Pengelolaan Dana BPJS Ketenagakerjaan: Tiga Bank Swasta Bakal Merapat
Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjajaki kemitraan dengan tiga bank swasta untuk pengelolaan dana dan penarikan iuran peserta.
Saat ini bank yang terlibat dalam pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan satu...
BPHS Ketenagakerjaan: Peserta JHT Bisa Akses Manfaat Tambahan
Jakarta – Program manfaat tambahan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada pekerja hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun.
Artinya, apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, peserta tersebut tidak bisa mendapatkan manfaat tambahan.
Penetapan Upah DKI 2016: Pebisnis Minta 100% KHL
Jakarta – Unsur pengusaha di Dewan Pengupahan DKI Jakarta berharap besaran UMP pada tahun depan tidak sampai melebihi hasil surbvei Kebutuhan Hidup Layak atau KHL 2015.
Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman Simanjorang yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indnoesia (HIPPI) DKI Jakarta berharap UMP tahun depan setara besaran KHL 2015 yang telah disepakati yakni Rp2,98 juta.
Dana Pensiun: Pemerintah Diminta Harmonisasikan Aturan
Jakarta – Pemerintah diminta memfasilitasi kerja sama dana pensiun swasta denga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga lebih banyak orang yang memperoleh perlindungan layak di hari tuanya.
Kuntoro Andri P, Head of Market Business Development Retirement Business Mercer, mengatakan selain meningkatkan senergi, Indonesia membutuhkan sejumlah harmonisasi aturan agar sistem pensiun...
Lonjakan Klaim BPJS Ketenagakerjaan: Porsi Investasi Jangka Pendek Ditingkatkan
Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meningkatkan porsi investasi jangka pendek dalam instrumen surat utang setelah aturan baru membolehkan peserta Jaminan Hari Tua mencairkan dana seketika apabila terkena pemutusan hubungan kerja.
Jeffry Haryadi, Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaa, mengatakan ada perubahan liabilitas yang diterapkan pihaknya dari sebelumnya untuk...
Paket Kebijakan Ekonomi: Buruh Tolak RPP Pengupahan
Jakarta – Sejumlah serikat pekerja di beberapa daerah sepakat menolak rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait dengan sistem pengupahan yang tengah digodok oleh pemerintah pusat.
Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional DKI Jakarta Ashari mengatakan, pasal-pasal yang tertuang dalam RPP tersebut hanya memihak pengusaha serta cenderung merugikan kalangan buruh.
Kebijakan Ketenagakerjaa: Kadin Kaltim Minta Regulasi Pendukung
Balikpapan – Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kalimantan Timur berharap pemerintah membuat regulasi pendukung dari sisi pertumbuhan ekonomi regional dan sektoral pada kebijakan ekonomi tentang pengupahan minimum tenaga kerja.
Pemerintah telah mengumumkan paket kebijkana ekonomi jilid IV yang menitikberatkan pada sektor ketenagakerjaan. Salah satunya adalah formulasi pengupahan yang dilakukan...
Kebijakan Pengupahan: Pengusaha Percayakan pada Pemerintah
Bandung – Pengusaha di Jawa Barat menyambut baik paket kebijakan ekonomi jilid IV tentang ketenagakerjaan, salah satunya fokus pada pengupahan.
Komisaris PT Yudistira Utama Indonesia Dedy Widjaja menyatakan sepenuhnya menyerahkan cara perhitungan pengupahan kepada pemerintah pusat.
Kebijakan Ekonomi Jilid IV: Ketika CEO Kian Optimistis
Jakarta – Pengusaha menilai skema baru pengupahan yang ditetapkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV telag mendongkrak rasa kepercayaan diri investor untuk masuk ke dalam industri padat karya.
Para CEO yang diwawancarai Bisnis pekan lalu dapat menerima skema penentuan upah ini, mengingat dalam lima tahun ke belakang penetapan upah pekerja tidak menentu. Kebijakan ini juga dapat mewujudkan...
Hubungan Industrial: Akankan Debat Multitafsir Berakhir?
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV mendapat sambutan dari berbagai pihak. Namun demikian, pemerintah dinilai masih perlu memastikan kejelasan dari pasal-pasal yang dikeluarkan dalam paket kebijakan tersebut.
Ini terutama pasal yang terkait dengan hubungan industrial agar tidak menimbulkan multitafsir. Permintaan ini disuarakan oleh Dewan Pengupahan DKI, karena alasannya selama ini sering terjadi perdebatan...