Ekonomi)

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Mei / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 36 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Agreement Recognizing the International Legal Personality of the Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional Atas Kemitraan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Laut Asia Timur)

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Mei / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 35 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Untuk Eliminasi Pajak Berganda Sehubungan dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan dan Pencegahan Pengelakan dan Penghindaran Pajak (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Elimination of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance)

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Mei / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 34 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Peghasilan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates for the Avoidence of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Mei / 2021
  • Keputusan Presiden - Nomor 31 Tahun 2021
  • Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / April / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 16 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Untuk Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Atas Penanaman Modal (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments)

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Februari / 2021
  • Keputusan Presiden - Nomor 16 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Oktober / 2021
  • Keputusan Presiden - Nomor 15 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Februari / 2021
  • Keputusan Presiden - Nomor 14 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / Februari / 2021
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 14 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

    • ~ Tanggal Penetapan : 2 / Februari / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 14 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / Februari / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 112 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Fourth Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement (Protokol Keempat Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Desember / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 11 Tahun 2021
  • Tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat Dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Februari / 2021
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 08 Tahun 2021
  • Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / 02-Februari / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 07 Tahun 2021
  • Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Januari / 2021
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Oktober / 2021
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 04 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / 01-Januari / 2021
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Oktober / 2021
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 03 Tahun 2021
  • Tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Januari / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 02 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Januari / 2021
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Juli / 2021
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 7 / Mei / 2021
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Desember / 2020
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Desember / 2020
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2020
  • Tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Juli / 2020
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.05/2020
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Juni / 2020
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2020
  • Tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Juni / 2020
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2020
  • Tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Juni / 2020
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020
  • Tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Juli / 2020
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.04/2020
  • Tentang Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Februari / 2020
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.04/2020
  • Tentang Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Februari / 2020
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.010/2020
  • Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Juli / 2020
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.09/2020
  • Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Juni / 2020
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2020
  • Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Juni / 2020
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020
  • Tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019( COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / April / 2020
  • Peraturan Menteri - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020
  • Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / April / 2020
  • Peraturan Presiden - Nomor 99 Tahun 202
  • Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Oktober / 2020
  • Peraturan Presiden - Nomor 97 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments) Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / September / 2020
  • Peraturan Presiden - Nomor 91 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia Tentang Angkutan Udara (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Concerning Air Services) Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Concerning Air Services

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / September / 2020
  • Peraturan Presiden - Nomor 90 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan Air Services Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India (Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India) Air Services Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / September / 2020
  • Peraturan Presiden - Nomor 84 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (Protokol Pertama Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juli / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 79 Tahun 2020
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESTA

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2020
  • Peraturan Presiden - Nomor 72 Tahun 2020
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juni / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 71 Tahun 2020
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Desember / 2020
  • Peraturan Presiden - Nomor 66 Tahun 2020
  • Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Mei / 2020
  • Peraturan Presiden - Nomor 66 Tahun 2020
  • Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Mei / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 65 Tahun 2020
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 6 / November / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 64 Tahun 2020
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 6 / November / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 63 Tahun 2020
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

    • ~ Tanggal Penetapan : 2 / November / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 62 Tahun 2020
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Oktober / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 57 Tahun 2020
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 8 / Oktober / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 55 Tahun 2020
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / September / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 54 Tahun 2020
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2015 TENTANG ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / September / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 53 Tahun 2020
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / September / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 51 Tahun 2020
  • Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / September / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 49 Tahun 2020
  • Tentang PENYESUAIAN IURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SELAMA BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Agustus / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 48 Tahun 2020
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Agustus / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 47 Tahun 2020
  • Tentang PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Agustus / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 43 Tahun 2020
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juli / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 38 Tahun 2020
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Juli / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 37 Tahun 2020
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 7 / Juli / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 36 Tahun 2020
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 7 / Juli / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 35 Tahun 2020
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

    • ~ Tanggal Penetapan : 7 / Juli / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 33 Tahun 2020
  • Tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan

    • ~ Tanggal Penetapan : 7 / Juli / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 31 Tahun 2020
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

    • ~ Tanggal Penetapan : 6 / Juli / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 24 Tahun 2020
  • Tentang PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 9 / Mei / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 23 Tahun 2020
  • Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Vints Di.sease 2019 (COVID-I9) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 9 / Mei / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 20 Tahun 2020
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Maret / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 18 Tahun 2020
  • Tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1991 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PATEN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PATEN

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Februari / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 15 Tahun 2020
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Februari / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / November / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / November / 2020
  • Peraturan Presiden - Nomor 109 Tahun 2020
  • Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / November / 2020
  • Peraturan Presiden - Nomor 108 Tahun 2020
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / November / 2020
  • Peraturan Presiden - Nomor 103 Tahun 2020
  • Tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Pembangunan Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Oktober / 2020
  • Keputusan Presiden - Nomor 09 Tahun 2020
  • Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Maret / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2020
  • Tentang Pertanggung-jawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Oktober / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 08 Tahun 2020
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Januari / 2020
  • Instruksi Presiden - Nomor 06 Tahun 2020
  • Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Agustus / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2020
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Agustus / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation)

    • ~ Tanggal Penetapan : 5 / Agustus / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 5 / Agustus / 2020
  • Instruksi Presiden - Nomor 04 Tahun 2020
  • Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Maret / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2020
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Mei / 2020
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2020
  • Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) danlatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Maret / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensiue Economic Pantnership Agreement)

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Februari / 2020
  • Peraturan Presiden - Nomor 01 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak)

    • ~ Tanggal Penetapan : 6 / Januari / 2020
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2019
  • Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Desember / 2019
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2019
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Desember / 2019
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / September / 2019
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019
  • Tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

    • ~ Tanggal Penetapan : 1 / Juli / 2019
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.06/2019
  • Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 9 / Juli / 2019
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.06/2019
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Januari / 2019
  • Putusan - Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
  • Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia [Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) frasa atas kekuasaannya sendiri] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Mei / 2019
  • Peraturan - Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019
  • Tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)

    • ~ Tanggal Penetapan : 9 / Agustus / 2019
  • Peraturan Presiden - Nomor 87 Tahun 2019
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Desember / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 82 Tahun 2019
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / November / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 79 Tahun 2019
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / November / 2019
  • Peraturan Presiden - Nomor 77 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba)

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / November / 2019
  • Peraturan Presiden - Nomor 76 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Tajikistan Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Agreement Between the Republic of Indonesia and the Republic of Tajikistan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / November / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 62 Tahun 2019
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OO7 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / September / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 61 Tahun 2019
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / September / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 60 Tahun 2019
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / September / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 57 Tahun 2019
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / September / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 56 Tahun 2019
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / 08-Agustus / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 55 Tahun 2019
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / 08-Agustus / 2019
  • Peraturan Presiden - Nomor 55 Tahun 2019
  • Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi jalan

    • ~ Tanggal Penetapan : 8 / Agustus / 2019
  • 0 - Nomor 51 Tahun 2019
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Juli / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 50 Tahun 2019
  • Tentang IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / 07-Juli / 2019
  • Peraturan Presiden - Nomor 49 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Third Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Juli / 2019
  • Peraturan Presiden - Nomor 48 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Second Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Juli / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 48 Tahun 2019
  • Tentang BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / 07-Juli / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 47 Tahun 2019
  • Tentang PEMBERDAYAAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DAN PELAKSANAAN KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEMBIAYAAN DALAM SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / 07-Juli / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 45 Tahun 2019
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / 06-Juni / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 40 Tahun 2019
  • Tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OI3 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / 05-Mei / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 40 Tahun 2019
  • Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / 05-Mei / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 39 Tahun 2019
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / 05-Mei / 2019
  • Peraturan Presiden - Nomor 34 Tahun 2019
  • Tentang Peraturan Presiden tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Mei / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 26 Tahun 2019
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2OO4 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / 04-April / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 2019
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Oktober / 2019
  • Peraturan Presiden - Nomor 17 Tahun 2019
  • Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Maret / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 15 Tahun 2019
  • Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Oktober / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 10 Tahun 2019
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / 02-Februari / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Agustus / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition)

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Agustus / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / April / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Maret / 2019
  • Peraturan Presiden - Nomor 06 Tahun 2019
  • Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Januari / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation)

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Maret / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 03 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 03 Tahun 2019
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / 01-Januari / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republic Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 2019
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2018
  • Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Biaya Likuidasi Pemberian Insentif yang Wajar untuk Tim Likuidasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Desember / 2018
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2018
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Desember / 2018
  • Putusan - Mahkamah Agung Nomor 69 P/HUM/2018
  • Tentang Uji materiil terhadap Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / November / 2018
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor Per-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Januari / 2018
  • Peraturan - Asosiasi FinTech Indonesia Nomor
  • Tentang Pedoman Perilaku (Kode Etik) Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Teknologi Financial) Secara Bertanggung Jawab

    • ~ Tanggal Penetapan : / Juli / 2018
  • Peraturan Presiden - Nomor 76 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-pengaturan Perbatasan (Basic Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements)

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / 09-September / 2018
  • Peraturan Presiden - Nomor 74 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat (Air Service Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican State)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / 09-September / 2018
  • Peraturan Presiden - Nomor 66 Tahun 2018
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / 08-Agustus / 2018
  • Peraturan Presiden - Nomor 61 Tahun 2018
  • Tentang SUMPAH JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA STAF ANGKATAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / 08-Agustus / 2018
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 58 Tahun 2018
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2018
  • Peraturan Presiden - Nomor 56 Tahun 2018
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / 07-Juli / 2018
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 46 Tahun 2018
  • Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Untuk Dijadikan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / 09-September / 2018
  • Peraturan Presiden - Nomor 36 Tahun 2018
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / 04-April / 2018
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 32 Tahun 2018
  • Tentang TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN, PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Juli / 2018
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 23 Tahun 2018
  • Tentang PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Juni / 2018
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 22 Tahun 2018
  • Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Juni / 2018
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 15 Tahun 2018
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Mei / 2018
  • Peraturan Presiden - Nomor 14 Tahun 2018
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / 03-Maret / 2018
  • Peraturan Presiden - Nomor 13 Tahun 2018
  • Tentang Penerapan prinsip mengenali manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / 03-Maret / 2018
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of The Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / 10-Oktober / 2018
  • Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Defense Cooperation Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / 10-Oktober / 2018
  • Instruksi Presiden - Nomor 08 Tahun 2018
  • Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / September / 2018
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 08 Tahun 2018
  • Tentang Perubahan kelima atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

    • ~ Tanggal Penetapan : 7 / Maret / 2018
  • Instruksi Presiden - Nomor 08 Tahun 2018
  • Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / September / 2018
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea On Cooperation In The Field Of Defense)

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / 08-Agustus / 2018
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2018
  • Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / 06-Juni / 2018
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / 05-Mei / 2018
  • Undang-Undang - Nomor 03 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Thailand On Cooperation In The Field of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / 05-Mei / 2018
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2017
  • Tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Juli / 2017
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017
  • Tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Agustus / 2017
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017
  • Tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Agustus / 2017
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2017
  • Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Mei / 2017
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017
  • Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / April / 2017
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017
  • Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / 04-April / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/5/2017
  • Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Mei / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (civil aviation safety regulations part 141) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (certification and operating requirement for pilot school)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Agustus / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Agustus / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (civil avuation safety regulation part 121) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasionaldan ANgkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (certification and operating requirements : Domestic, flag and supplemental air carriers)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Agustus / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (civil aviation safety regulations part 142) Tentang Persyaratan sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (certification and operating requirements for tarining centers)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Agustus / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (civil aviation safetyregulations (CASR) part 63) Tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjangoperasi Pesawat Udara (licensing flight crew members other than pilot, flight operation officers, and certification of flight attendant)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Agustus / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (Civil Aviation Safetyregulations (CASR) Part 63) Tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara selain Penerbangan dan Personel Penunjangoperasi Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members other than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant)

    • ~ Tanggal Penetapan : 4 / Agustus / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (civil aviation safety regulations part 36 amendment 1) Tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara (noise standards : Aircraft Type and Airworthiness Certifications)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Agustus / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organizations)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Agustus / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers)

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Juni / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM 42 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Mei / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Maret / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 116 Tahun 2016 Tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Maret / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Desember / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Mei / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2017
  • Tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan Atas Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Yang Tidak Benar

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Juni / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Juni / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2017
  • Tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Juran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Juni / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Mei / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Mei / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.010/2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Mei / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Maret / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2017
  • Tentang Penyesuaian pos tarif terhadap peraturan menteri keuangan mengenai pengenaan bea masuk anti dumping dan peraturan menteri keuangan mengenai bea masuk tindakan pengamanan sehubungan dengan pemberlakuan penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan harmonized system 2017 dan asean harmonised tariff nomenclature 2017

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Maret / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2017
  • Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi

    • ~ Tanggal Penetapan : 3 / Oktober / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.010/2017
  • Tentang Pajak penghasilan ditanggung pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional tahun anggaran 2017

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / September / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 107/ PMK.03/2017
  • Tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Juli / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2017
  • Tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 87/PMK.02/2015 tentang tata cara penggunaan anggaran bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja lainnya (BA 999.08)

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Januari / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2017
  • Tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 106/PMK.06/2009 tentang tata cara pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian dewan direktur lembaga pembiayaan ekspor indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / Januari / 2017
  • Keputusan Menteri - Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta bukan Penerima Upah

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / November / 2017
  • Surat Edaran - Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/24/2017
  • Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Januari / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 8 / Desember / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Januari / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib AdministrasiPengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Januari / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2017
  • Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tat Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Juni / 2017
  • Putusan - Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017
  • Tentang Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek

