IMPOR KAPAL OFFSHORE: Pebisnis Tolak Bea Masuk
JAKARTA-Pelaku usaha kapal offshore menolak rencana pemerintah mengenakan bea masuk pembelian kapal tersebut mengingat 90% pengadaan kapal offshore jenis khusus masih diimpor.
Nove Y. Mugijanto, Ketua Bidang Angkutan Lepas Pantai Indonesia National Shipowners Association (INSA) mengatakan sejauh ini 90% jenis kapal offshore jenis khusus seperti kapal pengeboran, survey dan konstruksi masih diimpor...
Garuda Batal Lepas Saham Citilink
JAKARTA – PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) membatalkan rencana pelepasan saham PT Citilink Indonesia, anak usaha perseroan yang menjalani bisnis penerbangan berbiaya murah ( low cost carrier ). Pembatalan itu menyusul tidak tercapainya kesepakatan harga dengan calon investor.
“Belum ada investor yang bisa menawarkan harga yang cocok untuk Citilink. Di sisi lain, kinerja Citilink saat ini semakin...
DPR Sahkan UU Panas Bumi
JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI menyepakati rancangan undang-undang (RUU) panas bumi untuk segera diundangkan. Undangundang yang baru ini diharapkan dapat meningkatkan pengembangan usaha di bidang panas bumi untuk kemakmuran rakyat.
Ketua Pimpinan Panitia Khusus RUU Panas Bumi DPR RI Nazaru din Kiemas mengatakan, Indonesia memiliki potensi panas bumi hingga 28.807 megawatt (MW) yang terse bar...
RUU Kelautan Sudah Sangat Mendesak
JAKARTA – Indonesia membutuhkan UU tentang Kelautan yang memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, serta sesuai dengan konsepsi geopolitik bangsa, agar dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan. Keberadaan UU yang saat ini masih berbentuk draf Rancangan UU (RUU) tentang Kelautan itu akan mengatur pemanfaatan wilayah laut secara komprehensif. Saat ini, sedikitnya ada 23 UU sektoral...
AKTIVITAS KONTRAKTOR ASING: Izin Berusaha Diperketat
JAKARTA-Pemerintah akan memperketat izin baru dan merombak izin lama bagi badan usaha jasa konstruksi asing yang beroperasi di Indonesia untuk memperbaiki kualitas kinerja kontraktor di bidang infrastuktur.
Kepala Badan Pembinanaan Konstruksi (BP Konstruksi) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Hedijanto W. Husaini menyatakan pihaknya akan merevisi Peraturan Pemerintah No. 5/2011 tentang Izin Badan Usaha...
Kepemilikan Asing Diatur Kontribusi Bank Asing Dioptimalkan
JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Perbankan ditargetkan bisa disahkan sebelum masa kerja DPR periode 2009-2014 berakhir. Salah satu pokok bahasan RUU itu adalah kepemilikan saham investor asing dalam perbankan nasional yang maksimal 40 persen. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Perbankan dan Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz di Jakarta, Minggu...
Belum Memiliki UU, Tarif di Multifinance Berbeda-beda
JAKARTA – Industri pembiayaan (multifinance) nasional sampai saat ini tidak kunjung memiliki undang-undang (UU) sendiri. Hal ini menimbulkan disparitas atau perbedaan harga yang berlaku di pasar pembiayaan.
Direktur Utama PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Ignatius Susatyo Wijoyo mengatakan, pelaku industri multifinance sudah beberapa kali bertemu dengan para petinggi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)....
RUU PERBANKAN Ini poin penting RUU Perbankan menyangkut asing
Kendati telah tumbuh subur di Indonesia, DPR membatasi gerak-gerik bank asing atau badan hukum asing di industri perbankan nasional. Berikut sejumlah poin penting RUU Perbankan yang mengatur kehadiran asing di perbankan.
Badan Arbitrase Jasa Konstruksi Terbentuk
JAKARTA – Para pelaku jasa konstruksi akhirnya membentuk Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (Badapski) untuk menangani masalah sengketa proyek konstruksi. Selain itu, lembaga independen ini juga dibentuk untuk melindungi kontraktor lokal saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, selama ini lembaga...
UU JAMINAN SOSIAL: Apindo Akan Gugat ke MK agar Direvisi
JAKARTA-Asosiasi Pengusaha Indonesia berencana mengajukan gugatan terhadap UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ke Mahkamah Konstitusi.
Alasannya, UU tersebut dinilai belum memenuhi kepentingan kalangan pengusaha dan pekerja, terutama dalam hal pemberian jaminan pensiun.