PORSI INVESTASI IKNB PADA SBNOJK Atur Mi nimum 20%-30%
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan akan mengatur penempatan investasi minimum industri asuransi dan dana pensiun pada instrumen surat berharga negara sebesar 20%-30% dari total investasi.
Dumoly. F Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB-OJK) mengatakan, kebijakan itu dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan kesehatan investasi IKNB dalam perspektif...
BPJS KESEHATANIndah di Konsep, Sulit Dalam Pelaksanaan?
Peraturan Presiden RI No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pada pasal 24 menjadi landasan bagi BPJS Kesehatan selama ini dalam menerapkan skema CoB.
Dalam beleid itu disebutkan: “Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS...
ASURANSI SWASTA VS BPJSLangkah Maju Mundur Skema CoB
Dahulu, skema koordinasi manfaat digadang-gadang menjadi solusi bagi badan usaha yang ingin mempertahankan asuransi komersial selain wajib mendaftarkan karyawan dalam program jaminan kesehatan nasional.
Bisnis Indonesia. 12 Oktober 2015. hal: 6
KOORDINASI MANFAAT BPJS: Baru 9 Asuransi Bergabung
JAKARTA-Jumlah perusahaan asuransi yang menjalankan skema koordinasi manfaat dengan BPJS Kesehatan tak kunjung bertambah signifikan lantaran sejumlah pihak masih menilau implementasinya tak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
Asuransi Syariah: Pendekatan Waktu Untuk Penuhi Aturan Spin Off Lebih Mudah
JAKARTA – Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) me nilai, pemisahan usaha (spin off) asuransi syariah dari induknya akan lebih mudah digunakan melalui pendekatan waktu, yaitu maksimal 10 tahun setelah penetapan Undang-Undang (UU) Perasuransian. Pasalnya, sampai saat ini, belum banyak perusahaan asuransi syariah yang bisa memenuhi aset atau dana investasi sebesar 50% dari aset atau...
Industri Asuransi Nasional: Samakan Batasan Kepemilikan Asing Seperti di Negara Lain
JAKARTA – Pelaku industri asuransi menginginkan agar batasan kepemilikan asing di Indonesia diatur sama dengan yang berlaku di negara-negara Asia lainnya. Pasalnya, saat ini, batasan kepemilikan asing di industri asuransi Indonesia paling longgar di Asia.
“Sesuai Undang-Undang No 2/1992, batasan kepemilikan asing di Indonesia diatur maksimum 80%. Itu merupakan yang paling tinggi di Asia,”...
UU PERASURANSIAN: Privilege Bumiputera & Saham Asing
Palu diketok. Tanpa ada sela, semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sidang Paripurna menyatakan setuju. Kini, industri asuransi punya payung hukum baru.
Sidang paripurna pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Perasuransian (RUU Perasuransian) pada Selasa (23/9) berjalan kurang dari satu jam. Nyaris tak ada penolakan terdengar dari anggota dewan.
UU PERASURANSIAN DPR akhirnya mengesahkan UU Perasuransian
JAKARTA. Kabar gembira bagi industri asuransi di Indonesia, Undang-undang Perasuransian akhirnya resmi juga disahkan. Dalam sidang Paripurna DPR yang digelar Selasa (23/9), DPR secara resmi mensahkan UU Perasuransian yang telah dibahas sejak 2011 silam. Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan UU perasuransian ini dibuat untuk mendukung dan mengimplementasikan UU OJK yang sudah berlaku sebelumnya.
Apalagi...
RUU Perasuransian Perjelas Kewenangan Pengawasan OJK
JAKARTA – Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas industri perasuransian semakin ditekankan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perasuransian. RUU yang memuat 92 pasal tentang perasuransian tersebut mencantumkan OJK selaku pihak yang berwenang mengatur dan mengawasi industri perasuransian.
Sekretaris Panitia Kerja (Panja) RUU Perasuransian Ahmad Fauzi menjelaskan, hal-hal yang menekankan...
Penetapan Batasan Pemilikan Asing : Asuransi Butuh 10 Tahun
JAKARTA – Pelaku industri asuransi membutuhkan waktu sekitar 5-10 tahun untuk bisa menerapkan aturan batasan kepemilikan asing. Rentang waktu tersebut dibutuhkan agar investor lokal di perusahaan asuransi bisa mempersiapkan diri, untuk memenuhi permintaan dalam negeri apabila kepemilikan asing dibatasi.
Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Julian Noor mengungkapkan, pada Rancangan...