    • ~ Tanggal Penetapan : 4 / Mei / 2017
  • Peraturan - Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Februari / 2017
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2017
  • Tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Maret / 2017
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ/2017
  • Tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Elektronik Pajak Penghasilan

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / April / 2017
  • Peraturan - Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-01/BC/2017
  • Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.04/2016 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai ATau Pajak Pertambahan Nilai Dan Barang/Atau Bahan, Dan/ATau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Januari / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.02/2017
  • Tentang Perubahan Kedua ATas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Juli / 2017
  • Peraturan Presiden - Nomor 89 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit Mengenai Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Palm Oil Producing Countries on the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries)

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / September / 2017
  • Peraturan Presiden - Nomor 84 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Protocol of 1988 Relating to the International Convention on Load Lines,1966 (Protokol 1988 Terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat Kapal, 1966)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Agustus / 2017
  • Peraturan Presiden - Nomor 77 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkaitan Dengan Pajak Atas Penghasilan Yang Ditandatangani Di Kuala Lumpur Pada Tanggal 12 September 1991, Yang Telah Diubah Dengan Protokol Yang Ditandatangani Di Bukit Tinggi Pada Tanggal 12 Januari 2006 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Inco

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Agustus / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 66 Tahun 2017
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Desember / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 66 Tahun 2017
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Desember / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 60 Tahun 2017
  • Tentang TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 60 Tahun 2017
  • Tentang TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 59 Tahun 2017
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Desember / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 51 Tahun 2017
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Desember / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 49 Tahun 2017
  • Tentang SURPLUS DAN TINGKAT LIKUIDITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SERTA PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Desember / 2017
  • Peraturan Presiden - Nomor 49 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi

    • ~ Tanggal Penetapan : 8 / Mei / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 48 Tahun 2017
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Desember / 2017
  • Peraturan Presiden - Nomor 40 Tahun 2017
  • Tentang Petrubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / April / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 36 Tahun 2017
  • Tentang Pengenaan Pajak penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan

    • ~ Tanggal Penetapan : 6 / September / 2017
  • Keputusan Presiden - Nomor 27 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / September / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 27 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Juni / 2017
  • Peraturan Presiden - Nomor 24 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belanda Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Dan Protokolnya Yang Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 29 Januari 2002 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, And Its Protocol Signed At Jakarta On January 29, 2002

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Maret / 2017
  • Peraturan Presiden - Nomor 23 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Credit Guarantee And Investment Facility Articles Of Agreement (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit Dan Investasi)

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Maret / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 17 Tahun 2017
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARRAKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / November / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 16 Tahun 2017
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / April / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 16 Tahun 2017
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / April / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 15 Tahun 2017
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / April / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 14 Tahun 2017
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / November / 2017
  • Peraturan Presiden - Nomor 14 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Februari / 2017
  • Peraturan Presiden - Nomor 14 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Februari / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / November / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 10 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Maret / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 10 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Maret / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 2017
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Agustus / 2017
  • Instruksi Presiden - Nomor 07 Tahun 2017
  • Tentang Pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat kementerian negara dan lembaga pemerintah

    • ~ Tanggal Penetapan : 1 / November / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 04 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

    • ~ Tanggal Penetapan : 2 / Februari / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenati Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economi Zone Boundary, 2014)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Mei / 2017
  • Peraturan Presiden - Nomor 01 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Final Acts Of The World Conference On International Telecommunications, Dubai, 2012 (akta-akta Akhir Konferensi Sedunia Tentang Telekomunikasi Internasional, Dubai, 2012)

    • ~ Tanggal Penetapan : 5 / Januari / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Januari / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 01 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Januari / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 01 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Januari / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimination Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Januari / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimination Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Januari / 2017
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/SEOJK.05/2016
  • Tentang Kriteria Penunjukkan dan Penetapan Penggunaan Pengelola Statuter serta Pengakhiran dan Penggantian Pengelola Statuter bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 2016
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/SEOJK.05/2016
  • Tentang Kriteria penunjukan dan penetapan penggunaan pengelola statuter serta pengakhiran dan penggantian pengelola statuter bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 2016
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2016
  • Tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 /POJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Juni / 2016
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2016
  • Tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2015 Tentang Penilaian Investasi SUrat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana Untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Juni / 2016
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2016
  • Tentang Pencabutan SUrat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Juni / 2016
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2016
  • Tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Juni / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016
  • Tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / April / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/10/2016
  • Tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri perindustrian nomor 95/M-IND/PER/10/2012 tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan standar nasional indonesia (SNI) ubin keramik secara wajib

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Oktober / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/7/2016
  • Tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri perindustrian nomor 47/M-IND/PER/9/2013 tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan standar nasional indonesia (SNI) baja lembaran dan gulungan paduan lapis aluminium-seng (Bj.LAS) secara wajib

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Juli / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/7/2016
  • Tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri perindustrian nomor 48/M-IND/PER/9/2013 tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan standar nasional indonesia (SNI) baja lembaran lapis seng (Bj.LS) secara wajib

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Juli / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/PER/7/2016
  • Tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri perindustrian nomor 87/M-IND/PER/10/2011 tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan penerapan standar nasional indonesia (SNI) penyambung pipa berulir dari besi cor meleabel hitam secara wajib

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Juli / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Perindustrian Nomor 56/M-IND/PER/7/2016
  • Tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri perindustrian nomor 46/M-IND/PER/9/2013 tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan standar nasional indonesia (SNI) baja lembaran dan gulungan canai dingin (BjD) secara wajib

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Juli / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 174 Tahun 2015 Tentang Pembatasan Usia Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Juli / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Februari / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/6/2016
  • Tentang Pendelegasian kewenangan penerbitan tanda daftar perusahaan kepada badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bintan, badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas karimun, dan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Juni / 2016
  • Surat Edaran - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/SE/M/2016
  • Tentang Penjelasan persyaratan klasifikasi bidang dan kualifikasi usaha dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan umum nomor 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / April / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2016
  • Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Nomor : KEP-59/M.EKON/12/2008 Tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Maret / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 19 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan atas peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 17 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan tarif atas penerimaan negara bukan pajak dari pungutan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal/universal service obligation

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / November / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.010/2016
  • Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2016

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / Juni / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2016
  • Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayuaran Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Yang Telah Diberikan Serta Pengenaan Sanski

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / April / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016
  • Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Maret / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016
  • Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.010/2016
  • Tentang Perubahan kelima atas keputusan menteri keuangan nomor 231/KMK.03/2001 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Desember / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016
  • Tentang Pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Desember / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016
  • Tentang Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang dan/atau bahan, dan/atau mesin yang dilakukan oleh industri kecil dan menengah dengan tujuan ekspor

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / November / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2016
  • Tentang Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 61/PMK.01/2016 tentang tata cara pengadaan jasa konsultan hukum dalam rangka penanganan gugatan arbitrase internasional yang diajukan oleh indian metals & ferro alloys limited

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Oktober / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016
  • Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

    • ~ Tanggal Penetapan : 3 / Februari / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2016
  • Tentang Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 218/PMK.02/2014 tentang tata cara pembayaran kembali (reimbursement) pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada kontraktor dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Oktober / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.08/2016
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / September / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.08/2016
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / September / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2016
  • Tentang Perkiraan defisit yang melampaui target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 dan tambahan pembiayaan defisit yang diperkirakan melampaui target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / September / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2016
  • Tentang Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 127/PMK.010/2016 tentang pengampunan pajak berdasarkan undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak bagi wajib pajak yang memiliki harta tidak langsung melalui special purpose vehicle

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / September / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07/2016
  • Tentang Batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2017

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Agustus / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016
  • Tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Dan Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Januari / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2016
  • Tentang Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 265/PMK.08/2015 tentang fasilitas dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Agustus / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.08/2016
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak

    • ~ Tanggal Penetapan : 8 / Agustus / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016
  • Tentang Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 13/PMK.02/2013 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Januari / 2016
  • Keputusan Menteri - Menteri Ketenagakerjaan Nomor 87 Tahun 2016
  • Tentang Penetapan standar kompetensi kerja nasional indonesia kategori industri pengolahan golongan pokok industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya bidang industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Maret / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2016
  • Tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Maret / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Januari / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016
  • Tentang Pedoman penerimaan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah air minum, dalam rangka penyelesaian hutang perusahaan daerah air minum kepada pemerintah pusat secara non kas

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Juli / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Maret / 2016
  • Peraturan - Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan atas peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2013 tentang penyelesaian kerugian negara di lingkungan mahkamah agung republik indonesia dan badan peradilan yang berada dibawahnya

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / September / 2016
  • Peraturan - Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2016
  • Tentang Tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / April / 2016
  • Surat Edaran - Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016
  • Tentang Penghentian penggunaan biaya proses penyelesaian perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan Perma nomor 3 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Maret / 2016
  • Surat Edaran - Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Nomor 18/27/DSta
  • Tentang Perubahan atas surat edaran bank indonesia nomor 15/13/DASP Tanggal 12 April 2013 perihal laporan penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik (electronic money) oleh bank perkreditan rakyat dan lembaga selain bank

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / November / 2016
  • Peraturan Gubernur - Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 193 Tahun 2016
  • Tentang Pembebasan 100% (seratus persen) atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena jual beli atau pemberian hak baru pertama kali dan/atau pengenaan sebesar 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena peristiwa waris atau hibah wasiat dengan nilai jual objek pajak sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Oktober / 2016
  • Peraturan - Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2016
  • Tentang Perubahan atas peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor PER-3/PB/2016 tentang petunjuk pencairan, pembebanan, dan pertanggungjawaban dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui mekanisme rekening khusus

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Oktober / 2016
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-41/PJ/2016
  • Tentang Pemberitahuan berlakunya protokol persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik rakyat tiongkok mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / September / 2016
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2016
  • Tentang Prosedur pelaksanaan dan administrasi pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Juli / 2016
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ/2016
  • Tentang Pemberitahuan berlakunya persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik india mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Juli / 2016
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2016
  • Tentang Penegasan mengenai pejabat yang ditunjuk oleh direktur pajak untuk memberikan informasi tertulis dalam rangka penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Juli / 2016
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2016
  • Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Juni / 2016
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2016
  • Tentang Perubahan ketiga atas peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-27/PJ/2012 tentang bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Oktober / 2016
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2016
  • Tentang Tata cara penyampaian surat pernyataan bagi wajib pajak tertentu serta tata cara penyampaian surat pernyataan dan penerbitan surat keterangan bagi wajib pajak dengan peredaran usaha tertentu

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Oktober / 2016
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016
  • Tentang Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / September / 2016
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016
  • Tentang Pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi elektronik

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Maret / 2016
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ/2016
  • Tentang Penetapan Nilai Bumi Per Meter Persegi Areal Tidak Produktif, Rasio biaya Produksi, Dan Angka Kapitalisasi, Untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Sektor Perhutanan

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Februari / 2016
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ/2016
  • Tentang Penetapan Nilai Bumi Per Meter Persegi Untuk Permukaan Bumi Offshore, Nilai Bumi Per Meter persegi Untuk Tubuh bumi Eksplorasi, Angka Kapitalisasi, Harga Uap, Dan Harga Listrik, Untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Tahun Pajak 2016

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Februari / 2016
  • Peraturan - Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-39/BC/2016
  • Tentang Tata cara pemberian persetujuan impor sementara kapal wisata asing, pemberian persetujuan impor sementara suku cadang (spare parts) yang tidak tiba bersama kapal wisata asing, serta penyelesaian impor sementara kapal wisata asing dengan ekspor kembali atau selain ekspor kembali

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Oktober / 2016
  • Peraturan - Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-28/BC/2016
  • Tentang Perubahan atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor P-23/BC/2009 tentang pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke tempat yang berada dibawah pengawasan direktorat jenderal bea dan cukai

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Juli / 2016
  • Peraturan - Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-15/PJ/2016
  • Tentang Perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-28/PJ/2012 tentang tempat pendaftaran dan/atau pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, dan kantor pelayanan pajak madya

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / September / 2016
  • Keputusan - Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-133/BC/2016
  • Tentang Penerapan secara penuh (mandatory) sistem passengername record for government (PNR GOV) di kantor pelayanan utama bea dan cukai tipe C Soekarno Hatta dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / April / 2016
  • Peraturan - Bank Indonesia Nomor 18/4/PBI/2016
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 Tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / April / 2016
  • Surat Edaran - Bank Indonesia Nomor 18/39/DPSP
  • Tentang Perubahan kedua atas surat edaran bank indonesia nomor 9/13/DASP tanggal 19 juni 2007 perihal daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2016
  • Surat Edaran - Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP
  • Tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Desember / 2016
  • Peraturan - Bank Indonesia Nomor 07/45 /PBI/2005
  • Tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pasca Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias serta Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Desember / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 95 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / November / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 88 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Uni Eropa Mengenai Aspek - Aspek Tertentu Di Bidang Angkutan Udara (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The European Union On Certain Aspect Of Air Services)

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Oktober / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 85 Tahun 2016
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 84 Tahun 2016
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL Tbk

