UU KESEHATAN: Kekurangan Dokter Segera Diatasi
Presiden Joko Widodo berharap Undang-Undang Kesehatan atau omnibus law Kesehatan yang telah disahkan oleh DPR RI dapat meningkatkan pelayanan kesehatan termasuk di antaranya mengatasi kekurangan dokter spesialis serta memperbaiki sistem informasi di bidang kesehatan.
PROGRAM LEGISLASI: RUU Kesehatan Segera Disahkan
Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Kesehatan atau Omnibus Law Kesehatan akan dipertimbangkan untuk disahkan pada rapat pari-purna DPR terdekat.
MEMBANDINGKAN ”OMNIBUS LAW” KESEHATAN DENGAN CIPTA KERJA
Setelah rampung dengan undang-undang sapu jagat atau omnibus law yang pertama di bidang ekonomi, kini pemerintah bersama legislator tengah menyiapkan kelahiran UU sapu jagat kedua di bidang kesehatan. Sama seperti yang pertama, proses kelahiran yang kedua ini juga mengundang polemik dan gerakan penolakan dengan aksi turun ke jalan.
OMNIBUS LAW: Perawat Tolak RUU Kesehatan
Persatuan Perawat Nasional Indonesia berpandangan Rancangan Undang-Undang Kesehatan atau Omnibus Law Kesehatan bakal menurunkan eksistensi profesi perawat dan sistem kesehatan nasional.
PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG: ‘BELANJA’ Catatan RUU Kesehatan
Deretan karangan bunga berjejer rapi di gerbang utama Kompleks Gedung DPR/MPR. Sesekali, terlihat pengendara kendaraan yang sengaja menghentikan kendaraannya untuk sekadar mengabadikan ratusan karangan bunga itu.
UU KESEHATAN URGEN DIRAMPUNGKAN: Akselerasi Dokter Spesialis,Turunkan Biaya Kesehatan
Untuk memberikan landasan hukum bagi reformasi total di bidang kesehatan, Undang-Undang Kesehatan perlu segera dirampungkan. Omnibus law bidang kesehatan ini dinilai penting untuk mendorong penurunan biaya kesehatan di Indonesia, menciptakan keadilan, dan meningkatkan kapasitas medis yang selama ini masih rendah. Akselerasi peningkatan jumlah dokter spesialis harus segera dilakukan dengan membuka akses...
OJK Berencana Buat Mini Omnibus Law
Regulator tengah menyusun aturan turunan terkait Undang Undang terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK). Dalam pelaksanaannya, dibutuhnya aturan turunan 224 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan 43 Peraturan Pemerintah (PP).
”Omnibus Law” di Sektor Keuangan Perlu Dicermati
Penataan ekosistem keuangan melalui Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan danPenguatan Sektor Keuangan akan berdampak luas. Agar dapat memperkuat sektor keuangan secaraoptimal, penyusunan RUU ini perlu dikawal berbagai kalangan dengan baik.
“Omnibus Law” di Sektor Keuangan Perlu Dicermati
Penataan ekosistem keuangan melalui Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan akan berdampak luas. Agar dapat memperkuat sektor keuangan secara optimal, penyusunan RUU ini perlu dikawal berbagai kalangan dengan baik.
OJK Usul RUU P2SK Atur Percepatan Pembentukan LPP
Lembaga Penjaminan Polis (LPP) perlu segera dibentuk. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan percepatan pembentukan LPP ikut ditegaskan pada salah satu pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK/Omnibus Law Sektor Keuangan).