SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN: Dua Mata Pisau Dua Sistem
Penerapan Coretax dan sistem perpajakan lama secara bersamaan tidak serta-merta menyelesaikan problem administrasi yang dihadapi wajib pajak. Implementasi keduanya secara paralel tetap memberi dampak negatif, selain dampak positif.
BELEID PAJAK: Menkeu Terbitkan Aturan Sapu Jagat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani Peraturan No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan alias pelaksanaan core tax administration system (CTAS).
BELEID AEOI: Pidana Menanti Penghindaran Akses Informasi
Pihak-pihak yang menghindari kewajiban akses informasi keuangan perpajakan bisa dipidanakan, menurut revisi peraturan menteri keuangan yang mengatur akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Fatamorgana Pajak Karbon
Pajak karbon, terobosan yang disusun pemerintah melalui Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bak fatamorgana.
PPN Jadi Andalan Jaga Konsumsi
Pajak pertambahan nilai atau PPN diandalkan sebagai sumber penerimaan negara di tengah melandainya harga komoditas tahun depan. Namun, konsumsi perlu dijaga untuk menopang setoran PPN.
Kembang Kempis Pajak Korporasi
Penerimaan pajak sedang moncer. Realisasi sepanjang tahun berjalan 2022 yang berakhir Agustus tembus 78% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 Perubahan.
Skema Lama Insentif Baru
Berakhirnya era keleluasaan fiskal tak lantas menghentikan upaya pemerintah untuk terus menyuntik stimulan kepada dunia usaha pada tahun depan.
Beleid Perpajakan Daya Pungut Pajak Berisiko Tertekan
Regulasi sapu jagat di bidang perpajakan, UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bisa menjadi bumerang fiskal negara karena menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya daya pungut pemerintah dalam menarik pajak atas konsumsi masyarakat.
Implementasi UU HPP Pencapaian Target Makin Sulit
Upaya pemerintah untuk merealisasikan target penerimaan pajak dari implementasi UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan makin sulit, menyusul berakhirnya Program Pengungkapan Sukarela dan terbatasnya penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai.
Laporan Rasio Pajak OECD RI Terjebak di Dasar Peringkat
Di balik torehan memuaskan dan prospek cerah penerimaan pajak sejak tahun lalu, otoritas fiskal menghadapi pekerjaan rumah yang teramat besar, yakni mengatrol rasio pajak yang masih berkutat di peringkat bawah di antara negara-negara Asia Pasifik.