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 79 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Agustus / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 79 Tahun 2016
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 79 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Agustus / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 77 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Terkait dengan Pelayanan Angkutan Udara (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia Relating to Air Services)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Agustus / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 74 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 72 Tahun 2016
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 72 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 72 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 69 Tahun 2016
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Desember / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 67 Tahun 2016
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Desember / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 65 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Juli / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 6 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China On Cooperation Activities In The Field Of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Maret / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 56 Tahun 2016
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / November / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 55 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Juni / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 55 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Juni / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 53 Tahun 2016
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / November / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 52 Tahun 2016
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / November / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 50 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / November / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 5 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (MOU) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding (MoU) Between The Minstry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Federal Minstry Of Defence Of The Federal Republic Of Germany Concerning Cooperation In The Field Of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Maret / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 5 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (memorandum Of Understanding (mou) Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Federal Ministry Of Defence Of The Federal Republic Of Germany Concerning Cooperation In The Field Of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Maret / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 45 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan kedua peraturan pemerintah 45 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Oktober / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 42 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahaan Charter Of The Establishment Of The Council Of Palm Oil Producing Countries / CPOPC (Piagam Pembentukan Dewan Negara - Negara Produsen Minyak Sawit)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Mei / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 37 Tahun 2016
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / September / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 36 Tahun 2016
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARUDA INDONESIA Tbk

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / September / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 36 Tahun 2016
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garuda Indonesia Tbk

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / September / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 34 Tahun 2016
  • Tentang PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Agustus / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 34 Tahun 2016
  • Tentang ajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Agustus / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 30 Tahun 2016
  • Tentang PENGESAHAN KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION)

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / April / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 30 Tahun 2016
  • Tentang PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN NIAS DARI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI KE WILAYAH KECAMATAN GIDO KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Juli / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 27 Tahun 2016
  • Tentang PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PASURUAN DARI WILAYAH KOTA PASURUAN KE WILAYAH KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Juni / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 26 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Juni / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 25 Tahun 2016
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Juni / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 24 Tahun 2016
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Maret / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 24 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Maret / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 23 Tahun 2016
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF THE SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TOINGKOK

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Maret / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 22 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahaan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Armenia Tentang Penghindari Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal (argreement Between The Government Of The Republic Indonesia And The Government Of The Republic Of Armenia For The Avoidance If Double Taxation And The Prevation Of Fiscal Evasion With Repect To Taxes On Income And On Capital

    • ~ Tanggal Penetapan : 8 / Maret / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 2 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Concerning Co-operation In The Field Of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Januari / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / November / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / November / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 18 Tahun 2016
  • Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Dan Kota Makassar

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Februari / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 17 Tahun 2016
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2OO2 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / November / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 17 Tahun 2016
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / November / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Oktober / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 16 Tahun 2016
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Mei / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Juli / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 117 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 102 Tahun 2016
  • Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 2 / Desember / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 100 Tahun 2016
  • Tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh pemerintah

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / November / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 09 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / April / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 08 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Maret / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 06 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-pajak Atas Penghasilan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India For The Avoidance Of The Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / 01-Januari / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2016
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG KERJA SAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Maret / 2016
  • Instruksi Presiden - Nomor 05 Tahun 2016
  • Tentang PEMBERIAN PENGURANGAN DAN/ATAU KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH UMUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDA

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 05 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (protocol To The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / 01-Januari / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 04 Tahun 2016
  • Tentang Pemasukan Ternak Dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Maret / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 03 Tahun 2016
  • Tentang PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES)

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Januari / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 03 Tahun 2016
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Februari / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 03 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Februari / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 02 Tahun 2016
  • Tentang Tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

    • ~ Tanggal Penetapan : 1 / Februari / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2016
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Januari / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 02 Tahun 2016
  • Tentang Tata Cara Penyampaian Data Dan Inpormasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/Atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Februari / 2016
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2015
  • Tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Agustus / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/101/2015
  • Tentang Perubahan atas peraturan menteri perindustrian nomor 18/M-IND/PER/3/2013 tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan standar nasional indonesia tepung terigu sebagai bahan makanan secara wajib

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Oktober / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/10/2015
  • Tentang Perubahan atas peraturan menteri perindustrian nomor 72/M-IND/PER/7/2011 tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan standar nasional indonesia kawat baja beton pratekan untuk keperluan konstruksi beton secara wajib

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Oktober / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Perindustrian Nomor 89/M-IND/PER/10/2015
  • Tentang Perubahan atas peraturan menteri perindustrian nomor 73/M-IND/PER/7/2011 tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan standar nasional indonesia tali kawat baja dan tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi secara wajib

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Oktober / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2015
  • Tentang Perubahan atas peraturan menteri perindustrian nomor 87/M-IND/PER/10/2011 tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan standar nasional indonesia penyambung pipa berulir dari besi cor meleabel hitam secara wajib

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Oktober / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/4/2015
  • Tentang Perubahan atas peraturan menteri perindustrian nomor 47/M-IND/PER/9/2013 tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan standar nasional indonesia baja lembaran dan gulungan paduan lapis aluminium-seng (Bj.LAS) secara wajib.

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / April / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/4/2015
  • Tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri perindustrian nomor 46/M-IND/PER/9/2013 tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan standar nasional indonesia baja lembaran dan gulungan canai dingin (BjD) secara wajib

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / April / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM 200 Tahun 2015
  • Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Desember / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM 169 Tahun 2015
  • Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 29 (Civil Avlation Safety Regulations Part 29) Tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Helikopter Kategori Tarnsport (Airworthiness Standards : Transport Category Rotorcraft)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Oktober / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/Menlhk-setjen/2015
  • Tentang Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan Pengenaan Iuran Kehutanan pada Areal Izin Usaha Perkebunan yang Memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

    • ~ Tanggal Penetapan : 7 / Desember / 2015
  • Keputusan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 600/KMK.01/2015
  • Tentang Pembentukan panitia antar kementerian penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Mei / 2015
  • Keputusan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.1/2015
  • Tentang Perubahanatas keputusan menteri keuangan nomor 537/KMK.04/2015 tentang pembentukan panitia antar kementerian penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Mei / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015
  • Tentang Tata cara penyediaan, pencairan,dan pertanggungjawaban dana iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian bagi prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.010/2015
  • Tentang Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 162/PMK.03/2014 tentang tata cara penerbitan surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015
  • Tentang Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Desember / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015
  • Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian kembali aktiva Tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Desember / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.02/2015
  • Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2015
  • Tentang Tata cara pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil bagi daerah induk, provinsi, dan/atau daerah lain yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonomi baru dan penyaluran dana hasil pemotongan

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Desember / 2015
  • Keputusan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2015
  • Tentang Tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi pemerintah pusat

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / November / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.010/2015
  • Tentang Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 106/PMK.010/2015 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / November / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2015
  • Tentang Pengurangan sanksi administrasi atas surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan, dan/atau surat tagihan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau penelitian pajak bumi dan bangunan

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / November / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015
  • Tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 176/PMK.011/2009 tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / September / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2015
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 Tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / September / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2015
  • Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Agustus / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015
  • Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal, Defisit ANggaran Pendpaatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Agustus / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2015
  • Tentang Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua ANggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Juli / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2015
  • Tentang Perubahan keempat atas keputusan menteri keuangan nomor 231/KMK.03/2001 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juli / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015
  • Tentang Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 236 tahun 2008

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juli / 2015
  • Keputusan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 1207/KM.4/2015
  • Tentang Perubahan keputusan menteri keunagan nomor 826/KM.4/2015 tentang pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan plastik,plastik lembaran, biaxially oriented polypropylene film, cast polypropylene film, karung plastik, palet plastik, botol dan jirigen plastik, terpal plastik, geotekstil, barang dan/atau perabot rumah tangga dari plastik untuk tahun anggaran 2015 kepada PT Mandom Indonesia Tbk.

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Juni / 2015
  • Keputusan Menteri - Menteri Ketenagakerjaan Nomor 414 Tahun 2015
  • Tentang Penetapan standar kompetensi kerja nasional indonesia kategori pertanian, kehutanan dan perikanan golongan pokok pertanian tanaman, peternakan, perburuan dan kegiatan YBDI pada jabatan kerja mandor kebun kelapa sawit

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / November / 2015
  • Keputusan Menteri - Menteri Ketenagakerjaan Nomor 344 Tahun 2015
  • Tentang Penetapan standar kompetensi kerja nasional indonesia kategori informasi dan komunikasi golongan pokok produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik bidang penyutradaraan televisi

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Agustus / 2015
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-57/PJ/2015
  • Tentang Penegasan Perlakuan Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 Tentang Kewajiban Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Konrak Bagi Hasil, KontrakKarya, Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juli / 2015
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2015
  • Tentang Petunjuk pelaksanaan peraturawn menteri keuangan nomor 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Juli / 2015
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2015
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-105/PJ/2011 Tanggal 30 Desember 2011 Tentang Daftar Wajib Pajak Suspect List Sebagaimana Dimaksud Dalam SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 Tanggal 30 November 2010

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Juli / 2015
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015
  • Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Agustus / 2015
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015
  • Tentang Perubahan ketiga atas peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-57/PJ/2010 tentang tata cara dan prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Agustus / 2015
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2015
  • Tentang Pencabutan beberapa peraturan direktur jenderal pajak dan surat edaran direktur jenderal pajak terkait denganpenerbitan peraturan menteri keuangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pajak bumi dan bangunan

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Juli / 2015
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 126/PJ/2015
  • Tentang Penetapan nilai bumi per meter persegi, rasio biaya produksi, angka kapitalisasi, dan luas areal penagkapan ikan per kapal, untuk penetuan besarnya nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan sektor lainnya

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Mei / 2015
  • Instruksi - Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-04/PJ/2015
  • Tentang Penyelesaian pemeriksaan khusus melalui penghentian pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir sebelum penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dalam rangka mendukung tahun pembinaan wajib pajak

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / November / 2015
  • Surat Edaran - Bank Indonesia Nomor 17/51/DKSP
  • Tentang Perubahan ketiga atas surat edaran bank indonesia nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2015
  • Surat Edaran - Bank Indonesia Nomor 17/50/DPM
  • Tentang Perubahan keempat atas surat edaran Bank Indonesia nomor 16/15/DPM perihal transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Desember / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 98 Tahun 2015
  • Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / September / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 98 Tahun 2015
  • Tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Desember / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 98 Tahun 2015
  • Tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 9 tahun 1966 tentang keanggotaan kembali republik indonesia dalam dana moneter internasional (International monetary fund) dan bank internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan (International bank for reconstruction and development) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 1967 tentang perubahan undang-undang nomor 9 tahun 1966 tentang keanggotaan kembali republik indonesia dalam international monetary fund dan international bank for reconstruction and development

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Desember / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 98 Tahun 2015
  • Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

    • ~ Tanggal Penetapan : 2 / September / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 92 Tahun 2015
  • Tentang Pengesahan Protocol To Amend The ASEAN Comprehensive Invesment Agreement (Protokol Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Agustus / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 92 Tahun 2015
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Desember / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 92 Tahun 2015
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Desember / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 82 Tahun 2015
  • Tentang Jaminan pemerintah pusat atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada badan usaha milik negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Juli / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 82 Tahun 2015
  • Tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Juli / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 81 Tahun 2015
  • Tentang Impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / November / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 74 Tahun 2015
  • Tentang PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Oktober / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 63 Tahun 2015
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Agustus / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 62 Tahun 2015
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Agustus / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 61 Tahun 2015
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Agustus / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 56 Tahun 2015
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / 08-Agustus / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 52 Tahun 2015
  • Tentang Pengesahan Protokol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of SouthEast Asian Nations And The Republic Of India (Protokol Perubahan Kerangka Kerja Persetujuan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India)

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / April / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 51 Tahun 2015
  • Tentang Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of SouthEast Asian Nations And The Republic Of India (Persetujuan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India)

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / April / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 50 Tahun 2015
  • Tentang Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of SouthEast Asia Nations And The People's Republic Of China (Persetujuan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Tiongkok

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / April / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 30 Tahun 2015
  • Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Maret / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 30 Tahun 2015
  • Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Maret / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 25 Tahun 2015
  • Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Mei / 2015
  • Keputusan Presiden - Nomor 19 Tahun 2015
  • Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Juli / 2015
  • Keputusan Presiden - Nomor 18 Tahun 2015
  • Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Juni / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 171 Tahun 2015
  • Tentang PENGESAHAN ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN BANK INVESTASI INFRASTRUKTUR ASIA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 148 Tahun 2015
  • Tentang Perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 132 Tahun 2015
  • Tentang Pengesahan the international convention for the control and management of ships, ballast water and sediments, 2004 (Konvensi internasional untuk pengendalian dan manajemen air ballas dan sedimen dari kapal, 2004)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / November / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 130 Tahun 2015
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2015
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / November / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 128 Tahun 2015
  • Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 127 Tahun 2015
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 125 Tahun 2015
  • Tentang Perubahan atas peraturan presiden nomor 64 tahun 2012 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga bahan bakar gas untuk transportasi jalan

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / November / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 124 Tahun 2015
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Oktober / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 123 Tahun 2015
  • Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 2015
  • Tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2014

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Oktober / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 112 Tahun 2015
  • Tentang Penggunaan pendapatan badan layanan umum pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung pendanaan program pembangunan sejuta rumah untuk rakyat tahun 2015

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Oktober / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2015
  • Tentang Pencabutan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Agustus / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2015
  • Tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Agustus / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2015
  • Tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Agustus / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 108 Tahun 2015
  • Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Desember / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 2015
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Mei / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 10 Tahun 2015
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 45 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Februari / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 2015
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Mei / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2015
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Maret / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2015
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Maret / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2015
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Maret / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2015
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Februari / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2015
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Februari / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2015
  • Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang

    • ~ Tanggal Penetapan : 2 / Februari / 2015
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08/SEOJK.04/2014
  • Tentang Pencabutan SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2013 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Mei / 2014
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/SEOJK.04/2014
  • Tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (Face to Face) dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana melalui Pembukaan Rekening Elektronik, serta Tata Cara Penjualan (Subscription) dan Pembelian Kembali (Redemption) Efek Reksa Dana

