Sengketa Tenaga Kerja: Eksepso Ditolak, Perkara BI Dilanjutkan
Jakarta – Gugatan ahli waris mantan karyawan terhadap Bank Indonesia dilanjutkan setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi tergugat.
Bank sentral itu digugat dengan nilai tuntutan meteriil dan imateriil mencapai Rp 1,5 triliun terkait dengan pemecatan karyawan Bank Indonesia (BI) Kantor Cabang Medan, Sumatera Utara.
Menjelang MEA 2015: Menakertrans Siapkan 3 Pilar Kebijakan
Jakarta – Pemerintah sedang mempersiapkan tiga pilar kebijakan untuk memacu daya saing sektor ketenagakerjaan guna mengantisipasi serbuan pekerja asing dari negara di Asia Tenggara, saat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai diberlakukan pada 2015.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menjelaskan ketiga pilar kebijakan yang akan ditempuh pemerintah yakni pertama, memberikan...
Aturan IMTA: Pemkot Diajak Terbuka
Bekasi – Kamar Dagang dan Industri Kota Bekali meminta Pemerintah Kota Bekasi transparan dalam menerapkan aturan daerah tentang Izin Memeperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang akan dimulai pada September 2014.
Wakil Ketua Bidang Humas dan Promosi Kadin Kota Bekasi Iqbal Daur mengatakan pihaknya menyadari perda itu bertujuan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
POEMPIDA HIDAYATULLAH: BPJS Ketenagakerjaan Langgar UU Ketenagakerjaan
JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatullah mengatakan, dalam kasus Outsourcing jelas-jelas Manajemen BPJS Ketenagakerjaan melakukan pelanggaran yang berlawanan dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Anehnya, setelah terjadi pelanggaran lebih jauh tidak ada upaya untuk meluruskan dosa yang telah diperbuatnya. “Dengan kejamnya para manajemen yang bergaji ratusan juta...
Iuran Jaminan Pensiun: Pengusaha & Pekerja Belum Sepakat Soal Besaran
Jakarta – Kalangan pengusaha menolak permintaah buruh terkait dengan komposisi persentase iuran jaminan pensiun yang akan dimuat dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Kalangan buruh meminta persentase sebesar 15%, di mana `0% ditanggung pengusaha dan 5% ditanggung pekerja. Angka itu dinilai pihak pengusaha terlalu besar.
PP BPJS Ketenagakerjaan: Presentase Iuran Pengusaha & Pekerja Belum Final
Jakarta – Penerbitan PP tentang Badan dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan hingga saat ini masih terganjal pembahasan besaran persentase iuran jaminan pensiun yang harus dibayarkan pekerja dan pengusaha.
Dirjen Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Irianto Simbolon mengungkapkan sejauh ini persentase mengarah ke angka 8%, dimana 3% dibayarkan oleh...
Kepala BKPM Mahendra Siregar: Realisasi Investasi Tinggi, Penyerapan Tenaga Kerja Rendah
JAKARTA – Rekor tinggi penanaman modal ternyata tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja, yang mengalami penurunan.
Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar menjelaskan, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada triwulan II-2014 sebanyak 350.803 orang, terdiri dari p r oyek PMDN sebanyak 82.250 orang dan proyek PMA 268.553 orang.
“Realisasi investasi kita mencapai...
Mitigasi Risiko Pasar BPJS Ketenagakerjaan Bisa Investasi di Bank yang Pacu Sektor Riil
JAKARTA, KOMPAS — Manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tetap disiplin menginvestasikan dana pekerja peserta program untuk memitigasi risiko pasar. Langkah ini membuat manajemen membukukan hasil investasi semester I-2014 sebesar Rp 9,3 triliun.
JAMINAN KETENAGAKERJAAN: BPJS Bayar Rp6,2 Triliun
JAKARTA-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membayar jaminan senilai Rp6,2 triliun kepada para pekerja pada semester I/2014 atau meningkat 12,94% dibandingkan dengan Rp5,48 triliun pada periode sama 2013.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya memaparkan pembayaran jaminan itu terdiri dari pembayaran program jaminan hari tua (JHT) Rp5,68 triliun, jaminan kematian...
Penetuan Upah: Apindo Minta Upah Buruh Ikuti Produktivitas
Bandung – Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat menilai penentuan upah pada tahun ini harus diimbangi skill atau kemampuan buruh di perusahaan.
Apindo menilai kurangnya kemampuan para buruh membuat produktivitas mereka berkurang, sehingga berpengaruh terhadap produksi barang.