OMNIBUS LAW: RUU Cipta Kerja Terkait Pers Dipertanyakan
JAKARTA, KOMPAS–Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diusung pemerintah merevisi sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Namun, langkah tak melibatkan kalangan pers dan sejumlah revisi dipertanyakan karena tak selaras dengan UU Pers yang sudah berjalan baik.
Pertanyaan itu disampaikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan...
Struktur Ekonomi RI Akan Diubah
JAKARTA, KOMPAS – Perubahan struktur ekonomi melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat menggerakkan perekonomian. Dorongan ini akan menumbuhkan perekonomian Indonesia 5,7-6 persen per tahun. Keberadaan RUU ini secara bertahap diyakini akan menciptakan lapangan kerja baru 2,6 juta-3 juta orang per tahun dan meningkatkan pendapatan per kapita jadi 5.860-6.000 dollar AS pada 2024.
Jika...
Airlangga: RUU Cipta Kerja Justru Untungkan Buruh
Jakarta – Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) justru menguntungkan para buruh. Para buruh yang terkena PHK, misalnya, mendapat jaminan kehilangan pekerjaan di samping jaminan yang sudah ada, yakni kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.
Perhatikan Aspirasi Pemda
JAKARTA, KOMPAS— Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bakal menarik sejumlah kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah meminta adanya pembahasan dan kajian mendalam dalam membahas rencana penarikan kewenangan tersebut.
Sementara itu, terkait isi Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang menyebutkan peraturan pemerintah (PP) dapat digunakan untuk mengubah undang-undang, Menteri Hukum...
RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Penegakan Hukum Lingkungan Semakin Kuat
Bogor – Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (LHK) menyatakan bahwa revisi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam RUU Omnibus Law Cipta kerja (RUU Cipta Kerja) tetap dalam semangat menindak tegas perusak lingkungan. Dalam RUU Cipta Kerja, penegakan hukum lingkungan justru semakin diperkuat.
RUU CIPTA KERJA: Pembahasan Jangan Tergesa-gesa
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bersama DPR hendaknya tidak tergesa-gesa menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu disebabkan banyak materi yang butuh pembahasan mendalam karena banyak ketentuan di dalam RUU itu yang perlu dicermati dampaknya atau berpotensi bertentangan dengan produk hukum lain.
Dari kajian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang dirilis pada Minggu...
OMNIBUS LAW: RUU Cipta Kerja Dibahas secara Terbuka
JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat menuai pro dan kontra. Pengusaha menginginkan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi untuk menciptakan lapangan kerja, sedangkan para buruh meminta hak-hak dan perlindungan hukum diakomodasi dalam regulasi sapu jagat (omnibus law) itu.
Pemerintah dan DPR berkomitmen akan membahas RUU...
Pemerintah Berencana Wajibkan Hilirisasi Batu Bara
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan peningkatan nilai tambah batu bara dan memuat sejumlah insentif yang diberikan pemerintah untuk kegiatan ini. Penyusunan RUU Cipta Kerja berbarengan dengan pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Nantinya pembahasan RUU Minerba akan menyesuaikan dengan RUU Cipta Kerja.
Dalam naskah RUU Cipta Kerja yang diperoleh Investor Daily...
MUNCUL FASILITAS PEMANIS: Omnibus Law Ciptaker Ubah Skema Pesangon
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) akan mengatur pemberian fasiltas pemanis (sweetener) dengan nilai lima kali gaji bagi seluruh pekerja resmi sebagai kompensasi atas pemutusan hubngan kerja (PHK). Sementara itu, pesangon bagi pekerja yang terkena PHK masih tetap ada, namun dengan skema yang berbeda.
“Dengan...