Cari Regulasi

Jenis Peraturan :
Institusi :
Nomor :
Tahun :
Subyek Peraturan
Sub-Subyek Peraturan
Tentang :



Notice: Undefined index: jenis_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 133

Notice: Undefined index: intitusi in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 134

Notice: Undefined index: nomor_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 135

Notice: Undefined index: tahun_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 136

Notice: Undefined index: subsubyek_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 138

Notice: Undefined index: judul_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 139

Total Jumlah Data Yang Ditemukan: 466 dari Pajak



  • Peraturan Pemerintah - Nomor 18 Tahun 2025
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / 04-April / 2025
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor PMK 80 Tahun 2024
  • Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / 10-Oktober / 2024
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2024
  • Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / 09-September / 2024
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 22 Tahun 2024
  • Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam Pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / 05-Mei / 2024
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 49 Tahun 2022
  • Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas lmpor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari luar Daerah Pabean

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / 12-Desember / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 26 Tahun 2022
  • Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / 08-Agustus / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 09 Tahun 2022
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / 02-Februari / 2022
  • Peraturan Presiden - Nomor 35 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Untuk Eliminasi Pajak Berganda Sehubungan dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan dan Pencegahan Pengelakan dan Penghindaran Pajak (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Elimination of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance)

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Mei / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 34 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Peghasilan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates for the Avoidence of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Mei / 2021
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2020
  • Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Juni / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 62 Tahun 2020
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Oktober / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 48 Tahun 2020
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Agustus / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 47 Tahun 2020
  • Tentang PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Agustus / 2020
  • Peraturan Presiden - Nomor 77 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba)

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / November / 2019
  • Peraturan Presiden - Nomor 76 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Tajikistan Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Agreement Between the Republic of Indonesia and the Republic of Tajikistan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / November / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 55 Tahun 2019
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / 08-Agustus / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 50 Tahun 2019
  • Tentang IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / 07-Juli / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 45 Tahun 2019
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / 06-Juni / 2019
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor Per-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Januari / 2018
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 23 Tahun 2018
  • Tentang PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Juni / 2018
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2017
  • Tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan Atas Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Yang Tidak Benar

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Juni / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Mei / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Mei / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Maret / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2017
  • Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi

    • ~ Tanggal Penetapan : 3 / Oktober / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.010/2017
  • Tentang Pajak penghasilan ditanggung pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional tahun anggaran 2017

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / September / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 107/ PMK.03/2017
  • Tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Juli / 2017
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2017
  • Tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Maret / 2017
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ/2017
  • Tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Elektronik Pajak Penghasilan

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / April / 2017
  • Peraturan Presiden - Nomor 77 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkaitan Dengan Pajak Atas Penghasilan Yang Ditandatangani Di Kuala Lumpur Pada Tanggal 12 September 1991, Yang Telah Diubah Dengan Protokol Yang Ditandatangani Di Bukit Tinggi Pada Tanggal 12 Januari 2006 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Inco

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Agustus / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 36 Tahun 2017
  • Tentang Pengenaan Pajak penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan

    • ~ Tanggal Penetapan : 6 / September / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 27 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Juni / 2017
  • Peraturan Presiden - Nomor 24 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belanda Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Dan Protokolnya Yang Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 29 Januari 2002 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, And Its Protocol Signed At Jakarta On January 29, 2002

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Maret / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 2017
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Agustus / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2016
  • Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayuaran Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Yang Telah Diberikan Serta Pengenaan Sanski

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / April / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016
  • Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Maret / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016
  • Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.010/2016
  • Tentang Perubahan kelima atas keputusan menteri keuangan nomor 231/KMK.03/2001 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Desember / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2016
  • Tentang Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 218/PMK.02/2014 tentang tata cara pembayaran kembali (reimbursement) pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada kontraktor dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Oktober / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.08/2016
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / September / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.08/2016
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / September / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2016
  • Tentang Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 127/PMK.010/2016 tentang pengampunan pajak berdasarkan undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak bagi wajib pajak yang memiliki harta tidak langsung melalui special purpose vehicle

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / September / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.08/2016
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak

    • ~ Tanggal Penetapan : 8 / Agustus / 2016
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-41/PJ/2016
  • Tentang Pemberitahuan berlakunya protokol persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik rakyat tiongkok mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / September / 2016
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2016
  • Tentang Prosedur pelaksanaan dan administrasi pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Juli / 2016
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ/2016
  • Tentang Pemberitahuan berlakunya persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik india mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Juli / 2016
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2016
  • Tentang Penegasan mengenai pejabat yang ditunjuk oleh direktur pajak untuk memberikan informasi tertulis dalam rangka penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Juli / 2016
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2016
  • Tentang Perubahan ketiga atas peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-27/PJ/2012 tentang bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Oktober / 2016
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2016
  • Tentang Tata cara penyampaian surat pernyataan bagi wajib pajak tertentu serta tata cara penyampaian surat pernyataan dan penerbitan surat keterangan bagi wajib pajak dengan peredaran usaha tertentu