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / April / 2014
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.011/2014
  • Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerja Sama Dengan Pengembang Listrik Swasta

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Agustus / 2014
  • Surat Edaran - Bank Indonesia Nomor 16/25/DKSP
  • Tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Desember / 2014
  • Peraturan - Bank Indonesia Nomor 16/09/PBI/2014
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

    • ~ Tanggal Penetapan : 8 / April / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 99 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / September / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 99 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / September / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 91 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Jersey Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Jersey For The Exchange Of Information Relating To Tax Matters)

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / September / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 90 Tahun 2014
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNAN ISLAM MENGENAI PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNAN ISLAM DI INDONESIA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK GROUP CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF A COUNTRY GATEWAY OFFICE OF THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK GROUP IN INDONESIA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / September / 2014
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 77 Tahun 2014
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Oktober / 2014
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 77 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Oktober / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 71 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Protocol To The Asean Chapter On Dispute Settlement Mechanism (Protokol Piagam Asean Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Juli / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 69 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan International Convention On The Simplification And Harmonization and Harmonization Of Customs Procedures, As Amended (Konvensi Internasional Tentang Penyederhanaan Dan Harmonisasi Prosedur Pabean, Sebagaimana Telah Diubah) Beserta Lampiran Umumnya

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juli / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 67 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kosta Rika Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Costa Rica On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Service Passport)

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Juli / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 65 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan International Convention On Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (Konvensi Internasional Mengenai Tanggung Jawab sipil Terhadap Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak bahan Bakar, 2001)

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Juli / 2014
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 65 Tahun 2014
  • Tentang PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM OLEH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Agustus / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 55 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Goverment Of The Independent State Of Papua New Guenia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And ServicePassports

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Juni / 2014
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 54 Tahun 2014
  • Tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Juli / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 54 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Third Protocol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between Association Of SouthEast Asean Nations And The People's Republic Of China (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa - bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Juni / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 54 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Third Protocol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between Association Of SouthEast Asean Nations And The People's Republic Of China (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa - bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / 06-Juni / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 48 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Mei / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 46 Tahun 2014
  • Tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / 05-Mei / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 45 Tahun 2014
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Mei / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 40 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / April / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 40 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / April / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 37 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Sevent Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / April / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 37 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Sevent Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / April / 2014
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 33 Tahun 2014
  • Tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Mei / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 32 Tahun 2014
  • Tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / April / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 32 Tahun 2014
  • Tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / April / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 31 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Demokratik Timor-Leste Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-Leste On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / April / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 31 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Demokratik Timor-Leste Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-Leste On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / April / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 30 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Protocol 5 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Right Between Asean Capital Cities (Protokol 5 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Ibukota Negara Asean) Dan Protocol 6 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Right Between Asean Capitol Cities (Protokol 6 Menegenai Kebebasan Hak Angkut Kelima Yang Tidak TerbatasAntara Ibukota Negara Asean)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / April / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 30 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Protocol 5 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Right Between Asean Capital Cities (Protokol 5 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Ibukota Negara Asean) Dan Protocol 6 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Right Between Asean Capitol Cities (Protokol 6 Menegenai Kebebasan Hak Angkut Kelima Yang Tidak TerbatasAntara Ibukota Negara Asean)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / April / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 28 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Protocol To Incorporate Technical Barriers To Trade And Sanitary And Phytosanitary Measures Into The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of SouthEast Asian Nations And The People's Republic Of China (Protokol Untuk Menambahkan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan Dan Kebijakan Sanitary Dan Phytosanitary Dalam Persetujuan Perdagangan barang sari Persetujuan kerangka kerja Mengenai kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / April / 2014
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 28 Tahun 2014
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA I

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / Mei / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 26 Tahun 2014
  • Tentang PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Oktober / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 21 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela Antara Republik Indonesia Dan Uni Eropa Tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, Dan Perdagangan Produk Kayu Ke Uni Eropa (Voluntary Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia And The European Union On Forest Law Enforcement, Governance And Trade In Timber Product Into The European Union)

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Maret / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 21 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Protocol To Incorporate Technical Barriers To Trade And Sanitary And Phytosanitary Measures Into The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of SouthEast Asian Nations And The People's Republic Of China (Protokol Untuk Menambahkan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan Dan Kebijakan Sanitary Dan Phytosanitary Dalam Persetujuan Perdagangan barang sari Persetujuan kerangka kerja Mengenai kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / April / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 21 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela Antara Republik Indonesia Dan Uni Eropa Tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, Dan Perdagangan Produk Kayu Ke Uni Eropa (Voluntary Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia And The European Union On Forest Law Enforcement, Governance And Trade In Timber Product Into The European Union)

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Maret / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 20 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Belanda Tentang Pembayaran Tunjangan Asuransi Sosial Belanda Di Indonesia (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of The Netherlands On Payment Of Dutch Social Insurance Benefits In Indonesia)

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Maret / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 20 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Belanda Tentang Pembayaran Tunjangan Asuransi Sosial Belanda Di Indonesia (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of The Netherlands On Payment Of Dutch Social Insurance Benefits In Indonesia)

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Maret / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 194 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Desember / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 193 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Desember / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 2014
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY)

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Agustus / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 176 Tahun 2014
  • Tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 4 / Desember / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 174 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan (OECD) Tentang Pendirian Kantor Perwakilan OECD Di Indonesia (Agreement Between The Government Of The Economic Co-Operation And Development (OECD) On The Establishment Of The OECD Country Office In Indonesia)

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Desember / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 173 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Tentang Kerja Sama Ilmiah Dan Teknologi (Memorandum Of understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Scientific and Technological Cooperation)

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Desember / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 159 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Convention On Mutual Administrative Assistance Tax Matters (Konvensi Tentang Bantuan Administratif Bersama Di Bidang Perpajakan)

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Oktober / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 14 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Februari / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 13 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Februari / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2014
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Juli / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 112 Tahun 2013
  • Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Pendududk Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Januari / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 112 Tahun 2013
  • Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Pendududk Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Januari / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 10 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Protocol To Amend Certain Asean Economic Agreements Related To Trade In Goods (Protokol Untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi Asean Tertentu Terkait Perdagangan Barang)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Februari / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (Konvensi International Penaggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Maret / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 10 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Protocol To Amend Certain Asean Economic Agreements Related To Trade In Goods (Protokol Untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi Asean Tertentu Terkait Perdagangan Barang)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Februari / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Maret / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 09 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Menegenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And service Passports

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Februari / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 09 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Menegenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And service Passports

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Februari / 2014
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 08 Tahun 2014
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkasa Pura I

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Februari / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Maret / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 08 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela Menegenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas (Agreement Between The Government Of The Bolivarian Republic Of Venezuela On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or service Passports

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Februari / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 07 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Oriental Uruguay Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Oriental Republic Of Uruguay On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Official, Or Service Passports

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Februari / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2014
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Oktober / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 04 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kolombia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Colombia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Or Service Passports)

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Januari / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2014
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Oktober / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 03 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintahan Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Nikaragua Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Nicaragua On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official / Service Passports)

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Januari / 2014
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 01 Tahun 2015
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Januari / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Januari / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Januari / 2014
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 01 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Januari / 2014
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 01 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Januari / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor
  • Tentang Pengesahan International Convention On The Control Of Harmful Anti-Fouling System On Ship, 2001 (Konvensi International Tentang Pengendalian Sistem - Sistem Anti Teritip Berbahaya Pada Kapal - Kapal, 2001)

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Juli / 2014
  • Surat Edaran - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/SEOJK.05/2013
  • Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh Usahanya dengan Prinsip Syariah dan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / November / 2013
  • Peraturan Menteri - Menteri Perhubungan Nomor PM.28 Tahun 2013
  • Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers)

    • ~ Tanggal Penetapan : 1 / April / 2013
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor Per-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak

    • ~ Tanggal Penetapan : 8 / November / 2013
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013
  • Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Mei / 2013
  • Surat Edaran - Bank Indonesia Nomor NO.15/45/DPNP
  • Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / November / 2013
  • Peraturan - Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013
  • Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / September / 2013
  • Surat Edaran - Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP
  • Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pembelian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / September / 2013
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 88 Tahun 2013
  • Tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Desember / 2013
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 88 Tahun 2013
  • Tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Desember / 2013
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 86 Tahun 2013
  • Tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG, SELAIN PEMBERI KERJA, PEKERJA, DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Desember / 2013
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 86 Tahun 2013
  • Tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG, SELAIN PEMBERI KERJA, PEKERJA, DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Desember / 2013
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 84 Tahun 2013
  • Tentang PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Desember / 2013
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 84 Tahun 2013
  • Tentang PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Desember / 2013
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 74 Tahun 2013
  • Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / November / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 73 Tahun 2013
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / November / 2013
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 70 Tahun 2013
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / November / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 69 Tahun 2013
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Islam Afganistan mengenai pembebasan Visa bagi pemegang Paspor Diplomatik dan Paspos Dinas

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / November / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 66 Tahun 2013
  • Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Oktober / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 49 Tahun 2013
  • Tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of The International Anti-Corruption Academy As An International Organization (Persetujuan Pendirian Akademi Antikorupsi Internasional Sebagai Organisasi Internasional)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Juli / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 47 Tahun 2013
  • Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima Di Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Juli / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 30 Tahun 2013
  • Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Second Package Of Spesific Commitments Under The Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nationa And The People's Republic Of China (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Kedua Komitmen Spesifik Di Bawah Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Mei / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 29 Tahun 2013
  • Tentang PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AMONG THE GOVERNMENTS OF THE PARTICIPATING MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) ON THE SECOND PILOT PROJECT FOR THE IMPLEMENTATION OF A REGIONAL SELF CERTIFICATION SYSTEM (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARPEMERINTAH NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (ASEAN) PESERTA PADA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI KAWASAN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / April / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 28 Tahun 2013
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA YANG SAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / April / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 25 Tahun 2013
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Maret / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 24 Tahun 2013
  • Tentang PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK ITALIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERALATAN, LOGISTIK DAN INDUSTRI PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DEPARTMENT OF DEFENCE AND SECURITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE EQUIPMENT, LOGISTICS AND INDUSTRY)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Maret / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 23 Tahun 2013
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA ON FOREST COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG KEHUTANAN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Maret / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 13 Tahun 2013
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Kerjasama Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia da Pemerintah Republik Argentina

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Januari / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 110 Tahun 2013
  • Tentang Gaji Atau Upah Dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Desember / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 104 Tahun 2013
  • Tentang Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Centre For Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle Sub Regional Cooperation (Persetujuan Pembentukan Pusat Kerjasama Sub Regional Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Thailand)

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Desember / 2013
  • Keputusan Presiden - Nomor 06 Tahun 2013
  • Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan International

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Januari / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 04 Tahun 2013
  • Tentang PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Januari / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 03 Tahun 2013
  • Tentang PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Januari / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 99 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Mengenai Ketuanrumahan Dan Pemberian Keistimewaan Dan Kekebalan Kepada Sekretariat ASEAN (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Association Of Southeast Asian Nation (ASEAN) On Hosting And Granting Privileges And Immmunities To The ASEAN Secretariat

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / November / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 98 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Islamic Republic Of Pakistan)

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / November / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 96 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Asean Coordinating Centre For Humanitarian Assistance On Disaster Management (Persetujuan Mengenai Pembentukan Pusat Koordinasi Asean Untuk Bantuan Kemanusiaan Bagi Penanggulangan Bencana)

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / November / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 94 Tahun 2012
  • Tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of Republic Of Indonesia and The Government Of The Kingdom Of Thailand On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Service Passports)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Oktober / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 93 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Governemnt Of The Republic Of Turkey On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Oktober / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 89 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Amandement Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund On The Reform Of The Execute Board (Perubahan Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Mengenai Pembaruan Dewan Eksekutif)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Oktober / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 78 Tahun 2012
  • Tentang Penugasan Menteri Hukum dan Ham, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala BKPM Sebagai Kuasa Hukum Presiden RI Dalam Penanganan Gugatan Arbitrase Di International Centre For Settlement Of investment Disputes Terkait Gugatan Churchill Mining Kepada Pemerintah Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / September / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 77 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Protocol 3 On Unlimited Third And Fourth Fredom Traffic Right Between the Asean Sub - Region (Protokol 3 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antar Sub Kawasan Asean)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / September / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 65 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia and The Goverment Of The United Arab EmiratesOn Visa Exemption For Holder Of Diplomatic, Service And Special Passports)

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Juli / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 63 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Trade Agreement Between The Goverment of The Republic of Indonesia And The Goverment of The Kingdom of Thailand (Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand)

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Juni / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 61 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Second Protocol to Amend The Goverment on Trade The Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among The Goverment of the Member Countries of the Assosiation of Southeast Asian Nations and Republic of Korea (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara - Negara Anggota Perhimpunan Bangsa - Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 58 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Mei / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 55 Tahun 2012
  • Tentang STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2014

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Mei / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 55 Tahun 2012
  • Tentang STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2014

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Mei / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 53 Tahun 2012
  • Tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Mei / 2012
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 53 Tahun 2012
  • Tentang PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / April / 2012
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 53 Tahun 2012
  • Tentang PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / April / 2012
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 49 Tahun 2012
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / April / 2012
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 49 Tahun 2012
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / April / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 46 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik Militer (Agreement Between The Goverment og Republic of Indonesia and The Goverment of The Russian Federation on Military Technical Cooperation)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / April / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 45 Tahun 2012
  • Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / April / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 36 Tahun 2012
  • Tentang Penugasan Kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / April / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 35 Tahun 2012
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Maret / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 32 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between the Goverment of The Republic of Indonesia and The Goverment of The Argentine Republic on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official or Service Passport0

