Penetapan Undang-Undang Perppu Cipta Kerja Berlanjut
Badan Legislatif DPR RI menyepakati RUU terkait penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada, Rabu (15/2).
UU PPSK: Penguatan Sektor Keuangan Lebih Terintegrasi
Pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan atau PPSK diyakini bakal membuat pengembangan serta penguatan sektor keuangan Tanah Air lebih terintegrasi.
Rantai Pasokan: Logistik Butuh Undang-Undang
Indonesia dinilai membutuhkan payung hukum setingkat undang-undang untuk mengatur sektor logistik yang ditangani banyak kementerian dan lembaga.
REGULASI LEMBAGA: OJK Atur Tingkat Kesehatan LPEI
Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan baru yang bertujuan mengawasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pengawasan mencakup penilaian tingkat kesehatan hingga pemberian sanksi.
Peraturan terkait: 9/POJK.05/2022
Tata Ulang Dasar Pembentukan, 5 RUU Provinsi akan Disahkan DPR
Komisi II DPR menyetujui lima rancangan undang-undang (RUU) provinsi, yakni Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk dibawa ke paripurna.
UU Ciptaker Sudah Memberikan Manfaat
Sudah memberikan sejumlah manfaat bagi percepatan pembangunan ekonomi nasional, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) kini dalam proses revisi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Manfaat yang sudah diberikan UU ini, antara lain, kemudahan pendaftaran perseroan terbatas (PT) perseorangan, sertifikasi halal untuk UMKM dibiayai APBN, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pendirian sovereign...
Revisi Regulasi Bencana Mandek
Pembahasan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana mandek. Padahal, revisi itu diperlukan guna memperkuat mitigasi bencana di Indonesia.
UU CIPTA KERJA: Apindo & OPSI Nilai Perlu Revisi
Pengusaha dan serikat pekerja sepakat perlu perbaikan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja setelahpengesahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP).
Mencermati Bea Materai T&C Digital
Perluasan objek Bea Materai (BM) yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 10/2020 tentang Bea Materai (UU BM) menyebabkan kegelisahan pelaku usaha digital ekonomi khususnya terkait dengan isu Terms and Conditions (T&C).
UU LAYANAN DIGITAL – BIG TECH DALAM IMPITAN UNI EROPA
Korporasi raksasa di bidang teknologi bakal menghadapi tekanan dan sanksi berat dari Uni Eropa setelah blok bermata uang tunggal itu menguatkan pengawasan melalui pengesahan Undang-Undang tentang Layanan Digital yang berlaku pada 2024.