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Oktober / 2016
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016
  • Tentang Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / September / 2016
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016
  • Tentang Pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi elektronik

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Maret / 2016
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ/2016
  • Tentang Penetapan Nilai Bumi Per Meter Persegi Areal Tidak Produktif, Rasio biaya Produksi, Dan Angka Kapitalisasi, Untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Sektor Perhutanan

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Februari / 2016
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ/2016
  • Tentang Penetapan Nilai Bumi Per Meter Persegi Untuk Permukaan Bumi Offshore, Nilai Bumi Per Meter persegi Untuk Tubuh bumi Eksplorasi, Angka Kapitalisasi, Harga Uap, Dan Harga Listrik, Untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Tahun Pajak 2016

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Februari / 2016
  • Peraturan - Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-15/PJ/2016
  • Tentang Perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-28/PJ/2012 tentang tempat pendaftaran dan/atau pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, dan kantor pelayanan pajak madya

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / September / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 45 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan kedua peraturan pemerintah 45 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Oktober / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 34 Tahun 2016
  • Tentang PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Agustus / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 34 Tahun 2016
  • Tentang ajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Agustus / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 22 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahaan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Armenia Tentang Penghindari Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal (argreement Between The Government Of The Republic Indonesia And The Government Of The Republic Of Armenia For The Avoidance If Double Taxation And The Prevation Of Fiscal Evasion With Repect To Taxes On Income And On Capital

    • ~ Tanggal Penetapan : 8 / Maret / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 09 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / April / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 06 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-pajak Atas Penghasilan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India For The Avoidance Of The Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / 01-Januari / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 05 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (protocol To The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / 01-Januari / 2016
  • Instruksi Presiden - Nomor 05 Tahun 2016
  • Tentang PEMBERIAN PENGURANGAN DAN/ATAU KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH UMUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDA

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2016
  • Keputusan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 600/KMK.01/2015
  • Tentang Pembentukan panitia antar kementerian penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Mei / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2015
  • Tentang Pengurangan sanksi administrasi atas surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan, dan/atau surat tagihan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau penelitian pajak bumi dan bangunan

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / November / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2015
  • Tentang Perubahan keempat atas keputusan menteri keuangan nomor 231/KMK.03/2001 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juli / 2015
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015
  • Tentang Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 236 tahun 2008

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juli / 2015
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2015
  • Tentang Petunjuk pelaksanaan peraturawn menteri keuangan nomor 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Juli / 2015
  • Surat Edaran - Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2015
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-105/PJ/2011 Tanggal 30 Desember 2011 Tentang Daftar Wajib Pajak Suspect List Sebagaimana Dimaksud Dalam SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 Tanggal 30 November 2010

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Juli / 2015
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015
  • Tentang Perubahan ketiga atas peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-57/PJ/2010 tentang tata cara dan prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Agustus / 2015
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2015
  • Tentang Pencabutan beberapa peraturan direktur jenderal pajak dan surat edaran direktur jenderal pajak terkait denganpenerbitan peraturan menteri keuangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pajak bumi dan bangunan

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Juli / 2015
  • Keputusan - Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 126/PJ/2015
  • Tentang Penetapan nilai bumi per meter persegi, rasio biaya produksi, angka kapitalisasi, dan luas areal penagkapan ikan per kapal, untuk penetuan besarnya nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan sektor lainnya

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Mei / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 56 Tahun 2015
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / 08-Agustus / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 128 Tahun 2015
  • Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 10 Tahun 2015
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 45 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Februari / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 91 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Jersey Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Jersey For The Exchange Of Information Relating To Tax Matters)

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / September / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 159 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Convention On Mutual Administrative Assistance Tax Matters (Konvensi Tentang Bantuan Administratif Bersama Di Bidang Perpajakan)

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Oktober / 2014
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor Per-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak

    • ~ Tanggal Penetapan : 8 / November / 2013
  • Peraturan - Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013
  • Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Mei / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 27 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of Suriname for The Avoidance Of Double Taxation and The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect Of Taxes on Income)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Maret / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 24 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Agreement Between The Goverment og The Republic of Indonesia and The Goverment of the Hong kong Special Administrative Region of The People's Republic of China For the avoidance of Double Taxation and the prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on income (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hong Kong Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat Cina untuk Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas penghasilan beserta Protokolnya

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Maret / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 23 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Agreement Between The Goverment of the Republic of Indonesia and the Goverment of the Republic of Zimbabwe For the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital Gaius (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Zimbabwe untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan dan atas Keuntungan Pemindah tanganan Harta)

