Kasus Bioremediasi: IPA Minta Pemerintah Gunakan PSC
Jakarta – Indonesian Petroleum Association (IPA) meminta pemerintah Indonesia menggunakan mekanisme sesuai dengan kontrak bagi hasil yang telah diteken bersama PT Chevron Pasific Indonesia untuk menyelesaikan kasus bioremediasi.
Direktur Eksekutif IPA Dinala Tamzi meminta pemerintah menghentikan kriminalisasi industri migas karena akan membawa dampak yang luas bagi industri migas serta berdampak...
Tawaran Pertama Divestasi Tambang Harus ke Pemerintah
JAKARTA – Pemerintah menegaskan pelepasan (divestasi) sahamdi sektor mineral dan batubara harus ditawarkan ke pemerintah terlebih dahulu, tidak langsung ditawarkan ke publik melalui skema pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO).
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan BatubaraKementerianEnergidanSumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar terkait Keputusan Direksi...
Kementerian ESDM Pangkas Perizinan Tambang
JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas jumlah perizinan di sektor pertambangan mineral dan batubara dari 56 izin menjadi 26 izin.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar mengatakan, perbaikan pelayanan perizinan akan mening katkan investasi dan efisiensi di pertambangan. “Perizinan merupa kan masalah serius sehingga perlu reformasi...
Pelonggaran IPO Perusahaan Tambang Berlaku November
JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memberlakukan peraturan tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham untuk perusahaan pertambangan mineral dan batubara pada 1 November 2014.
Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No Kep-00100/ BEI/10-2014 perihal Peraturan Nomor I-A.1. tentang Pencatatan Sahamdan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham...
Pemerintah Akan Lelang 6 Blok Migas
JAKARTA – Pemerintah akan menawarkan sekitar enam wilayah kerja (WK) baru kepada investor. Lelang dilakukan guna meningkat kan produksi minyak dan gas nasional.
Direktur Pembinaan Usaha Hulu MigasKementerianEnergi danSumberDayaMineral (ESDM)Naryanto Wagimin mengatakan, dari enam WK tersebut, sebanyak empat blok akan ditawarkan melalui penawaran langsung atau joint studydan sisa dua blok lain...
282 IUP Dicabut Pemerintah Daerah
JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah. Dari 10.776 IUP hanya 5.969 yang memiliki status clean and clear (CnC).
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDMR Sukhyar mengatakan, pemerintah daerah selaku penerbit IUP memiliki wewenang untuk menertibkan IUP yang bermasalah....
ESDM Susun Roadmap Kebijakan Gas Nasional Hingga 2030
BANDUNG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan roadmap (Peta Jalan) Kebijakan Gas Bumi Nasional hingga 2030. Di dalamnya antara lain berisi pengelompokan 12 wilayah berdasarkan lokasi pasokan dan kebutuhan gas nasional.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan ada lima hal yang menjadi pembahasan utama dalam penyusunan peta jalan itu yakni masalah suplai, kebutuhan,...
IUP Bupati tak berwenang lagi keluarkan IUP
JAKARTA. Diam-diam, banyak kepala daerah yang kini resah. Pemicunya adalah peraturan pemerintah (Perpu) pengganti Undang-Undang (UU) No 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasalnya, pemerintah daerah (Pemda) tak lagi bisa mengeluarkan izin tambang. Poin penting ini tertuang di lampiran UU No. 23/2014 atas pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerinah pusat, daerah provinsi dan daerah...
KOMODITAS TIMAH: ESDM Pangkas Produksi hingga 55%
JAKARTA-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Mengisyaratkan segera menerbitkan aturan pemangkasan produksi timah secara besar-besaran mulai tahun depan untuk menjaga harga komoditas itu dipasar internasional.
Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar mengatakan pihaknya bakal mematok produksi timah pada tahun depan maksimal 40.000 ton atau sekitar...
Amandemen Kontrak Vale Jadi Acuan
JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Vale Indonesia Tbk telah menyelesaikan penyusunan draf amendemen kontrak pertambangan. Penandatangan amendemen itu menunggu arahan dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung. Nantinya, amendemenkontrak tersebut akan menjadi acuan bagi amandemen kontrak perusahaan yang lain.
Direktur Jenderal Mineral dan...