DPR Sahkan UU Ekstradisi Buronan Dengan Singapura
Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidang an II Tahun Sidang 2022-2023 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan menjadi undang-undang.
Fatamorgana Pajak Karbon
Pajak karbon, terobosan yang disusun pemerintah melalui Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bak fatamorgana.
DPR Sakan UU APBN 2023
DPR RI Resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2022-2023.
Puan: UU Perlindungan Data Pribadi Disahkan Hari Ini
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puah Maharani memastikan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) disahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data PRibadi (UU PDP) dalam Rapat Paripurna DPR RI, hari ini, selasa (20/9/2022).
Kepastian Hukum Kemitraan
Kemitraan yang berfokus pada kerja sama terasa manfaatnya oleh berbagai pihak. Kemitraan dan persaingan antarpelaku usaha berada dalam pengaturan berbeda.
Perusahaan Bisa Didenda 2% dari Pendapatan Kotor, Pemerintah dan DPR Sepakat RUU PDP Segera Disahkan Menjadi UU
Pemerintah dan Komisi I DPR RI bersepakat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera disahkan menjadi UU lewat sidang paripurna DPR RI dalam waktu dekat. RUU memuat aturan pengelolaan data pribadi, sanksi denda hingga pidana bagi pelanggarnya, lembaga pengawas, serta mekanisme pengaduannya.
Uji Materi UU Perbankan Syariah BPR & BPRS Didorong Naik Kelas
Pemerintah dan pemangku kepentingan mendorong bank perkreditan rakyat yang sudah memiliki modal cukup untuk meningkatkan skala bisnisnya menjadi bank umum. Keberadaan BPR tetap dibutuhkan sebagai agen pemerataan layanan keuangan di masyarakat.
Revisi UU Cipta Kerja Substansi Tak Berubah
Pemerintah memastikan tidak akan menambah atau mengurangi substansi inti mengenai investasi dalam proses revisi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, kendati dalam implementasinya regulasi sapu jagat itu masih belum memberikan jaminankemudahan berusaha.
RUU P2SK dan Masa Depan Perbankan Syariah
Industri perbankan syariah nasional diguncang oleh wacana penghapusan kewajiban spin off (pemisahan) Unit Usaha Syariah (UUS) dari induk Bank Umum Konvensional (BUK)-nya pada 2023. Hal itu sebagaimana amanat UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah.
UU Ciptaker Datangkan Investasi Rp 60 Triliun ke Empat KEK
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) telah mendatangkan investasi senilai Rp 60 triliun di empat kawasan ekonomi khusus (KEK), yakni KEK Gresik (Jawa Timur), KEK Lido (Jawa Barat), serta KEK Nongsa dan KEK Batam Aero Technic di Batam, Kepulauan Riau. Itu artinya, UU Ciptaker berdampak positif terhadap pengembangan investasi di Tanah Air.