Cari Regulasi

Jenis Peraturan :
Institusi :
Nomor :
Tahun :
Subyek Peraturan
Sub-Subyek Peraturan
Tentang :



Notice: Undefined index: jenis_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 133

Notice: Undefined index: intitusi in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 134

Notice: Undefined index: nomor_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 135

Notice: Undefined index: tahun_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 136

Notice: Undefined index: subsubyek_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 138

Notice: Undefined index: judul_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 139

Total Jumlah Data Yang Ditemukan: 311 dari Keuangan



  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021

  • Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

  • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Desember / 2021
  • Keputusan Presiden - Nomor 91 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan First Protocol to Amend Agreement on Comprehensive Economic Partnership Among Members States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (Protokol Pertama Untuk Mengubah Persetujuan Tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Jepang)

  • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Oktober / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 50 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

  • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Mei / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 37 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Charter of the Developing-8 Organization for Economic Cooperation (Piagam Developing-8 Organisasi Untuk Kerja Sama Ekonomi)

  • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Mei / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 14 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

  • ~ Tanggal Penetapan : 09 / Februari / 2021
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

  • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Desember / 2020
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2020
  • Tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

  • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Juni / 2020
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.010/2020
  • Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan

  • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Juli / 2020
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.09/2020
  • Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

  • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Juni / 2020
  • Peraturan Presiden - Nomor 72 Tahun 2020
  • Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

  • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juni / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 43 Tahun 2020
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL

  • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juli / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 33 Tahun 2020
  • Tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan

  • ~ Tanggal Penetapan : 7 / Juli / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 23 Tahun 2020
  • Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Vints Di.sease 2019 (COVID-I9) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

  • ~ Tanggal Penetapan : 9 / Mei / 2020
  • Peraturan Presiden - Nomor 103 Tahun 2020
  • Tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Pembangunan Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Oktober / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2020
  • Tentang Pertanggung-jawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

  • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Oktober / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2020
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

  • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Mei / 2020
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2020
  • Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) danlatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

  • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Maret / 2020
  • Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2019
  • Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan

  • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Desember / 2019
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019
  • Tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

  • ~ Tanggal Penetapan : 1 / Juli / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 47 Tahun 2019
  • Tentang PEMBERDAYAAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DAN PELAKSANAAN KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEMBIAYAAN DALAM SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 03 / 07-Juli / 2019
  • Peraturan - Asosiasi FinTech Indonesia Nomor
  • Tentang Pedoman Perilaku (Kode Etik) Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Teknologi Financial) Secara Bertanggung Jawab

  • ~ Tanggal Penetapan : / Juli / 2018
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)

  • ~ Tanggal Penetapan : 15 / 05-Mei / 2018
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan

  • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Juni / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2017
  • Tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Juran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

  • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Juni / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.010/2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi

  • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Mei / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2017
  • Tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 87/PMK.02/2015 tentang tata cara penggunaan anggaran bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja lainnya (BA 999.08)

  • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Januari / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 51 Tahun 2017
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Desember / 2017
  • Peraturan Presiden - Nomor 23 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Credit Guarantee And Investment Facility Articles Of Agreement (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit Dan Investasi)

  • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Maret / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2016
  • Tentang Perkiraan defisit yang melampaui target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 dan tambahan pembiayaan defisit yang diperkirakan melampaui target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016

  • ~ Tanggal Penetapan : 29 / September / 2016
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07/2016
  • Tentang Batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2017

  • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Agustus / 2016
  • Peraturan - Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2016
  • Tentang Perubahan atas peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor PER-3/PB/2016 tentang petunjuk pencairan, pembebanan, dan pertanggungjawaban dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui mekanisme rekening khusus

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Oktober / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 74 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

  • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 56 Tahun 2016
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI

  • ~ Tanggal Penetapan : 30 / November / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 03 Tahun 2016
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI

  • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Februari / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 98 Tahun 2015
  • Tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

  • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Desember / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 52 Tahun 2015
  • Tentang Pengesahan Protokol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of SouthEast Asian Nations And The Republic Of India (Protokol Perubahan Kerangka Kerja Persetujuan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India)

  • ~ Tanggal Penetapan : 29 / April / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 51 Tahun 2015
  • Tentang Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of SouthEast Asian Nations And The Republic Of India (Persetujuan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India)

  • ~ Tanggal Penetapan : 29 / April / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 50 Tahun 2015
  • Tentang Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of SouthEast Asia Nations And The People's Republic Of China (Persetujuan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Tiongkok

  • ~ Tanggal Penetapan : 29 / April / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 171 Tahun 2015
  • Tentang PENGESAHAN ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN BANK INVESTASI INFRASTRUKTUR ASIA)

  • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2015
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 127 Tahun 2015
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA

  • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2015
  • Tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Agustus / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2015
  • Tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Agustus / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 54 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Third Protocol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between Association Of SouthEast Asean Nations And The People's Republic Of China (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa - bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Juni / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 48 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025

  • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Mei / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 174 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan (OECD) Tentang Pendirian Kantor Perwakilan OECD Di Indonesia (Agreement Between The Government Of The Economic Co-Operation And Development (OECD) On The Establishment Of The OECD Country Office In Indonesia)

  • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Desember / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 47 Tahun 2013
  • Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima Di Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)

  • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Juli / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 57 Tahun 2011
  • Tentang 1. Pengesahan Letter of Understanding For The Amendement of The Product Specific Rules Set Out In Appendix 2 of Annex 3 of The Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Goverment of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nation and The Republic of Korea (Appendix 2 lampiran 3 Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Pemerintah Negara - negara Anggota Perhimpunan Bangsa - bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) dan 2. Protocol to Amend The Agree

  • ~ Tanggal Penetapan : 09 / September / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 37 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juli / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 34 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Arab Republic Of Egypt On Economic And Technical Cooperation)

  • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juni / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 50 Tahun 2009
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT OF COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG)

  • ~ Tanggal Penetapan : 19 / November / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 06 Tahun 2009
  • Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments Of Finanacial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat Di Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)

  • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Maret / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 58 Tahun 2008
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kemitraan Ekonomi Konprehensif (Framework Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Conprehensive Economic Partnership)

  • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Agustus / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 31 Tahun 2008
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON ECONOMIC COOPERATION ( PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI KERJASAMA EKONOMI )

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Mei / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 99 Tahun 2006
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA EKONOMI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA (AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC)

  • ~ Tanggal Penetapan : 09 / Desember / 2006
  • Keputusan Presiden - Nomor 81 Tahun 2002
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PELAKSANAAN KOMITMEN JASA KEUANGAN PAKET KEDUA DALAM PERJANJIAN DI BIDANG JASA ASEAN)

  • ~ Tanggal Penetapan : 14 / November / 2002
  • Keputusan Presiden - Nomor 52 Tahun 2000
  • Tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / April / 2000
  • Keputusan Presiden - Nomor 151 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2000

  • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Oktober / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 1980
  • Tentang HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA

  • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Desember / 1980


Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Selanjutnya