PROGRAM LEGISLASI: Pengesahan Revisi UU MK Ditunda
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk menunda pengambilan persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan keempat UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rapat paripurna terdekat.
LEGISLASI KETENAGAKERJAAN: Tidak Bisa Terus Menerus Diperpanjang
Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020—2024, ada 259 rancangan undang-undang yang masuk dalam perencanaan baik yang diusulkan oleh DPR, DPD, pemerintah, maupun kombinasi antara lembaga-lembaga itu.
RUU Energi Baru: Energi Terbarukan Menanti Realisasi Minat Investor
Keberadaan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan diyakini akan menjadi magnet untuk investasi di sektor energi baru dan terbarukan atau EBT Tanah Air yang selama ini berjalan relatif lambat karena berbagai persoalan.
”Omnibus Law” di Sektor Keuangan Perlu Dicermati
Penataan ekosistem keuangan melalui Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan danPenguatan Sektor Keuangan akan berdampak luas. Agar dapat memperkuat sektor keuangan secaraoptimal, penyusunan RUU ini perlu dikawal berbagai kalangan dengan baik.
“Omnibus Law” di Sektor Keuangan Perlu Dicermati
Penataan ekosistem keuangan melalui Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan akan berdampak luas. Agar dapat memperkuat sektor keuangan secara optimal, penyusunan RUU ini perlu dikawal berbagai kalangan dengan baik.
Pemisahan Pengawasan IKNB Bisa membuat OJK Lebih Fokus
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor KEuangan (P2SK) memisahkan pnegawasan industri keuangan nonbank (IKNB) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi dua bagian, yakni sektor industri penghimpunan dana dan penyalur dana.
Rancangan Undang-Undang: Usulan Omnibus Praktik Kedokteran Ditolak
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk memasukkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedok-teran ke dalam Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Kesehatan (Omnibus Law).
Momentum Bank Digital
Setelah menanti selama lebih dari dua tahun, RUU Perlindungan Data Pribadi akhirnya disahkan menjadi UU pada pekan lalu.
RUU Sisdiknas Perlu Pokja Nasional Libatkan Akademisi
Untuk penyempurnaan draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), perhmpunan Pendidikkan dan Guru (P2G) mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) segera membentuk tim panitia kerja (pojka) Nasional RUU Sisdiknas.