JAKARTA – Pemerinahan baru diminta memperlonggar regulasi di sektor properti, khususnya di segmen menengah bawah. Sebab, selama ini terdapat regulasi yang dikawatirkan mendorong pengembang me ninggalkan sub sektor perumahan murah.
Direktur Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, di segmen menengah bawah, banyak pengembang yang mulai beralih dari segmen bawah ke segmen lebih atas. Hal tersebut diperkirakan terkait menurunya minat pengembang swasta untuk membangun r umah murah, menyusul kebijakan perumahan yang tidak berpihak.
Rencana penghapusan subsidi Rumah Sederhana Tapak (RST) merupakan salah satu faktor yang membuat pengembang engganmembuat rumahmurah. Di samping itu nilai profitnya juga masih rendah. Penghapusan PPN dinilai tidak sinkron dengan kebijakan penghapusan subsidi .
“Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga yang menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi kontraproduktif,” kata dia, seperti dikutip dari laman resminya, di Jakarta, Rabu (23/7).
Saat ini pasar mulai bergeser ke masyarakat menengah, di tengah naiknya golongan masyarakat menengah perkotaan. Komposisi penjualan menengah atas turun dan bergeser ke segmen menengah, dengan kisaran harga Rp 300 juta sampai Rp 800 jutaan.
Pe n j u a l a n d i s e j uml a h pengembang sempat anjlok pada akhir triwulan II/2014, khususnya untuk segmen bawah. Namun hal tersebut tidak terlalu berpengaruh untuk masyarakat segmen menengah atas. Hal yang bersifat khusus untuk segmen ini berkaitan dengan dampak dari hasil pemilihan presiden yang membuat banyak pihak menahan diri untuk membeli properti menengah atas.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pasar akan mulai bergerak naik pada triwulan III/2014, dengan asumsi kondisi politik yang relatif kondusif. Meskipun demikian tren pertumbuhan yang ada masih dalam koridor perlambatan.
Pihak pengembang juga mengakui bahwa dampak dari regulasi pemerintah membuat sektor properti melemah. Imron Rosyadi, Deputy GM Sales Bassura City mengatakan, dampak kebijakan pemerintah membuat sektor properti melamban, karena lebih banyak menunggu, sambil melihat perkembangan arah politik nasional.
“Regulasi yang ada, mulai dari Kemenpera sampai regulasi yang dikeluarkan Kemenkeu membuat properti sedikit melamban. Pengembang masih wait and see menunggu situasi yang aman dan kondusif,” kata dia.
Dia berharap pemerintahan yang baru lebih memberikan kelonggaran regulasi untuk sektor properti, terutama i yang ditujukan bagi kelas menengah bawah.
Sementara itu, hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Property Watch menunjukkan nilai penjualan masih membukukan penurunan -0,9% (q-to-q). Meskipun demikian berdasarkan nilai unit secara keseluruhan menunjukkan sedikit kenaikan sebesar 2,4%. Hal ini memperlihatkan pergeseran segmen harga ke harga yang rendah.
“Harga rata-rata segmen atas mulai terjadi pergeseran ke segmen yang lebih rendah menjadi Rp. 1,1 miliar dari harga ratarata pada triwulan sebelumnya sebesar Rp 1,5 miliar,” kata Ali.
Investor Daily, Jumat 25 Juli 2014, hal. 49