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Maret / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 30 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan International Convention Maritime Search and Rescue, 1979 With annex and 1998 Amendement to the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 (Resolution Maritime Safety Committee 70 (69)) (Konvensi Internasional tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979 beserta lampiran dan Perubahan Tahun 1998 terhadap Konvensi Internasional tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979) (Resolusi Komite Keselamatan Maritim 70 (69))

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Maret / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 29 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Annex III, Annex IV, annex V, and Annex VI of the international Convention for the Prevention of Pollution from ship 1973 as Modified by the Protocol of 1978 Relating the neto (Lampiran III, Lampiran IV. Lampiran V, dan Lampiran VI dari Konvensi Internasional Tahun 1973 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal Sebagaimana Diubah dengan Protokol Tahun 1978 yang terkait Daripadanya)

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Maret / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 27 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of Suriname for The Avoidance Of Double Taxation and The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect Of Taxes on Income)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Maret / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 24 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Agreement Between The Goverment og The Republic of Indonesia and The Goverment of the Hong kong Special Administrative Region of The People's Republic of China For the avoidance of Double Taxation and the prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on income (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hong Kong Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat Cina untuk Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas penghasilan beserta Protokolnya

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Maret / 2012
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 24 Tahun 2012
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Februari / 2012
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 24 Tahun 2012
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Februari / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 23 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Agreement Between The Goverment of the Republic of Indonesia and the Goverment of the Republic of Zimbabwe For the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital Gaius (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Zimbabwe untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan dan atas Keuntungan Pemindah tanganan Harta)

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Maret / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 21 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan Dan Kerjasama Menyeluruh Antara Republik Indonesia Di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Peserta Negara-negara Anggotanya Di Pihak Lainnya (Framework Agreement On Comprehensive Partnership and Cooperation Between The Republic Of Indonesia Of The One Part, And The European Community And The Member States Of The Other Part)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Februari / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 20 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Agreement On The Privillages And Immunities Of The Association Of Southest Asian nations (Persetujuan Tentang keistimewaan Dan Kekebalan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Februari / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 19 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kroasia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Repbulic Of indonesia And The Government of The Republic Of Croatia For Avoidance Of Double Taxation With Respect To taxes On Income)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Februari / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 18 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Februari / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 126 Tahun 2012
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 11 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’s Republic Of Bangladesh On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service/Official Passports)

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Februari / 2012
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 103 Tahun 2012
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Desember / 2012
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 102 Tahun 2012
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Desember / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 10 Tahun 2012
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Januari / 2012
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 10 Tahun 2012
  • Tentang PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / Januari / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 09 Tahun 2012
  • Tentang Penugasan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri sekretaris negara, menteri keuangan, dan jaksa agung untuk melakukan penanganan pengembalian aset hasil tindak pidana terkait kasus pt bank century, tbk., Yang berada di luar negeri

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Januari / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 09 Tahun 2012
  • Tentang Penugasan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri sekretaris negara, menteri keuangan, dan jaksa agung untuk melakukan penanganan pengembalian aset hasil tindak pidana terkait kasus pt bank century, tbk., Yang berada di luar negeri

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Januari / 2012
  • Keputusan Presiden - Nomor 08 Tahun 2012
  • Tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Februari / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 95 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Goverment of The Republic of Indonesia and The Goverment of The Islamic Republic of Pakistan on Visa Exeption for Holders of Diplomatic and Service/Official Passport)

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 89 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Majelis Antar Parlemen Asean (AIPA) Mengenai Keistimewaan Dan Kekebalan Sekretariat AIPA di Jakarta (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Asean Interparliamentary Assembly (AIPA) On The Privileges and Immunities of The AIPA Secretariat in Jakarta)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Desember / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 84 Tahun 2011
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / November / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 83 Tahun 2011
  • Tentang Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Untuk Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / November / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 81 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan Third Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia (Protokol Ketiga Perubahan Traktat Persahabatan Dan Kerja Sama Di Asia Tenggara)

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / November / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 75 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan Memorandum of Understanding on Establishing The Asean - China Centre Between The Governments of The Member States of The Association of Southeast Asian Nations and The Government of The People's Republic of China

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Oktober / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 74 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan ASEAN Multilateral Agreement On Air Services (Persetujuan Multilateral Asean tentang Jasa Angkutan Udara

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Oktober / 2011
  • 0 - Nomor 74 Tahun 2011
  • Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Desember / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 67 Tahun 2011
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / September / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 60 Tahun 2011
  • Tentang Penugasan Kepada Menteri Keuangan Untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitrase Hesham Al-Warraq Di Bawah Organisasi Konferensi Islam

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / September / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 57 Tahun 2011
  • Tentang 1. Pengesahan Letter of Understanding For The Amendement of The Product Specific Rules Set Out In Appendix 2 of Annex 3 of The Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Goverment of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nation and The Republic of Korea (Appendix 2 lampiran 3 Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Pemerintah Negara - negara Anggota Perhimpunan Bangsa - bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) dan 2. Protocol to Amend The Agree

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / September / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 56 Tahun 2011
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / September / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 54 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8)

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / September / 2011
  • 0 - Nomor 52 Tahun 2011
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Desember / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 48 Tahun 2011
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penugasan Terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, BatuBara dan Gas

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Juli / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 47 Tahun 2011
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan BatuBara

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Juli / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 44 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Penggunaan Energi Atom Untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On The Cooperation In The Peaceful Uses Of Atomic Energy)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Juli / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 42 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud-Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea On Cooperation In The Peaceful Uses Of Nuclear Energy)

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Juli / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 38 Tahun 2011
  • Tentang Penugasan Kepada Menteri Keuangan Untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitrase Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes (Icsid) Oleh Rafat Ali Rizvi

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Juli / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 37 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juli / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 34 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Arab Republic Of Egypt On Economic And Technical Cooperation)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juni / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 31 Tahun 2011
  • Tentang PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON TRADE PREFERENTIAL SYSTEM AMONG THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI SISTEM PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM)

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Mei / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 20 Tahun 2011
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Maret / 2011
  • Keputusan Presiden - Nomor 17 Tahun 2011
  • Tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juli / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 12 Tahun 2011
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Februari / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 09 Tahun 2011
  • Tentang PENUGASAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Februari / 2011
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 04 Tahun 2011
  • Tentang PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Januari / 2011
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 04 Tahun 2011
  • Tentang PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Januari / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 04 Tahun 2011
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT TENTANG KERJA SAMA ILMIAH DAN TEKNOLOGI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Januari / 2011
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 03 Tahun 2011
  • Tentang PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Januari / 2011
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 03 Tahun 2011
  • Tentang PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Januari / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 88 Tahun 2010
  • Tentang JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Desember / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 86 Tahun 2010
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Keormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 84 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT AND THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT (KONVENSI GABUNGAN TENTANG KESELAMATAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS DAN TENTANG KESELAMATAN PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF)

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2010
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 84 Tahun 2010
  • Tentang PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Desember / 2010
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 84 Tahun 2010
  • Tentang PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Desember / 2010
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 80 Tahun 2010
  • Tentang TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Desember / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 79 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ASEAN HARMONIZED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT REGULATORY REGIME (PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI HARMONISASI TATA CARA PENGATURAN PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Desember / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 78 Tahun 2010
  • Tentang PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA YANG DILAKUKAN MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Desember / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 66 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KE ENAM KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Desember / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 60 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICE UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICE (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KELIMA KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / September / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 57 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA(PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Agustus / 2010
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 57 Tahun 2010
  • Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Juli / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 56 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA DALAM RANGKA PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Agustus / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 48 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT (INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA) BESERTA PENGATURAN PELAKSANAAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MENGENAI PROSEDUR NOTIFIKASI (IMPLEMENTING ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA REGARDING NOTIFICATION PROCEDURES)

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Juli / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 45 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON ECONOMIC COOPERATION)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Juni / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 44 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Juni / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 40 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PE

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Juni / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 35 Tahun 2010
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Mei / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 30 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ITS PROTOCOL SIGNED AT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991)

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Mei / 2010
  • Keputusan Presiden - Nomor 28 Tahun 2010
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Desember / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 20 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA KUWAIT MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT ON ECONOMIC AND TECHNICAL CO-OPERATION)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Maret / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 19 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KEENAM DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Maret / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 18 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENT OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH DIANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Maret / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 17 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION, 1997 (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI ORGANISASI KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL, 1997)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Maret / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 14 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PROPOSED AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND TO ENHANCE VOICE AND PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (USUL PERUBAHAN PASAL-PASAL PERSETUJUAN DANA MONETER INTERNASIONAL UNTUK MENINGKATKAN SUARA DAN KEIKUTSERTAAN DALAM DANA MONETER NASIONAL ) DAN PROPOSAL AMANDMENT OF THE ATRICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND TO EXPAND THE INVESMENT AUTHORITY OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (USULAN PERUBAHAN PASAL-PASAL PERSETUJUAN DANA MONETER INTERNASIONAL)

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Februari / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 13 Tahun 2010
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Januari / 2010
  • Keputusan Presiden - Nomor 12 Tahun 2010
  • Tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1986 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH DAN RUANG UDARA DI SEKITAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO HATTA

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Juni / 2010
  • Keputusan Presiden - Nomor 10 Tahun 2010
  • Tentang PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Mei / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 08 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KE LIMA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Januari / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 06 Tahun 2010
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2006 TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Januari / 2010
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2010
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Juni / 2010
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2010
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Juni / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 04 Tahun 2010
  • Tentang PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATU BARA, DAN GAS

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Januari / 2010
  • Undang-Undang - Nomor 03 Tahun 2010
  • Tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Juni / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 03 Tahun 2009
  • Tentang PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PEMBERANTASAN TERORISME (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN COMBATING TERORISME)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Januari / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 01 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI KERJA SAMA DIBIDANG EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE FOR FEACEFUL PURPOSE)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Januari / 2010
  • Undang-Undang - Nomor 03 Tahun 2010
  • Tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Juni / 201-
  • Peraturan Menteri - Perhubungan Nomor KM.10 Tahun 2009
  • Tentang Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulations Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (Aeronautical Telecomunication Service and Radio Navigation Service Providers)

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Februari / 2009
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 68 Tahun 2009
  • Tentang TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / November / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 59 Tahun 2009
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Desember / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 57 Tahun 2009
  • Tentang PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK NEGARA REPUBLIK KAZAKHTSTAN, NEGARA REPUBLIK AZERBAIJAN, NEGARA KERAJAAN BAHRAIN, NEGARA KESULTANAN OMAN, NEGARA REPUBLIK MOZAMBIQUE, NEGARA REPUBLIK PANAMA, NEGARA REPUBLIK EKUADOR, NEGARA BOSNIA DAN HERZEGOVANIA, NEGARA REPUBLIK KROASIA, DAN PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI TAWAU, MALAYSIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Desember / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 50 Tahun 2009
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT OF COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG)

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / November / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 49 Tahun 2009
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIE SOCIALIST REPUBLIC OF SRILANKA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK SOSIALIS SRILANKA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS)

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / November / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 45 Tahun 2009
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2005 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Oktober / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 42 Tahun 2009
  • Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Oktober / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 42 Tahun 2009
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Oktober / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 42 Tahun 2009
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Oktober / 2009
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 40 Tahun 2009
  • Tentang PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PP 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Juni / 2009
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 40 Tahun 2009
  • Tentang PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PP 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Juni / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 37 Tahun 2009
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Oktober / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 37 Tahun 2009
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PARAGUAY MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PARAGUAY ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC, OFFICIAL AND SERVICE PASSPORTS)

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Agustus / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 36 Tahun 2009
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN (TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Agustus / 2009
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 35 Tahun 2009
  • Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Mei / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 34 Tahun 2009
  • Tentang PENGESAHAN AMENDMENTS TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN PROMOTION ENTER ON TRADE INVESTMENT AND TOURISM (PERUBAHAN TERHADAP PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT PROMOSI ASEAN DI BIDANG PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL DAN PARIWISATA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Agustus / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 34 Tahun 2009
  • Tentang PENGESAHAN AMENDMENTS TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN PROMOTION ENTER ON TRADE INVESTMENT AND TOURISM (PERUBAHAN TERHADAP PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT PROMOSI ASEAN DI BIDANG PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL DAN PARIWISATA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Agustus / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 33 Tahun 2009
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK CONCERRING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN DENMARK MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL)

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Juli / 2009
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 28 Tahun 2009
  • Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Pengoperasian Pesawat Udara yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Maret / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 25 Tahun 2009
  • Tentang PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY SECTORS ( PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN UNTUK INTEGRASI SEKTOR-SEKTOR PRIORITAS )

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Juni / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 18 Tahun 2009
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And the Government Of The Republic Of Tunisia On Visa Exemption For Diplomatic And Service Pasports)

