Holding BUMN Perkebunan Terbentuk, PTPN III Lakukan Konsolidasi
JAKARTA – PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) yang ditunjuk sebagai induk usaha dari holding BUMN perkebunan tengah melakukan konsolidasi dengan semua perusahaan pelat merah yang bergerak di subsektor perkebunan. Sedianya holding company BUMN perkebunan tersebut akan diluncurkan pada 2 Oktober 2014 oleh Kementerian BUMN.
Direktur Keuangan PTPN III Erwan Pelawi mengungkapkan, Presiden Susilo...
BAHAN BAKU KARET: Sertifikasi Tingkatkan Kualitas Industri
JAKART-Kalangan pebisnis industri hilir karet mengharapkan implementasi sertifikasi karet mampu meningkatkan kualitas bahan baku.
Ahmad Safiun, Ketua Umum Asosiasi Sarung Tangan Karet Indonesia (ASTA), mengatakan rencana penerapan sertifikasi karet tidak hanya sebatas menjadi legalitas syarat penjualan tetapi juga mampu meningkatkan kualitas karet sebagai bahan baku industri tersebut.
Batasi Investasi Perkebunan, DPR Diprotes
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat Herman Khaeron mengatakan wacana pembatasan investasi di usaha perkebunan sebesar 30 persen menuai protes. Kalangan pelaku usaha, bahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, mempertanyakan isi pasal dalam Rancangan Undang-Undang Perkebunan tersebut.“Sebenarnya, pasal mengenai besaran penanaman modal belum final. Jadi, mereka...
REVISI UU PERKEBUNAN: Pembatasan Investasi Asing Ditanggapi Beragam
BANDUNG-Kalangan petani dan pengusaha perkebunan di Jawa Barat menolak revisi Undang-Undang No. 18/2004 tentang Perkebunan yang salah satu poinnya membatasi investasi asing di satu perusahaan maksimal 30%.
Ketua Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) Jawa Barat Mulyadi Sukandar mengatakan revisi Undang-Undang (UU) No. 18/2004 itu sangat merugikan karena mayoritas investasi di sektor...
REVISI UU PERKEBUNAN Pelaku usaha perkebunan kini bisa bernafas lega
JAKARTA. Pelaku usaha perkebunan bisa bernafas lega. Pasalnya tuntutan penghapusan poin pembatasan kepemilikan asing di industri perkebunan dalam revisi UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan didengar oleh DPR.
Komisi IV memutuskan untuk menghilangkan poin batasan kepemilikan asing minimal 30%. Aturan itu nantinya akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP).
Alasannya, mengikuti UU yang ada selama...
UU Perkebunan Tak Atur Pembatasan Saham Asing
JAKARTA – Komisi IV DPR dan Kementerian Pertanian (Kementan) akhirnya sepakat untuk tidak memasukkan persentase pembatasan kepemilikan modal asing dalam draf amendemen UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Persentase pembatasan tersebut akan diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah (PP) yang akan disusun setelah UU Perkebunan yang baru disahkan akhir bulan ini.
Sebelumnya, amendemen UUPerkebun...
REVISI UU PERKEBUNAN Revisi UU Perkebunan masih menuai polemik
JAKARTA. Revisi UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan masih menjadi polemik, terutama pada salah satu opsi usulannya yakni pembatasan modal asing dalam satu perusahaan maksimal sebanyak 30%. Bagi kalangan pengusaha, pemberlakuan kebijakan tersebut akan menghambat infestasi yang berjalan selama ini.
Johannes, Corporate Legal Wilmar Group mengatakan, perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) kepemilikan...
RUU PERTANAHAN: Area Perkebunan Bakal Dibatasi
JAKARTA-Menteri Pertanian Suswono menilai pembataasan jumlah area lahan bagi perusahaan perkebunan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pertahanan bisa menjawab persoalan minimnya lahan petani.
Selama ini, menurutnya, akses lahan yang sempit menjadi salah satu pemicu petani masih berada di garis kemiskinan dengan pengelolaan lahan rata-rata 0,3 hektare (ha), sementara angka rekomendasi perguruan...
Pengusaha Tolak Revisi RUU Perkebunan
GabunganPengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menolak revisi UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Alasannya, amendemenUUPerkebunan tersebut akan membatasi kepemilikan modal asing di perkebunan sebesar 30%. Proses revisi UU itu sendiri kini masih dalam pembahasan di Komisi IV DPR dan diharapkan disahkan pada akhir bulan ini.
Direktur Eksekutif Gapki Fadhil Hasan mengungkapkan, pihaknya menolak...
Peluang Sawit Menjadi Tanaman Hutan Sangat Besar
JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan, peluang kelapa sawit menjadi tanaman hutan sangat besar karena secara aturan memungkinkan. Hanya saja, penerapan kebijakan tersebut akan sangat tergantung pada kemauan pengusaha itu sendiri dan ada tidaknya penolakan dari sejumlah pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto mengatakan, berdasarkan hasil kajian...