Jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap akan diproses secara hukum alias tidak kebal terhadap hukum jika melakukan tindak pidana serta didukung bukti yang cukup terutama korupsi.
Pos-pos Terbaru
- Ketidakpastian Global Menekan Investasi 7 Mei 2025
- UU BUMN Bertentangan dengan Aturan Lain 7 Mei 2025
- Urgensi Revisi UU Penyiaran di Tengah Gempuran Platform OTT 7 Mei 2025
- PERUSAHAAN RINTISAN: Menyisir Jejak Fintech di Tanah Air 7 Mei 2025
- UU BUMN: Direksi & Komisaris Tak Kebal Hukum 7 Mei 2025
- Jalur Mendaki Ekonomi RI 6 Mei 2025
- Tarif Trump Ancam Persaingan Usaha 6 Mei 2025
- RUU PERAMPASAN ASET: Pemerintah dan DPR Siap Memproses 6 Mei 2025
- KETENAGAKERJAAN: Pemerintah Evakuasi Outsourcing 6 Mei 2025
- Perbaikan Regulasi tanpa Aksi Jadi Hambatan Utama Investasi 5 Mei 2025
Arsip
Tag
Airport
Aviation
Banking & Finance
Batu Bara
Bisnis Indonesia
BUMN
Capital Markets
Commercial
COVID-19
Dampak Covid-19
Ekonomi
ekspor
ESDM
Fintech
Industry
Infrastructure
Infrastruktur
Investasi
Investment
Investor
IPO
Kendaraan listrik
Ketenagalistrikan (Power)
Migas
Mineral & Coal
Mining
Minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
Natural Resource
Oil and Gas
OJK
Omnibus Law
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
P2P Lending
Pandemi Covid-19
Pemerintah
Penanaman Modal
Perbankan
Perpajakan
Pertamina
RUU
Telecommunications & IT
Tol Road
Transportation
UU
UU Cipta Kerja