Resentralisasi kekuasaan fiskal makin nyata setelah pemerintah pusat berwenang menentukan besaran tarif pajak dan retribusi daerah di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sumber: Bisnis Indonesia. Selasa, 30 November 2021.
