DIGUGAT EKS KARYAWAN: Perkara Chevron, Setahun Lebih Belum Diputus

JAKARTA-Perkara antara PT Chevron Pasific Indoensia dengan 253 eks karyawan belum juga diputus oleh majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kendati sudah lebih dari satu tahun disidangkan. Kuasa hukum eks karyawan, Arfa Gunawan dari kantor hukum Ihza&Ihza Law Firm mengatakan belum ada putusan majelis hakim atas kasus tersebut hingga saat ini. Perkara itu masih dalam tahap pembuktian dari pihak...

TELANTARKAN JOINT VENTURE: Shimizu Digugat US$100 juta

JAKARTA-Untuk ketida kalinya PT Dextam Contractors menggugat PT Shimizu Corporation. Kali ini soal pelanggaran kesepakatan kerja sama dengan klaim kerugian hingga US$100 juta. Kuasa hukum PT Dextam Contractors Aldy Dio dari OC Kaligis & Associates mengatakan Shimizu sebagai tergugat I secara bertahap meninggalkan kliennya dari setiap proyek konstruksi lain di bawah joint venture.

Sengketa Sektor Konstruksi: Pemerintah Bentuk Badan Arbitrase Khusus

Jakarta – Pemerintah mendeklarasikan berdirinya Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia atau BADAP-SKI yang bertugas menengahi banyaknya sengketa proyek konstruksi di Indonesia. Deklarasi itu langsung dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa (19/8).

Penjadwalan Pembayaran Utang: Kreditur PT CSM Berdamai

Jakarta  – Setelah ditunda selama dua pekan homologasi perusahaan telekomunikasi PT Citra Sari Makmur terkait penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU akhirnya disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis hakim yang diketahui oleh Arief Waluyo telah mengesahkan perjanjian perdanaian yang telah disepakati sejak 24 Juli 2014 atau homologasi. Berdasarkan Pasa 285 ayat 1 Undang-Undang...

UU JAMINAN SOSIAL: Apindo Akan Gugat ke MK agar Direvisi

JAKARTA-Asosiasi Pengusaha Indonesia berencana mengajukan gugatan terhadap UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ke Mahkamah Konstitusi. Alasannya, UU tersebut dinilai belum memenuhi kepentingan kalangan pengusaha dan pekerja, terutama dalam hal pemberian jaminan pensiun.

Restrukturisasi Utang: PKPU Exist Assetindo Berakhir

Jakarta – Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengesahkan perdamaian perusahaan investasi PT Exist Assetindo setelah proposal penjadwalan utangnya disetujui oleh mayoritas kreditur. Sejalan dengan pengesahan perjanjian perdamaian maka proses hukum penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) perseran berakhir.

Transfer Tanpa Izin: Dextam Klaim Rugi US$ 51 Juta

Jakarta – PT Dexton Contractors menggugat PT Shimizu Corporation dan Bank of Tokyo karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hingga US$ 51 Juta. Kuasa hukum PT Dextam Contractors Aldy Dio dari OC Kaligis & Associates mengatakan PT Shimizu Corporation sebagai tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh sepihak yang terjadi atas adanya pentransferan...

Penyewaan Kapal: Apol Kalah Sengketa Pembatalan Arbitrase

Jakarta – Permohonan eksepsi PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. terkait sengketa perdata mengenai tagihan dari Handytankers senilai US$ 10 juta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim yang diketuai oleh Bambang Koestopo menolak gugatan perusahaan yang berkode emiten APOL terkait dengan putusan lembaga arbitrase London yang mengharuskan perseroan membayar tagihan beserta bunga dan biaya...

Bopet Impor: Produk Plastik 3 Negara Diduga Dumping

Jakarta – Impor produk plastik berupa Biaxially-oriented Polyethylene (BoPET) adal Tiongkok, India, dan Thailand tengah diselidiki oleh Komite Antidumping Indonesia (Kadi) karena diduga kual dijual di pasar lokal dengan harga dumping. Produk selaput poliester yang terbuat dari rentangan Polythylene Terephthalate (PET) yang dimaksud adalah yang memiliki pos tarif atau kode Harmonized System (HS)...

SENGKETA KERJA SAMA: Distributor Minta Rekening HP Diblokir

JAKARTA-Distributor produk Hewlett Packard (HP) meminta majelis hakim untuk memblokir rekening PT HP Indonesia dalam permohonan sita jaminan terkait dengan gugatan di pengadilan. Permohonan tambahan itu diajukan PT Kusumo Megah Jaya Sakti (KMJS) pada persidangan Kamis (24/7) yang seharusnya beragendakan kesimpulan.