Pemerintah Belum Rilis RUPTL 2025-2034

Pemerintah belum meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga LIstrik (RUPTL) 2025-2034. RUPTL yang berlaku selama 10 tahun ini dijadwalkan memiliki pengembangan pembangkit listrik 71 gigawatt (GW). Namun hingga sekarang, RUPTL tersebut belum juga terbit.    

Ketahanan Energi Nasional Pemerintah Antisipasi Krisis Energi

Pemerintah secara resmi mematok batas minimum stok ketahanan energi di dalam negeri sebagai antisipasi serta penanggulangan terhadap situasi krisis dan darurat bahan bakar minyak, gas, hingga kelistrikan.

Energi Baru Terbarukan Menanti Komitmen Investasi PLTS Karimun

Megaproyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Kawasan Ekonomi Khusus Karimun Provinsi Kepulauan Riau sukses memperoleh komitmen investasi hingga US$6 miliar untuk membangun pembangkit bersih berkapasitas 3,5 gigawatt peak.

Pemerintah Hapus Daya Listrik 450 VA secara Bertahap

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar)DPR RI sepakat mengusulkan penghapusan daya listrik 450 volt ampera (VA) untuk kelompok rumah tangga miskin. Namun, kebijakan ini belum final dan akan dilakukan secara bertahap.

PLTU Batu Bara Dikenakan Tambahan Biaya Mulai Juli 2022

Pemerintah akan menerapkan cap trade tax dan offset untuk pembangkit listrik berbahan bakar batu bara mulai Juli 2022. Dengan skema tersebut, pembangkit listrik tenaga batu bara dengan proses yang tidak efisien atau emisi yang lebih tinggi dari batas atas akan dikenakan tambahan biaya.

PLN Bangun 36 PLTS Atap 869 kWp di Bali

PT PLN (Persero) menyiapkan 36 lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap atau photovoltaic rooftop di Bali dengan total kapasitas 869 kilowattpeak (kWp). Keberadaan infrastruktur ini untuk mendukung gelaran KTT G20.  

INVESTASI ENERGI TERBARUKAN MENANTI BELEID DARI PRESIDEN

Realisasi nilai investasi untuk proyek energi baru terbarukan atau EBT pada tahun ini akan ditentukan oleh Peraturan Presiden tentang energi terbarukan yang bakal memuat sejumlah ketentuan, termasuk masalah tarif listrik yang dihasilkan.

2030, Penambahan Pembangkit Listrik Berasal dari EBT

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar net zero emission atau karbon netral pada 2060 atau lebih cepat. Salah satunya adalah menetapkan mulai 2030, penambahan kapasitas pembangkit listrik akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT), kecuali yang sudah memiliki kontrak jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) dengan PT PLN (Persero) dan...

BERSOLEK SAMBUT RELOKASI

Pemerintah  berupaya  menangkap  peluang  relokasi  investasi  menyusul  banyaknya  negara  pusat  manufaktur  yang  menghadapi  krisis  listrik.

SEKTOR KETENAGALISTRIKAN PANDEMI TAHAN EKSPANSI PEMBANGKIT LISTRIK

Penambahan pembangkit listrik sepanjang 9 bulan tahun ini jauh di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah seiring dengan penyesuaian pembangunan proyek dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat dan kendala pandemi Covid-19.