ESG Jadi Poin Penting Bagi Investor

Penerapan Environmental, Social and Governance (ESG) sangat penting bagi perusahaan untuk kelangsungan bisnisnya dalam jangka panjang. Saat ini investor lebih melihat perusahaan yang menerapkan ESG.

KETENAGAKERJAAN: Apindo Minta Satgas PHK Jeli

Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta pemerintah lebih jeli melihat penyebab maraknya pemutusan hubungan kerja di Indonesia guna menemukan solusi terbaik bagi dunia usaha.

MERGER & AKUISISI: Manuver Emiten Perbesar Usaha

Merger dan akuisisi menjadi senjata utama sejumlah emiten dalam memperkuat lini bisnis dan memperluas pangsa pasar mereka di tengah dinamika ekonomi global yang menantang tahun ini.

PENSIUN DINI PLTU: Modal Jumbo Kurangi Batu Bara

Pemerintah harus menyiapkan pendanaan sekitar US$4,6 miliar hingga 2030 untuk memastikan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU bisa berjalan lancar.

PENDANAAN STARTUP: Mengintip Peta Pembayaran Modal Ventura RI

Meskipun memiliki tiga startup dalam jajaran 20 pendanaan terbesar di Asia Tenggara, ekosistem di Indonesia tertinggal dibanding negara Asia Tenggara lain.

PERLUASAN LAPANGAN KERJA: Reformulasi Beleid Industrial

Pemerintah menyiapkan berbagai siasat untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara formal sehingga jumlah pekerja informal yang sulit terlacak oleh radar ekonomi bisa ditekan. Pembentukan kawasan ekonomi baru pun mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi sekaligus menekan angka pengangguran.

ANTISIPASI TARIF RESIPROKAL AS: Kemenaker bentuk Satgas PHK

Kementerian Ketenagakerjaan mengeksekusi pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto guna mengantisipasi dampak buruk tarif resiprokal Amerika Serikat sebesar 32%.

Kejaksaan Tetap Bisa Sidik Kasus Tipikor

Ketua Komisi III DPR Ri Habiburokhman menegaskan bahwa kejaksaan tetap berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Revisi KUHAP Ditargetkan Rampung 2025

Pemerintah menargetkan revisi UU KUHAP dapat selesai tahun 2025. Pembaruan diperlukan agar selaras dengan KUHP yang mulai berlaku awal 2026.

BPJS KESEHATAN: Iuran Baru JKN Difinalisasi

Iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tengah dalam tahapan pembahasan final penyesuaian oleh pemerintah. Penyesuaian iuran ini perlu segera dilakukan demi menjaga agar tidak terjadi defisit dana jaminan kesehatan nasional (JKN).