Hadapi MEA 2015, Pemerintah Siapkan Empat Regulasi Jasa Konstruksi
JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan empat regulasi ter kait jasa konstruksi nasional dalam menyongsong Masyarakat Eko nomi Asean (MEA) 2015. Keempat regulasi tersebut diharapkan da pat meningkatkan daya saing konstruksi nasional.
Regulasi itu antara lainmengenai pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagai upaya penyelarasan dengan subklasifikasi yang...
Tiga Payung Hukum Rusun Beratkan Pengembang
JAKARTA – Tiga payung hukum terkait pembangunan rumah susun (rusun) memberatkan pengembang di wilayah DKI Jakarta. Ketiga payung hukum itu terdiri atas sebuah undang-undang dan dua surat keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta.
Undang-undang terkait rusun yang dikeluhkan pengembang adalah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pengembang keberatan karena dalam undang-undang itu terdapat ketentuan yang...
Pengamat Usulkan Pajak Progresif Properti
Jakarta – Pengamat ekonomi Enny Sri Hartati menilai, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan perlu menerapkan pajak progresif terhadap konsumen properti. Hal itu, kata dia, sebagai salah satu upaya mendongkrak realisasi penerimaan pajak.
“Banyak konsumen yang membeli rumah bukan sebagai rumah hunian, namun juga investasi. Ini bisa menjadi langkah untuk optimalisasi (penerimaan pajak),”...
Badan Arbitrase Jasa Konstruksi Terbentuk
JAKARTA – Para pelaku jasa konstruksi akhirnya membentuk Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (Badapski) untuk menangani masalah sengketa proyek konstruksi. Selain itu, lembaga independen ini juga dibentuk untuk melindungi kontraktor lokal saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, selama ini lembaga...
Kemenpera Dorong Kepemilikan Asing
JAKARTA – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mendorong kepemi likan asing terhadap properti di Indonesia. Terkait hal itu, pemerintah meminta Real Estate Indonesia (REI) untuk mengkaji harga rumah yang akan dijual ke pasar asing.
Menteri Perumahan Rakyat (Men pera) Djan Faridz mengatakan, pihaknya mendorong kepemilikan properti asing ini dalam pembahasan di DPR. “Keran untuk kepemilikan...
BP Perumahan Lakukan Tiga Tugas Penting
JAKARTA – Pemerintahan mendatang diminta membentuk Badan Pelaksana (BP) Perumahan sesuai amanah UU No 1/2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Dalam undang – undang tersebut, BP Perumahan bertanggung jawab terhadap tiga tugas penting.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, penanganan masalah perumahan nasional tidak hanya cukup dipegang oleh Menteri Perumahan....
Pemerintahan Baru Diminta Perlonggar Regulasi Properti
JAKARTA – Pemerinahan baru diminta memperlonggar regulasi di sektor properti, khususnya di segmen menengah bawah. Sebab, selama ini terdapat regulasi yang dikawatirkan mendorong pengembang me ninggalkan sub sektor perumahan murah.
Direktur Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, di segmen menengah bawah, banyak pengembang yang mulai beralih dari segmen bawah ke segmen lebih atas....
PP Kantongi Total Kontrak Rp. 30,2 Triliun
JAKARTA – PT PP Tbk (PTPP), salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia, membukukan total kontrak ( order book) senilai Rp 30,27 triliun hingga akhir semester I-2014. Jumlah tersebut termasuk perolehan kontrak baru sebesar Rp 8,34 triliun.
“Perseroan menargetkan total order book tahun ini mencapai Rp 46,12 triliun atau naik 30% dibandingkan target tahun lalu Rp 35,45 triliun,”...
REI Minta Pemerinta Perhatikan Sektor Perumahan
JAKARTA – DPP Real Estat Indonesia (REI) berharap pemerin tahan baru memperhatikan sektor perumahan. Hal itu terkait dengan masih banyakmasyarakat berpeng hasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah layak huni.
Modernland akan Beli Balik Obligasi Global US$ 150 juta
JAKARTA – PT Modernland Realty Tbk (MDLN) berencana membeli kembali obligasi global sebesar US$ 150 juta yang jatuh tempo pada 2016. Untuk itu, perseroan akan menerbitkan obligasi global yang baru senilai lebih dari US$ 150 juta. Sisa dana akan dipakai untuk membayar utang, akuisisi lahan, dan keperluan umum.
Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings telah memberikan peringkat sementara untuk...