BISNIS E-COMMERCE: IdEA Dukung Pelaku Kena Pajak
JAKARTA-idEA mendukung kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bisnis e-commerce.
Executive Director idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia) Ayu Indirawaty mengemukakan pengenaan itu seperti layaknya bisnis di capital market atau pengenaan PPN bagi bisnis periklanan yang berlaku secara online.
ERA DIGITALISASI: Telkomsel Siap Masuk ke Jasa Finansial
JAKARTA-PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) meminta regulasi memberikan lebih banyak ruang kepada operator seluler untuk menyelenggarakan inklusi finansial (Financial Inclusion).
Perseroan menilai teknologi selular dapat menjadi solusi unutk meningkatkan akses layanan dinansial di Tanah Air, terutama di remote area dan menjangkau daerah yang tidak terjangkau layanan perbankan.
PENGEMBANGAN START-UP: Regulasi Dikaji, Pelaku Usaha Diminta Registrasi
JAKARTA-Kementerian Komunikasi dan Informatika segera menyiapkan institusi permodalan dan mengkaji regulasi untuk memudahkan perkembangan perusahaan rintisan atau start-up di Indonesia.
LAYANAN SELULAR: BRTI Kritik Penggelaran 4G-LTE XL
JAKARTA-Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menilai PT XL Axiata Tbk terindikasi melakukan penipuan terhadap masyarakat setelah operator itu mengklaim sebagai operator yang pertama di Indonesia dalam mengimplementasikan teknologi 4G-LTE.
Anggota Komite BRTI Ridwan Effendi mengatakan iklan penggelaran layanan telekomunikasi 4G-LTE (long-term evolution) yang mulai di publikasikan XL Axiata,...
MENKOMINFO RUDIANTARA: Selamat Datang (Kembali) di Dunia TIK
Pengumuman Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla akhirnya telah keluar. Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014-2019 juga tepat jatuh kepada the right man in the right place. Rudiantara.
Figur ini memang baru muncul di permukaan belakangan ketika pembahasan susunan kabinet semakin ketat. Sebelum nama Rudiantara muncul, beberapa nama muncul dan menjadi kandidat kuat di posisi tersebut.
KEBEBASAN BEREKSPRESI: UU ITE Perlu Direvisi
JAKARTA-Beberapa kalangan kembali meminta pemerintah untuk merevisi Undang-undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berekspresi universal.
Amandemen oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap menjadi satu-satunya jalan keluar karena uji materi tehadap UU tersebut telah ditolaj Mahkamah Konstitusi.
LAYANAN BROADBAND: ATSI Minta Kepastian Regulasi
JAKARTA-ATSI meminta adanya kepastian regulasi dan dukungan persaingan yang sehat dalam berusaha untuk memberikan layanan telekomunikasi seiring dengan keluarnya roadmap Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014-2019.
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Alexander Rush mengharapkan Pemerintah Presiden Joko Widodo dapat mendorong dan mendukung pertumbuhan para penyelenggaraan...
Tiphone Galang Dana Hingga Rp 2,5 Triliun
JAKARTA – PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) berencana menggalang dana sebesar Rp 2-2,5 triliun pada kuartal IV-2014. Perseroan tengah mengkaji dua opsi pendanaan, yaitu penerbitan obligasi atau pinjaman bank.
Tiphone mengkaji penerbitan obligasi, sukuk, atau surat utang lainnya dengan nilai maksimum sebesar Rp 2 triliun. Emisi surat utang itu dapat dilakukan di Indone sia maupun luar negeri...
LAYANAN BROADBAND: Swasta Didorong Garap Bersama
JAKARTA-Pemerintah diminta mendorong swasta menggarap infrastruktur jaringan teknologi dan informasi (TIK) generasi baru berbasiskan broadband secara bersama di tengah-tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
Chairman Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) Setyanto P. Sentosa mengatakan rencana pemerintah membangun infrastruktur TIK generasi baru itu lebih mudah idealisasi bila pemerintah menggandeng...
PASCAPENATAAN FREKUENSI: Regulasi Interkoneksi & Tarif Disiapkan
JAKARTA-Pemerintah melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) berencana mengeluarkan regulasi baru soal interkoneksi dan penetapan tarif menyusul rencana penataan spektrum frekuensi 1.800 MHz menjadi teknologi netral.
Menurut lembaga itu, rencana regulasi ini diperlukan mengingat para pemegang spektrum harus terintegrasi satu sama lain melalui interkoneksi bila melakukan konversi frekuensi...