Sektor Ekonomi Kreatif OJK Petakan Jaminan Pembiayaan Berbasis Paten
Implementasi hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit di lembaga keuangan masih membutuhkan berbagai penyesuaian. Lembaga keuangan dan pelaku industri kreatif perlu memiliki kesamaan cara pandang terkait dengan pembiayaan berbasis paten.
Aturan Bank Pemisahan UUS Agar Diperlonggar
Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memisahkan unit usaha syariah di industri perbankan dianggap terlalu ketat dengan menetapkan batas waktu penyelesaian pada 2023.
OJK Usul RUU P2SK Atur Percepatan Pembentukan LPP
Lembaga Penjaminan Polis (LPP) perlu segera dibentuk. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan percepatan pembentukan LPP ikut ditegaskan pada salah satu pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK/Omnibus Law Sektor Keuangan).
Persiapan Penerapan PSAK OJK & IAI Pacu Kolaborasi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk membahas kolaborasi OJK-IAI. Dalam pertemuan tersebut turut dibahas mengenai persiapan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terbaru, salah satunya adalah PSAK 74 yang berisi kontrak asuransi.
Haki Jadi Jaminan: OJK Dalami Manajemen Risiko
Otoritas Jasa Keuangan akan mendalami manajemen risiko dari hak kepemilikan intelektual sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.
Rilis Aturan Baru, OJK Perkuat Ketahanan TI Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong transformasi digital perbankan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. OJK memandang besarnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) oleh industri perbankan sertameningkatnya risiko operasional baru perlu pengelolaan operasional khusus.
Peningkatan Kualitas Industri OJK Rancang Kompetensi SDM Tekfin
Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan kerangka kompetensi sumber daya manusia di industri keuangan berbasis teknologi. Dengan langkah itu, harapannya ekosistem pelaku tekfi n memiliki kualifi kasi yang merata.
OJK Kaji KElayakan HKI Jadi Jaminan Kredit Bank
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji kelayakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi jaminan kredit ke bank. Hal ini merespons Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang telah diteken Presiden Joko Widodo.
Fintech Lending Siap Penuhi Ketentuan POJK 10/2022
Perusahaan penyelenggara Industri fintech peer to peer (p2p) lending yang merupakan anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) siap untuk memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022. Beleid terbaru itu dipercaya dapat memperkuat industri sehingga turut serta menyukseskan penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia 2022 dan mendukung transformasi ekonomi digital.
Permodalan Bank Arah Konsolidasi Tak Berubah
Otoritas Jasa Keuangan tetap konsisten untuk menjalankan aturan permodalan minimum untuk bank umum dan bank pembangunan daerah. Namun, kebijakan itu nantinya akan mempertimbangkan kemampuan masing-masing bank.