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Mei / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 2009
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Maret / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 08 Tahun 2009
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT AND THE PROTOCOL BETWEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWOSS CONFEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DAN PROTOKOL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Maret / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 07 Tahun 2009
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan pemerintah Republik Federasi Rusia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal (Agreement Between The Goverment Of Republic Of Indonesia And The Government Of Russian Federation On The Promotion And Protection Of Invesments)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Maret / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2009
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Januari / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2009
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Januari / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2009
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Januari / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 06 Tahun 2009
  • Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments Of Finanacial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat Di Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Maret / 2009
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 02 Tahun 2009
  • Tentang PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Januari / 2009
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 01 Tahun 2009
  • Tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Januari / 2009
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 01 Tahun 2009
  • Tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Januari / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 01 Tahun 2009
  • Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 Tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Januari / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 77 Tahun 2008
  • Tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding On The Asean Power Grid (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Asean)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 76 Tahun 2008
  • Tentang Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Frame Work Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of South East Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2008
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 71 Tahun 2008
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / November / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 67 Tahun 2008
  • Tentang Pengesahan Agreement Between The Republic of Indonesia and The Kongdom of The Netherlands on Mutual Administrative Assistance for The Proper Application of Customs Law and for The Prevention, Investigation and Cumbating of Customs Offences (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda tentang Bantuan Administratif Timbal balik untuk Penerapan Undang-undang Pabean yang tepat dan untuk Pencegahan, Penyidikan dan Pemberantasan Pelanggaran Kepabeanan)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Oktober / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 66 Tahun 2008
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Agreement on Promotion and Reciproval Protection of invesment between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Iran

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Oktober / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 65 Tahun 2008
  • Tentang Pengesahan Memorandum of Understanding on Establishing The Asean Korea Centre Between The Member Countries of The Association of Southeast Asean Nations and The Republic of Korea (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pendirian Asean - Korea Centre antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Oktober / 2008
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 62 Tahun 2008
  • Tentang TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / September / 2008
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 61 Tahun 2008
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN ASET

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / September / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 60 Tahun 2008
  • Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Austria Federal Government On Visa Exemption For Hoeders Of Diplomatic And Service Passports (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federal Austria Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang passport Diplomatik dan Dinas)

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / September / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 59 Tahun 2008
  • Tentang Pengesahan Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata)

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / September / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 58 Tahun 2008
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kemitraan Ekonomi Konprehensif (Framework Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Conprehensive Economic Partnership)

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Agustus / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 57 Tahun 2008
  • Tentang Pengesahan Multilateral Agreement Among D - 8 Member Countries On Administrative Assistance In Customs Matters (Persetujuan Multilateral Antar Negara-negara Anggota D - 8 Mengenai Bantuan Administratif di Bidang Kepabeanan

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Agustus / 2008
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 53 Tahun 2008
  • Tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Juli / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 51 Tahun 2008
  • Tentang Pegesahan Protocol To Implement The Third Package of Commitments on Fianancial Services Under The Asean Frame Work Agreement on Services (Protokol untuk melaksanakan Paket Komitmen ketiga jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja Asean di bidang jasa)

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Juli / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 49 Tahun 2008
  • Tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Juli / 2008
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 46 Tahun 2008
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juni / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 44 Tahun 2008
  • Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juni / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 32 Tahun 2008
  • Tentang PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON DISASTER MANAGEMENT AND EMERGENCY RESPONSE ( PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN DARURAT )

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Mei / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 31 Tahun 2008
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON ECONOMIC COOPERATION ( PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI KERJASAMA EKONOMI )

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Mei / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 29 Tahun 2008
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND ON THE PROMOTION AND THE PROTECTION OF INVESTMENTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FINLANDIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL ASING)

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Mei / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 18 Tahun 2008
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Februari / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 17 Tahun 2008
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA (AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Februari / 2008
  • Undang-Undang - Nomor 15 Tahun 2008
  • Tentang PENGESAHAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / April / 2008
  • Keputusan Presiden - Nomor 08 Tahun 2008
  • Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Mei / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 06 Tahun 2008
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN SINGKAT BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON VISA EXEMPTION FOR SHORT-TERM VISITS OF THE HOLDERS DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Januari / 2008
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 03 Tahun 2008
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Februari / 2008
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 03 Tahun 2008
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Februari / 2008
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 02 tahun 2008
  • Tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Februari / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 95 Tahun 2007
  • Tentang PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Oktober / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 94 Tahun 2007
  • Tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGADAAN DAN PENYALURAN BAHAN OBAT, OBAT SPESIFIK DAN ALAT KESEHATAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI OBAT

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Oktober / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 91 Tahun 2007
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / September / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 91 Tahun 2007
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / September / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 84 Tahun 2007
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS)

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Agustus / 2007
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 80 Tahun 2007
  • Tentang TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 8 Tahun 2007
  • Tentang Pengesahan Convention on International International Interest in Mobile Equipment (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak) Beserta Protokol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft (Protokol pada Konvensi Tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-Masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara)

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Februari / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 79 Tahun 2007
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FOURTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEEMPAT KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Juli / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 76 Tahun 2007
  • Tentang KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYUSUNAN BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Juli / 2007
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 76 Tahun 2007
  • Tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Desember / 2007
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 76 Tahun 2007
  • Tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Desember / 2007
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 66 Tahun 2007
  • Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Desember / 2007
  • Undang-Undang - Nomor 44 Tahun 2007
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / November / 2007
  • Undang-Undang - Nomor 44 Tahun 2007
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

    • ~ Tanggal Penetapan : 1 / November / 2007
  • Undang-Undang - Nomor 29 Tahun 2007
  • Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Juli / 2007
  • Undang-Undang - Nomor 28 Tahun 2007
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Juli / 2007
  • Undang-Undang - Nomor 28 Tahun 2007
  • Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Juli / 2007
  • Undang-Undang - Nomor 28 Tahun 2007
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Juli / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 23 Tahun 2007
  • Tentang TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Juni / 2007
  • Keputusan Presiden - Nomor 22 Tahun 2007
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Oktober / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 22 Tahun 2007
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Juni / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 16 Tahun 2007
  • Tentang GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA YANG SAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / April / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 13 Tahun 2007
  • Tentang SUSUNAN PANITIA SELEKSI, TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Maret / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 12 Tahun 2007
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Maret / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 111 Tahun 2007
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Desember / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 11 Tahun 2007
  • Tentang PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENT OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION AND THE REPUBLIC OF KOREA ( PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA )

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Maret / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 08 Tahun 2007
  • Tentang PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK) BESERTA PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMEN ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQ

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Februari / 2007
  • Keputusan Presiden - Nomor 06 Tahun 2007
  • Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT-OBAT ANTI RETROVIRAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Maret / 2007
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2007
  • Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

    • ~ Tanggal Penetapan : 4 / Juni / 2007
  • Surat Menteri - Menteri Kehutanan Nomor S.426/Menhut-VII/2006
  • Tentang Penjelasan Menteri Kehutanan tentang Status Kawasan Hutan yang ditujukan Kepada Kepala Kepolisian RI dengan tembusan Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menkumham, Menteri Lingkungan Hidup, Jaksa Agung RI, dan Eselon I Departemen Kehutanan

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Juli / 2006
  • Peraturan Presiden - Nomor 99 Tahun 2006
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA EKONOMI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA (AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC)

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / Desember / 2006
  • Peraturan Presiden - Nomor 97 Tahun 2006
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI PEMBEBASAN VISA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON VISA EXEMPTIO

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / Desember / 2006
  • Peraturan Presiden - Nomor 85 Tahun 2006
  • Tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Oktober / 2006
  • Peraturan Presiden - Nomor 79 Tahun 2006
  • Tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / September / 2006
  • Peraturan Presiden - Nomor 71 Tahun 2006
  • Tentang PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Juli / 2006
  • Peraturan Presiden - Nomor 69 Tahun 2006
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON ECONOMIC AND DEVELOPMENT COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGG

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Juni / 2006
  • Peraturan Presiden - Nomor 65 Tahun 2006
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Juni / 2006
  • Peraturan Presiden - Nomor 65 Tahun 2006
  • Tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Juni / 2006
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 54 Tahun 2006
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2006
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 46 Tahun 2006
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2006
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 41 Tahun 2006
  • Tentang PERIZINAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Desember / 2006
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 21 Tahun 2006
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Mei / 2006
  • Peraturan Presiden - Nomor 16 Tahun 2006
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DASAR SKEMA KERJASAMA INDUSTRI ASEAN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Mei / 2006
  • Peraturan Presiden - Nomor 102 Tahun 2006
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN SECARA KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Desember / 2006
  • Peraturan Presiden - Nomor 101 Tahun 2006
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF TIMBAL BALIK DI BIDANG KEPABEANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVER

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Desember / 2006
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2006
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / April / 2006
  • Peraturan Presiden - Nomor 08 Tahun 2006
  • Tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Maret / 2006
  • Peraturan Presiden - Nomor 06 Tahun 2006
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Februari / 2006
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 01 Tahun 2006
  • Tentang BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Januari / 2006
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 01 Tahun 2006
  • Tentang BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Januari / 2006
  • Peraturan Presiden - Nomor 72 Tahun 2005
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON THE NETWORK OF AQUACULTURE CENTRES IN ASIA AND THE PACIFIC AS AMENDED BY THE GOVERNING COUNCIL AT ITS 14th MEETING, 28 MARCH - 01 APRIL 2003, YANGON, MYANMAR (PERSETUJUAN MENGENAI JARINGAN PUSAT-PUSAT AKUAKULTUR DI ASIA DAN PASIF

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / November / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 70 Tahun 2005
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / November / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 70 Tahun 2005
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / November / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 68 Tahun 2005
  • Tentang TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / November / 2005
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 64 Tahun 2005
  • Tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Desember / 2005
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 64 Tahun 2005
  • Tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Desember / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 62 Tahun 2005
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Oktober / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 6 Tahun 2005
  • Tentang Pengesahan Protocol on the Authentic Six-Language Text of the Convention on International Civil Aviation, Chicago 1944 (Protokol Tentang Naskah Asli Bahasa Keenam dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, CHICAGO 1944)

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Januari / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 59 Tahun 2005
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Oktober / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 52 Tahun 2005
  • Tentang PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / September / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 5 Tahun 2005
  • Tentang Pengesahan Protocol on the Authentic Quinquelingual Text of the Convention on the International Civil Aviation, Chicago 1944 (Protokol Tentang Naskah Asli Bahasa Kelima dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944)

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Januari / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 47 Tahun 2005
  • Tentang PENGESAHAN AMENDMENT TO THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL (AMENDEMEN ATAS KONVENSI BASEL TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Juli / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 46 Tahun 2005
  • Tentang PENGESAHAN MONTREAL AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER (AMENDEMEN MONTREAL ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Juli / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 44 Tahun 2005
  • Tentang PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME LIENS AND MORTGAGES, 1993 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PIUTANG MARITIM DAN MORTGAGE, 1993)

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Juli / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 32 Tahun 2005
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / April / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 30 Tahun 2005
  • Tentang RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / April / 2005
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 27 Tahun 2005
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Juli / 2005
  • Keputusan Presiden - Nomor 24 Tahun 2005
  • Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / September / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 11 Tahun 2005
  • Tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2004

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Januari / 2005
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2005
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Oktober / 2005
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2005
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Oktober / 2005
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 05 Tahun 2005
  • Tentang Penyertaan Modal Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Februari / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 05 Tahun 2005
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL ON THE AUTHENTIC QUINQUELINGUAL TEXT OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION, CHICAGO 1944 (PROTOKOL TENTANG NASKAH ASLI BAHASA KELIMA DARI KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL, CHICAGO 1944)

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Januari / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 04 Tahun 2005
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BOLIVAR VENEZUELA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN, ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Januari / 2005
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2005
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Agustus / 2005
  • Keputusan Presiden - Nomor 95 Tahun 2004
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Oktober / 2004
  • Keputusan Presiden - Nomor 77 Tahun 2004
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT DEMOKRATIK KOREA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, PASPOR DINAS ATAU PASPOR SPESIAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / September / 2004
  • Keputusan Presiden - Nomor 61 Tahun 2004
  • Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Agustus / 2004
  • Keputusan Presiden - Nomor 44 Tahun 2004
  • Tentang PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK, SERTA PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Mei / 2004
  • Undang-Undang - Nomor 3 Tahun 2004
  • Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Januari / 2004
  • Keputusan Presiden - Nomor 29 Tahun 2004
  • Tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTIM PELAYANAN SATU ATAP

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / April / 2004
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 2004
  • Tentang PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Agustus / 2004
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 2004
  • Tentang PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Agustus / 2004
  • Peraturan Presiden - Nomor 04 Tahun 2004
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Desember / 2004
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2005
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Agustus / 2004
  • Peraturan Presiden - Nomor 02 Tahun 2004
  • Tentang PERNYATAAN PERPANJANGAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / November / 2004
  • Keputusan Presiden - Nomor 58 Tahun 2003
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Juli / 2003
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 41 Tahun 2003
  • Tentang Pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Juli / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 40 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 38 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PESAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 37 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 29 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 21 Tahun 2003
  • Tentang PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 18 CONCERNING LABOUR INSPECTION IN INDUSTRI AND COMMERCE (KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Juli / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 2013
  • Tentang PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002 MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / April / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 15 Tahun 2003
  • Tentang PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG.

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / April / 2003
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 15 Tahun 2003
  • Tentang PERUBAHAN PERUNTUKAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1998.

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Maret / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2003
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTANDI PROVINSI SUMATERA UTARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 2003
  • Keputusan Presiden - Nomor 06 tahun 2003
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJASAMA DALAM BIDANG-BIDANG ENERGI DAN SUMBER-SUMBER MINERAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Januari / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT DAN BELITUNG, DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 2003
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 05 Tahun 2003
  • Tentang PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA.

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Januari / 2003
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 05 Tahun 2003
  • Tentang PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA.

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Januari / 2003
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 04 Tahun 2003
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Januari / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA.

