Amandemen Kontrak Pertambangan Diteken Januari 2015
JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan amendemen kontrak pertambangan bakal ditandatangani oleh pemerintahan Joko Widodo pada awal 2015.
Amendemen kontrak merupakan amanat Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pihaknya sudah melakukan renegosiasi dengan 107 perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK)...
Komoditas Minyak Mentah: Peningkatan Produksi OPEC Hambat Laju Harga
London – Keuntungan yang dibuat minyak mentah dunia pada pekan lalu, yang menjadi kenaikan mingguan pertama pada Agustus, kembali memudar setelah pasokan kembali melimpah.
Pada perdagangan Senin (1/9) sore, Brent untuk pengiriman Oktober di ICE Future Europe Exchange, London, melemah II sen atau 0,11% ke level US$ 103,08 per barel. Sebelumnya, harga minyak mentah tersebut turun 5,6% pada Juli...
BIAYA JASA VERIFIKASI IMPOR BAJA PADUAN: Importir Keberatan
JAKARTA-Kalangan importir mengaku keberatan terhadap tarif imbalan jasa verifikasi/ penelusuran teknis (VPTI) atas impor baja paduan, karena dapat berujung pada penaikan harga jual yang memberatkan konsumen.
Berdasarkan surat pengaduan Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) ke kerja sama operasional (KSO) Sucofindo dan Surveyor Indonesia yang di peroleh Bisnis, para pengusaha impor mengeluhkan...
TUMPANG TINDIH LAHAN: Pemda Harus Tanggung Jawab
JAKARTA-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta pemerintah daerah segera membenahi tata kelola pertambangan di wilayahnya menyusul temuan 50 izin tambang batu bara bermasalah.
Data Direktorat Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menyebutkan ada 50 perusahaan tambang batu bara berlisensi izin usaha pertambangan (IUP) terindikasi merebut lahan konsesi milik 21 perusahaan tambang batu bara...
CT: Newmont Bersedia Ikuti Aturan Hukum RI
JAKARTA – PT Newmont Nusa Tenggara bersedia untuk mengikuti seluruh peraturan per undangan-undangan yang berlaku di Indonesia setelah mencabut gugatan di Badan Arbitrase. Newmont mencabut gugatan tersebut tanpa per syaratan apa pun.
Komitmen tersebut disampaikan oleh CEO Newmont Mining Gary Goldberg dalam rapat koordinasi yang dihadiri Menko Perekonomian, Chairul Tanjung, Menteri Hukum...
APBI: Jangan Buru-buru Terminasi Kontrak
JAKARTA – Asosiasi Pertambangan Batubara Indo nesia (APBI) menyayangkan keputusan pemerintah untuk mengakhiri kontrak pelaku usaha apabila tidak melunasi kewajiban pajak hingga akhir Oktober.
Ketua APBI Bob Kamandanu, mengatakan pemer intah seharusnya memahami kondisi yang dihadapi pelaku usaha batu bara belakangan ini. Melemahnya harga komoditas batu bara merupakan penyebab pelaku usaha ‘terjepit’...
TREN PENURUNAN HARGA CPO: Sawit Tinggalkan Level Psikologis
JAKARTA-Komoditas crude palm oil terjerembab di bawah level 2.00 ringgit per ton, level terendah pada lebih dari lima tahun terakhir. AKibatnya, target nilai ekspor sawit RI terancam.
Adapun peluang terjadinya El Nino, yang diprediksi mengerek harga, sudah hampir sirna.
KK dan PKB2B Wajib Lunasi Pajak Sebelum Akhir Oktober
JAKARTA – Pemerintah memberi batas waktu kepada pemegang Kontrak Karya (KK) dan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) hingga akhir Oktober untuk menyelesaikan kewajiban terkait tunggakan pajak dan royalti. Tercatat sebanyak 27 KK dan 17 PKP2B dinyatakan kurang bayar serta 23 PKP2B belum melunasi royalti sebesar 13,5%.
Pemberian batas waktu ini disam paikan kepada 107...
KILANG KHUSUS AVTUR: Indonesia Butuh Tambahan 3 Kilang Baru
JAKARTA-Indoenesia membutuhkan setidaknya dua hingga tida kilang minyak khusus untuk mengolah avtur di luar kebutuhan untuk mengolah bahan bakar minyak seperti Premium, Pertamax, dan Solar.
Vice President Corporate Strategic Planning PT Pertamina (Persero) Heru Setiawan mengatakan Indonesia kini memiliki enam kilang, tetapi hanya dua kilang yang memproduksi avtur yakni kilang Balongan, Indramayu dan...
Indonesia Jajaki Pembangunan Rubber Valley US$ 5 Miliar
JAKARTA – Pemerintah bersama Dewan Karet Indonesia berencana membangun kawasan industrial khusus karet (rubber valley) di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai upaya hilirisasi produk tersebut. Pengembangan rubber valley tersebut akan membutuhkan investasi minimal sebesar US$ 5 miliar (Rp 58,6 triliun).
“Kementerian Perindustrian danDewan Karet tengah menjajaki kemungkinan untuk mengembangkan rubber...