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Maret / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 19 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kroasia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Repbulic Of indonesia And The Government of The Republic Of Croatia For Avoidance Of Double Taxation With Respect To taxes On Income)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Februari / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 18 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Februari / 2012
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 10 Tahun 2012
  • Tentang PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / Januari / 2012
  • 0 - Nomor 74 Tahun 2011
  • Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Desember / 2011
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 80 Tahun 2010
  • Tentang TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Desember / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 30 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ITS PROTOCOL SIGNED AT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991)

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Mei / 2010
  • Undang-Undang - Nomor 42 Tahun 2009
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Oktober / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 42 Tahun 2009
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Oktober / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 42 Tahun 2009
  • Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Oktober / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 2009
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Maret / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 08 Tahun 2009
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT AND THE PROTOCOL BETWEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWOSS CONFEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DAN PROTOKOL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Maret / 2009
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 53 Tahun 2008
  • Tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Juli / 2008
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 02 tahun 2008
  • Tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Februari / 2008
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 80 Tahun 2007
  • Tentang TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2007
  • Undang-Undang - Nomor 28 Tahun 2007
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Juli / 2007
  • Undang-Undang - Nomor 28 Tahun 2007
  • Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Juli / 2007
  • Undang-Undang - Nomor 28 Tahun 2007
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Juli / 2007
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 27 Tahun 2005
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Juli / 2005
  • Keputusan Presiden - Nomor 58 Tahun 2003
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Juli / 2003
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 58 Tahun 2002
  • Tentang TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI BIDANG JASA RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / November / 2002
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 10 Tahun 2002
  • Tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / April / 2002
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 10 Tahun 2002
  • Tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / April / 2002
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 05 Tahun 2002
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 ENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN ARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Februari / 2002
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 41 Tahun 2001
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Mei / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 25 Tahun 2001
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Mei / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 12 Tahun 2001
  • Tentang IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Maret / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 07 Tahun 2001
  • Tentang PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Februari / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 07 Tahun 2001
  • Tentang PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Februari / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 45 Tahun 2000
  • Tentang PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Juni / 2000
  • Keputusan Presiden - Nomor 180 Tahun 2000
  • Tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN TERTENTU DAN BENDAHARAWAN UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETOR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Desember / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 18 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 18 Tahun 2000
  • Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

    • ~ Tanggal Penetapan : 2 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 18 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 2000
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

    • ~ Tanggal Penetapan : 2 / Agustus / 2000
  • Keputusan Presiden - Nomor 155 Tahun 2000
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEKAYAAN BESERTA PROTOKOL DAN NOTA PERTUKARAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / November / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 149 Tahun 2000
  • Tentang PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Desember / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 147 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Desember / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 147 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Desember / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 146 Tahun 2000
  • Tentang IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Desember / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 146 Tahun 2000
  • Tentang IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Desember / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 137 Tahun 2000
  • Tentang TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Desember / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 136 Tahun 2000
  • Tentang TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Desember / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 13 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Februari / 2000
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 58 Tahun 1998
  • Tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Mei / 1998
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 17 Tahun 1998
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1996

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Januari / 1998
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 04 Tahun 1998
  • Tentang TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Januari / 1998
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 57 Tahun 1996
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / September / 1996
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 36 Tahun 1996
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Juni / 1996
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 27 Tahun 1996
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / April / 1996
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 50 Tahun 1994
  • Tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 1994
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 43 Tahun 1994
  • Tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1983 TENTANG PENDAFTARAN, PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN, DAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1986 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Desember / 1994
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 1994
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 198 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / November / 1994
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 1994
  • Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

    • ~ Tanggal Penetapan : 9 / November / 1994
  • Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 1994
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / November / 1994
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 1994
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / November / 1994
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 1994
  • Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / September / 1994
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 36 Tahun 1993
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1991

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Juni / 1993
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 62 Tahun 1992
  • Tentang SEKTOR-SEKTOR USAHA PERUSAHAAN PASANGAN PASANGAN USAHA DARI PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / September / 1992
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 76 Tahun 1991
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 1991

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Desember / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 65 Tahun 1991
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1988

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / November / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 54 Tahun 1990
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1989 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Oktober / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 29 Tahun 1988
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PASAL 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Desember / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 28 Tahun 1988
  • Tentang PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG BESAR DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DISAMPING YANG DILAKUKAN OLEH PEMBORONG

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Desember / 1988
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 1984
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Oktober / 1984
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 26 Tahun 1982
  • Tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN TERMASUK PEMBEBASAN BEA MASUK KEPADA PT. INDONESIAN SATELITTE CORPORATION (PT. INDOSAT)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / September / 1982


Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Selanjutnya






HPRP Knowledge Management Dept. | Developed by Ozzan © 2016