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 2003
  • Keputusan Presiden - Nomor 89 Tahun 2002
  • Tentang HARGA JUAL TENAGA LISTRIK 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Desember / 2002
  • Keputusan Presiden - Nomor 86 Tahun 2002
  • Tentang PEMBENTUKAN BADAN PENGATUR PEREDARAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAL DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2002
  • Keputusan Presiden - Nomor 81 Tahun 2002
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PELAKSANAAN KOMITMEN JASA KEUANGAN PAKET KEDUA DALAM PERJANJIAN DI BIDANG JASA ASEAN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / November / 2002
  • Keputusan Presiden - Nomor 78 Tahun 2002
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT AREA (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA KAWASAN INVESTASI ASEAN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / November / 2002
  • Keputusan Presiden - Nomor 77 Tahun 2002
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / November / 2002
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 58 Tahun 2002
  • Tentang TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI BIDANG JASA RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / November / 2002
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 55 Tahun 2002
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM.

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Oktober / 2002
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 51 Tahun 2022
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Desember / 2002
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 43 Tahun 2002
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Juli / 2002
  • Keputusan Presiden - Nomor 36 Tahun 2002
  • Tentang PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 88 CONCERNING THE ORGANIZATION OF THE EMPLOYMENT SERVICE (KONVENSI ILO NO. 88 MENGENAI LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Mei / 2002
  • Undang-Undang - Nomor 26 Tahun 2002
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI, DAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI PROVINSI PAPUA

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Desember / 2002
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 19 Tahun 2002
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / April / 2002
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 18 Tahun 2002
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / April / 2002
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 17 Tahun 2002
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / April / 2002
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 16 Tahun 2002
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / April / 2002
  • Keputusan Presiden - Nomor 15 Tahun 2002
  • Tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN/PENGKAJIAN KEMBALI PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Maret / 2002
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 10 Tahun 2002
  • Tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / April / 2002
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 10 Tahun 2002
  • Tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / April / 2002
  • Keputusan Presiden - Nomor 07 Tahun 2002
  • Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2001 TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Januari / 2002
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 05 Tahun 2002
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 ENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN ARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Februari / 2002
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2002
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN MURUNG JAYA, KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / April / 2002
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 05 Tahun 2002
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 ENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN ARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Februari / 2002
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2002
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / April / 2002
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 85 Tahun 2001
  • Tentang PENUNDAAN KETIGA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Desember / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 83 Tahun 2001
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994 TENTANG PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING.

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 83 Tahun 2001
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994 TENTANG PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING.

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 83 Tahun 2001
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penaman Modal Asing

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Desember / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 75 Tahun 2001
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / November / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 75 Tahun 2001
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / November / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 73 Tahun 2001
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1987 TENTANG PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA CARA PENGURUSAN DAN PENGGUNAAN CADANGAN UMUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / November / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 72 Tahun 2001
  • Tentang PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / November / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 67 Tahun 2001
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / September / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 63 Tahun 2001
  • Tentang PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / September / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 53 Tahun 2001
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Juni / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 41 Tahun 2001
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Mei / 2001
  • Keputusan Presiden - Nomor 29 Tahun 2001
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT KOREA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Maret / 2001
  • Keputusan Presiden - Nomor 25 Tahun 2001
  • Tentang TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Februari / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 25 Tahun 2001
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Mei / 2001
  • Keputusan Presiden - Nomor 18 Tahun 2001
  • Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Januari / 2001
  • Keputusan Presiden - Nomor 125 Tahun 2001
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PELAYARAN NIAGA

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Desember / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 12 Tahun 2001
  • Tentang IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Maret / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 07 Tahun 2001
  • Tentang PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Februari / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 07 Tahun 2001
  • Tentang PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Februari / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 02 Tahun 2001
  • Tentang PENGAMANAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 02 Tahun 2001
  • Tentang PENGAMANAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 2001
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2001
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS)

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Mei / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 88 Tahun 2000
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Oktober / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 83 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / September / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 83 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / September / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 70 Tahun 2000
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Agustus / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 68 Tahun 2000
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN (PERSERO) PT. BANK TABUNGAN NEGARA DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Agustus / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 66 Tahun 2000
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Agustus / 2000
  • Keputusan Presiden - Nomor 64 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Mei / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 57 Tahun 2000
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN INDONESIA IV

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Juli / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 56 Tahun 2000
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Juli / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 55 Tahun 2000
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN INDONESIA I

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Juli / 2000
  • Keputusan Presiden - Nomor 52 Tahun 2000
  • Tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / April / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 50 Tahun 2000
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Juli / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 45 Tahun 2000
  • Tentang PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 37 Tahun 2000
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Desember / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 37 Tahun 2000
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Desember / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 36 Tahun 2000
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Desember / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 35 Tahun 2000
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 33 Tahun 2000
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Mei / 2000
  • Keputusan Presiden - Nomor 33 Tahun 2000
  • Tentang PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG LARANGAN PEMASUKAN DAN PEMBERIAN IZIN PENGOPERASIAN PESAWAT TERBANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Maret / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 32 Tahun 2000
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk. DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Mei / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 28 Tahun 2000
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Desember / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 20 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 20 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Agustus / 2000
  • Keputusan Presiden - Nomor 180 Tahun 2000
  • Tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN TERTENTU DAN BENDAHARAWAN UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETOR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Desember / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 18 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 18 Tahun 2000
  • Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

    • ~ Tanggal Penetapan : 2 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 18 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 2000
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

    • ~ Tanggal Penetapan : 2 / Agustus / 2000
  • Keputusan Presiden - Nomor 155 Tahun 2000
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEKAYAAN BESERTA PROTOKOL DAN NOTA PERTUKARAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / November / 2000
  • Keputusan Presiden - Nomor 151 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2000

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Oktober / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 149 Tahun 2000
  • Tentang PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Desember / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 147 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Desember / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 147 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Desember / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 146 Tahun 2000
  • Tentang IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Desember / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 146 Tahun 2000
  • Tentang IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Desember / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 14 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN SOROLANGUN, DAERAH KABUPATEN TEBO, DAERAH KABUPATEN MUARA JAMBI, DAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 137 Tahun 2000
  • Tentang TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Desember / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 136 Tahun 2000
  • Tentang TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Desember / 2000
  • Keputusan Presiden - Nomor 133 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / September / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 13 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Februari / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 13 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Februari / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, DAERAH KABUPATEN SIAK, DAERAH KABUPATEN KARIMUN, DAERAH KABUPATEN NATUNA, DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Keputusan Presiden - Nomor 118 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Agustus / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 114 Tahun 2000
  • Tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Desember / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULUAN MENTAWAI

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN BIREUN DAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, DAERAH KABUPATEN MALINAU, DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN DAERAH KOTA BONTANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, DAERAH KABUPATEN MALINAU, DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN DAERAH KOTA BONTANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA, DAERAH, DAERAH KABUPATEN PULAU BURU, DAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BAGIAN BARAT

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA, DAERAH, DAERAH KABUPATEN PULAU BURU, DAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BAGIAN BARAT

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, DAERAH KABUPATEN PANIAI, DAERAH KABUPATEN MIMIKA, DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA DAN KOTA SORONG

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, DAERAH KABUPATEN PANIAI, DAERAH KABUPATEN MIMIKA, DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA DAN KOTA SORONG

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 04 Tahun 2000
  • Tentang PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Februari / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 01 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Januari / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 79 Tahun 1999
  • Tentang PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / September / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 54 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN SOROLANGUN, DAERAH KABUPATEN TEBO, DAERAH KABUPATEN MUARA JAMBI, DAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 53 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, DAERAH KABUPATEN SIAK, DAERAH KABUPATEN KARIMUN, DAERAH KABUPATEN NATUNA, DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN DAERAH KOTA BATAM

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 51 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN BUOL, DAERAH KABUPATEN MAROWALI, DAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 47 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, DAERAH KABUPATEN MALINAU, DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN DAERAH KOTA BONTANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 46 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA, DAERAH, DAERAH KABUPATEN PULAU BURU, DAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BAGIAN BARAT

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 45 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, DAERAH KABUPATEN PANIAI, DAERAH KABUPATEN MIMIKA, DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA DAN DAERAH KOTA SORONG

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 35 Tahun 1999
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Agustus / 1999
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 30 Tahun 1999
  • Tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1998, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 1992 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT, DAN PERATURAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Mei / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 29 Tahun 1999
  • Tentang PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORM OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Mei / 1999
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 24 Tahun 1999
  • Tentang Ketentuan dan atat cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri

    • ~ Tanggal Penetapan : 3 / Mei / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 1999
  • Tentang PENGESAHAN THE ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABALITION ON FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Mei / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / April / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 1999
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH RI DENGAN PEMERINTAH AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE GAVERNMENT OF REPUBLIC INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Januari / 1999
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 58 Tahun 1998
  • Tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Mei / 1998
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 54 Tahun 1998
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1998

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / April / 1998
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 53 Tahun 1998
  • Tentang PENYETORAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN KEWAJIBAN BANK

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / April / 1998
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 46 Tahun 1998
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR, SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1998

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Maret / 1998
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 38 Tahun 1998
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 1996

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / Maret / 1998
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 17 Tahun 1998
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1996

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Januari / 1998
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 16 Tahun 1998
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1997

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Januari / 1998
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 15 Tahun 1998
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1997

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Januari / 1998
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 1998
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TOBA SAMOSIR DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANDAILING NATAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / November / 1998
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 1998
  • Tentang PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN AND DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / September / 1998
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 04 Tahun 1998
  • Tentang TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Januari / 1998
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 1998
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / September / 1998
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 1998
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Februari / 1998
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 45 Tahun 1997
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1996 TENTANG PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / November / 1997
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 42 Tahun 1997
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / November / 1997
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 41 Tahun 1997
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1996

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / November / 1997
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 40 Tahun 1997
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Oktober / 1997
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 1997
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1987

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Mei / 1997
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 1997
  • Tentang PENGESAHAN TREATY ON THE SOUTHEAST ASIA NUCLEAR WEAPON FREE ZONE (TRAKTAT KAWASAN BEBAS SENJATA NUKLIR DI ASIA TENGGARA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / April / 1997
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 1997
  • Tentang PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINSTILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Maret / 1997
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 1997
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Januari / 1997
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 72 Tahun 1996
  • Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BIDANG USAHA KAWASAN INDUSTRI

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Desember / 1996
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 57 Tahun 1996
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / September / 1996
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 36 Tahun 1996
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Juni / 1996
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 35 Tahun 1996
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1988

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Juni / 1996
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 27 Tahun 1996
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / April / 1996
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 03 Tahun 1996
  • Tentang PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK BERSTATUS ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) DAN PERUSAHAAN PENGOLAHAN DI KAWASAN BERIKAT (KB)

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Januari / 1996
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 27 Tahun 1995
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Agustus / 1995
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 24 Tahun 1995
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Agustus / 1995
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 21 Tahun 1995
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TAMBANG TIMAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Juli / 1995
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 50 Tahun 1994
  • Tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 1994
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 43 Tahun 1994
  • Tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1983 TENTANG PENDAFTARAN, PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN, DAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1986 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Desember / 1994
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 38 Tahun 1994
  • Tentang PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGELOLA KAWASAN BERIKAT INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Desember / 1994
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 26 Tahun 1994
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Agustus / 1994
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 1994
  • Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

    • ~ Tanggal Penetapan : 9 / November / 1994
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 1994
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 198 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / November / 1994
  • Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 1994
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / November / 1994
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 1994
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / November / 1994
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 1994
  • Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / September / 1994
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 1994
  • Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / November / 1994
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 36 Tahun 1993
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1991

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Juni / 1993
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 28 Tahun 1993
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Mei / 1993
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 27 Tahun 1993
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Mei / 1993
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 07 Tahun 1993
  • Tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1992 TENTANG PERSYARATAN PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Januari / 1993
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 79 Tahun 1992
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 1992
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 67 Tahun 1992
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PELABUHAN IV

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / September / 1992
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 66 Tahun 1992
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PELABUHAN III

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / September / 1992
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 65 Tahun 1992
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PELABUHAN II

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / September / 1992
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 62 Tahun 1992
  • Tentang SEKTOR-SEKTOR USAHA PERUSAHAAN PASANGAN PASANGAN USAHA DARI PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / September / 1992
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 48 Tahun 1992
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ANGKASA PURA I

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Agustus / 1992
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 37 Tahun 1992
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Juli / 1992
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 34 Tahun 1992
  • Tentang PENUNDAAN BERLAKUNYA KETENTUAN PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1991 TENTANG KETENTUAN KONVERSI HAK ATAS TANAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Juni / 1992
  • Undang-Undang - Nomor 22 Tahun 1992
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / September / 1992
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 76 Tahun 1991
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 1991

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Desember / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 65 Tahun 1991
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1988

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / November / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 52 Tahun 1991
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) TELEKOMUNIKASI

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / September / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 45 Tahun 1991
  • Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BIDANG JASA PEMERIKSAAN PRA-PENGAPALAN IMPOR INDONESIA DI LUAR NEGERI

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Juli / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 44 Tahun 1991
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI)

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Juli / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 23 Tahun 1991
  • Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) BIDANG PENGUSAHAAN HUTAN DI SUMATERA BAGIAN SELATAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / April / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 22 Tahun 1991
  • Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) BIDANG PENGUSAHAAN HUTAN DI SUMATERA BAGIAN UTARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / April / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 16 Tahun 1991
  • Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI ELEKTRONIKA PROFESIONAL DAN KOMPONEN

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Maret / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 14 Tahun 1991
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 08 Tahun 1991
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI KERETA API

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Februari / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 06 Tahun 1991
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS GOWA

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 04 Tahun 1991
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN KUPANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Januari / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 03 Tahun 1990
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN BATURAJA

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Januari / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 02 Tahun 1991
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN PADANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Januari / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 01 Tahun 1991
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN TONASA

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Januari / 1991
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 1991
  • Tentang PENGESAHAN "TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE ZONE OF COOPERATION IN AN AREA BETWEEN THE INDONESIAN PROVINCE OF EAST TIMOR AND NORTHERN AUSTRALIA" (PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI ZONA KERJASAMA DI D

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Januari / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 60 Tahun 1990
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN KELAPA GADING DAN PADEMANGAN DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA UTARA, KECAMATAN PALMERAH, KALIDERES DAN KEMBANGAN DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA BARAT, KECAMATAN DUREN SAWIT, MAKASAR, CIPAYUNG DAN CIRACAS DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR,

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 59 Tahun 1990
  • Tentang PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DOK DAN PERKAPALAN TANJUNG PRIOK, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELITA BAHARI, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KODJA.

