PEMEKARAN DAERAH PAPUA DIUSULKAN JADI 5 PROVINSI
Provinsi Papua diusulkan untuk dimekarkan menjadi lima provinsi melalui rancangan undang-undang yang tengah dibahas oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.
PAJAK MINIMUM GLOBAL ADOPSI REGULASI DOMESTIK MENDESAK
Indonesia dituntut segera mengadopsi petunjuk teknis mengenai konsensus Pilar 2: Global Anti Base Erosion ke dalam undang-undang pada tahun ini, menyusul diwajibkannya seluruh yurisdiksi untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut pada tahun depan.
PUSAT PEMERINTAHAN BARU MENKEU LELUASA LEPAS ASET NEGARA
Menteri Keuangan memiliki keleluasaan yang cukup longgar untuk melepas atau memindahtangankan aset negara di DKI Jakarta sejalan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur.
IMPLEMENTASI UU HKPD RELAKSASI PBB DKI MULAI 2023
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan sudah bisa menerapkan tarif baru Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pada tahun depan.
2022, DPR Targetkan Revisi Undang-Undang Migas Rampung
Komisi VII DPR RI menargetkan revisi UndangUndang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (migas) dapat diselesaikan pada 2022. Penyelesaian revisi beleid ini penting untuk memberikan kepastian investasi dan mempercepat pengembangan potensi migas sebelum dunia meninggalkan energi fosil.
RESENTRALISASI PAJAK & RETRIBUSI PUSAT TENTUKAN
Resentralisasi kekuasaan fiskal makin nyata setelah pemerintah pusat berwenang menentukan besaran tarif pajak dan retribusi daerah di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA BABAK BARU REPATRIASI HARTA
Babak baru repatriasi harta dimulai setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memasukkan klausul mengenai peralihan harta wajib pajak di yurisdiksi lain ke wilayah Indonesia di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Pembahasan RUU Data Pribadi di DPR Terancam Deadlock
Pembahasan Rancangan UndangUndang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) di DPR terancam mandek dan mengalami kebuntuan (deadlock) karena terkait penentuan posisi independensi lembaga pengawas PDP. Hal ini pun bisa mengancam RUU tersebut tidak bisa segera disahkan menjadi UU.