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Desember / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 58 Tahun 1990
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Desember / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 56 Tahun 1990
  • Tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) TAMBANG BATUBARA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Oktober / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 54 Tahun 1990
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1989 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Oktober / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 53 Tahun 1990
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Oktober / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 49 Tahun 1990
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDAH KARYA

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / September / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 48 Tahun 1990
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VIRAMA KARYA

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / September / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 47 Tahun 1990
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN PADANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / September / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 46 Tahun 1990
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / September / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 44 Tahun 1990
  • Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOLOK

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / September / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 43 Tahun 1990
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PT. PERSERO BATAM)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Agustus / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 35 Tahun 1990
  • Tentang PENGALIHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG PENGUSAHAAN KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juli / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 34 Tahun 1990
  • Tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU YANG DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juli / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 31 Tahun 1990
  • Tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PUSAT PERKAYUAN MARUNDA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) TERSEBUT KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Juli / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 21 Tahun 1990
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Juni / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 11 Tahun 1990
  • Tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KARYA MINA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KARYA MINA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KARYA MINA

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / April / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 04 Tahun 1990
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / Februari / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 03 Tahun 1990
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1974 TENTANG PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1982

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Januari / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 22 Tahun 1989
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS LECES

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / Desember / 1989
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 13 Tahun 1989
  • Tentang PERUBAHAN BESARNYA TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI ATAS CEK DAN BILYET GIRO

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / September / 1989
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 12 tahun 1989
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN IX

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Agustus / 1989
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 11 Tahun 1989
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PT. PELNI)

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Juli / 1989
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 09 Tahun 1989
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PUPUK ISKANDAR MUDA

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Mei / 1989
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 06 Tahun 1989
  • Tentang PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA BANDAR UDARA FRANS KISIEPO DI BIAK DAN SAMRATULANGI DI MANADO UNTUK DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / April / 1989
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 05 Tahun 1989
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PUPUK SRIWIJAYA

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / April / 1989
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 04 Tahun 1989
  • Tentang PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA SENTRA OPERASI KESELAMATAN PENERBANGAN (SENOPEN) DI JAKARTA UNTUK DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA II

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Maret / 1989
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 03 Tahun 1989
  • Tentang PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA SENTRA OPERASI KESELAMATAN PENERBANGAN (SENOPEN) DI MEDAN, SURABAYA, BALI, UJUNGPANDANG DAN UNIT KESELAMATAN PENERBANGAN DI BALIKPAPAN UNTUK DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA 1

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Maret / 1989
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 29 Tahun 1988
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PASAL 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Desember / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 28 Tahun 1988
  • Tentang PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG BESAR DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DISAMPING YANG DILAKUKAN OLEH PEMBORONG

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Desember / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 27 Tahun 1988
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN TONASA

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Desember / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 26 Tahun 1988
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1969 TENTANG PEMBEBANAN ATAS IMPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1977

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Desember / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 24 Tahun 1988
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DLAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS "UNELEC INDONESIA" (UNINDO PT)

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Desember / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 23 Tahun 1988
  • Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PALEMBANG, DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Desember / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 21 tahun 1988
  • Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Desember / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 16 Tahun 1988
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN IX

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / November / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 15 Tahun 1988
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PETROKIMIA GRESIK

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / November / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 11 Tahun 1988
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. JASA MARGA

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Oktober / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 10 Tahun 1988
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. GALANGAN KODJA INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Oktober / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 09 Tahun 1988
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / September / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 08 Tahun 1988
  • Tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGERA METRIKA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN NEGARA METRIKA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KRAKATAU STEEL

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Juni / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 07 Tahun 1988
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Juni / 1988
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 1988
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Maret / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 23 Tahun 1987
  • Tentang PERUBAHAN PP NO 4 TAHUN 1987 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ISTAKA KARYA

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Oktober / 1987
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 22 Tahun 1987
  • Tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DAYAZA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DAYAZA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PETROKIMIA GRESIK

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Oktober / 1987
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 21 tahun 1987
  • Tentang PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAMARINDA, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BALIKPAPAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASIR

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Oktober / 1987
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 18 Tahun 1987
  • Tentang PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA CARA PENGURUSAN DAN PENGGUNAAN CADANGAN UMUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Agustus / 1987
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 12 Tahun 1987
  • Tentang PENAMBAHAN DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BHANDA GHARA REKSA

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Mei / 1987
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 11 Tahun 1987
  • Tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERKEBUNAN KAPAS INDONESIA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XVIII, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XXIII, PERUSAHA

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Mei / 1987
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 04 Tahun 1987
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ISTAKA KARYA

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 1987
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 03 Tahun 1987
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. JASA MARGA

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 1987
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 02 Tahun 1987
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN HOTEL DAN TOURIST NASIONAL (NATOUR LTD)

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / Januari / 1987
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 1987
  • Tentang PENGESAHAN "TREATY OF MUTUAL RESPECT, FRIENDSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA"

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Februari / 1987
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 01 Tahun 1987
  • Tentang PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA BANDAR UDARA HASANUDDIN DI UJUNG PANDANG DAN SEPINGGAN DI BALIKPAPAN UNTUK DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN UMUM ANGKASA PURA I

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / Januari / 1987
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 48 Tahun 1986
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN KE KOTA KAJEN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / November / 1986
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 46 Tahun 1986
  • Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BENGKULU, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DAN DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Oktober / 1986
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 23 Tahun 1986
  • Tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BONDED WAREHOUSES INDONESIA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SASANA BHANDA SERTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG PENGUSAHAAN KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Mei / 1986
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 10 Tahun 1986
  • Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Februari / 1986
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 09 Tahun 1986
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1982 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI KERTAS TERPADU

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Februari / 1986
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 04 Tahun 1986
  • Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA KAWASAN INDUSTRI UJUNG PANJANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Januari / 1986
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 03 Tahun 1986
  • Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA KAWASAN INDUSTRI CILACAP

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Januari / 1986
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 02 Tahun 1986
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG KE KOTA SOREANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Januari / 1986
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 41 Tahun 1985
  • Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN XXVIII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) (Status: mencabut pasal 1 ayat (2) PP 14/1968)

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Oktober / 1985
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 38 Tahun 1985
  • Tentang KEWENANGAN PENYIDIK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA (status: mencabut sebagian pasal 110 ayat (1) angka 2 & 3 PP 28/1951)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Agustus / 1985
  • Undang-Undang - Nomor 17 Tahun 1985
  • Tentang PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT)

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Desember / 1985
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 1985
  • Tentang PENGESAHAN KONVENSI TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION CONVENTION NAIROBI, 1982)

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Oktober / 1985
  • Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 1985
  • Tentang PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1970 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Oktober / 1985
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 35 Tahun 1984
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DLAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS KRAFT CILACAP

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / November / 1984
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 14 Tahun 1984
  • Tentang PENYERTAAN MODAL NEGERA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA DISTRIBUSI DAN PENGOLAHAN KAYU

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Juni / 1984
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 1984
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Oktober / 1984
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 1984
  • Tentang PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juli / 1984
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 29 Tahun 1983
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG KE KOTA UNGARAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / September / 1983
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 25 Tahun 1983
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN BELOPA, KECAMATAN BUA, KECAMATAN WARA UTARA, KECAMATAN LAMASI, DAN KECAMATAN SUKAMAJU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Juni / 1983
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 20 Tahun 1983
  • Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG JAMINAN KREDIT EKSPOR DAN ASURANSI EKSPOR

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Mei / 1983
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 12 Tahun 1983
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN CISOKA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG, KECAMATAN TAKOKAK, KECAMATAN TANGGEUNG, KECAMATAN AGRABINTA, KECAMATAN NARINGGUL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR, KECAMATAN SELAAWI, KECAMATAN LEUWIGOONG, KECAMATAN CIBALONG, KE

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / April / 1983
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 09 Tahun 1983
  • Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERGUDANGAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / April / 1983
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 1983
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG REJIM HUKUM NEGARA NUSANTARA DAN HAK-HAK MALAYSIA DI LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN NUSANTARA SERTA RUANG UDARA DIATAS LAUT TERITORIAL, PERAIRAN NUSANTARA DAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA YA

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 1983
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 44 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN PALUPUH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM, KECAMATAN PANTI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASAMAN DAN KECAMATAN BATANG ANAI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 42 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK SEGARA DAN KECAMATAN GADING CEMPAKA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BENGKULU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 29 Tahun 1982
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDARI DARI WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF KENDARI KE KECAMATAN UNA AHA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDARI

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / September / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 28 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN GEDANGAN, KECAMATAN TIRTOYUDO DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG KECAMATAN TOSARI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASURUAN, KECAMATAN SAWAHAN, KECAMATAN WONOASRI, DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN, KECAMATAN TAROKAN, KECAMATAN KUNJANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI, KECAMATAN PITU, KECAMATAN BRINGIN, KECAMATAN PANGKUR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAWI, KECAMATAN TEMAYANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO, KECAMATAN SUMBERMALANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SITUBONDO, KECAMATAN LAKARSANTRI, KECAMATAN KENJERAN, DAN KECAMATAN BENOWO DI KOTAMADYA DAE

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / September / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 26 Tahun 1982
  • Tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN TERMASUK PEMBEBASAN BEA MASUK KEPADA PT. INDONESIAN SATELITTE CORPORATION (PT. INDOSAT)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / September / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 21 Tahun 1982
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG KE KECAMATAN MUNGKID DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Agustus / 1982
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA DI KENDARI DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Agustus / 1982
  • Undang-Undang - Nomor 18 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH DI PALU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MANADO

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Agustus / 1982
  • Undang-Undang - Nomor 17 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Agustus / 1982
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Agustus / 1982
  • Undang-Undang - Nomor 15 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU DI BENGKULU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Agustus / 1982
  • Undang-Undang - Nomor 14 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI JAMBI DI JAMBI DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Agustus / 1982
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 1982
  • Tentang EMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI RIAU DI PEKANBARU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Agustus / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 11 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / April / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 07 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN SONGGON DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI, KECAMATAN MEGALUH, KECAMATAN BANDARKEDUNGMULYO, KECAMATAN JOGOROTO DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG, KECAMATAN TEMPURSARI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG, KECAMATAN NONGGUNONG, KECAMATAN TALANGO, DAN KECAMATAN GILIGENTING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMENEP DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / April / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 06 Tahun 1982
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR KE KECAMATAN CIBINONG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Maret / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 05 Tahun 1982
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI KE KOTA STABAT DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Maret / 1982
  • Keputusan Presiden - Nomor 34 Tahun 1981
  • Tentang Mengesahkan "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards" (Konvensi Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing) yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959

    • ~ Tanggal Penetapan : 5 / Agustus / 1981
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 17 Tahun 1981
  • Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA PERENCANAAN, PEREKAYASAAN DAN KONSTRUKSI INDUSTRI

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Juni / 1981
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 01 Tahun 1981
  • Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG INDUSTRI KERETA API

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Februari / 1981
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 01 Tahun 1981
  • Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG INDUSTRI KERETA API

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Februari / 1981
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 38 Tahun 1980
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN PASEH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG DAN KECAMATAN JALANCAGAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / November / 1980
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 32 Tahun 1980
  • Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG KONSTRUKSI BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / September / 1980
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 26 Tahun 1980
  • Tentang PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA PELABUHAN UDARA NGURAH RAI, DENPASAR UNTUK DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN UMUM ANGKASA PURA

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Juli / 1980
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 26 Tahun 1980
  • Tentang PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA PELABUHAN UDARA NGURAH RAI, DENPASAR UNTUK DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN UMUM ANGKASA PURA

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Juli / 1980
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 1980
  • Tentang HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Desember / 1980
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 1980
  • Tentang TINDAK PIDANA SUAP HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Oktober / 1980
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 1980
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Juli / 1980
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 1980
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Juli / 1980
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 1980
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Juli / 1980
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 18 Tahun 1973
  • Tentang Penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan dalam bidang pengembangan usaha swasta nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / April / 1973
  • Staatblad - Nomor 1909-291
  • Tentang Legalisasi Tanda Tangan = Legaliseeren van handteekeningen

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / 05-Mei / 1909
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal

    • ~ Tanggal Penetapan : / /
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 61 Tahun 2005
  • Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Desember /
  • Peraturan Presiden - Nomor 45 Tahun 2014
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA

    • ~ Tanggal Penetapan : / /


Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 Selanjutnya






HPRP Knowledge Management Dept. | Developed by Ozzan © 2016