Menteri Keuangan memiliki keleluasaan yang cukup longgar untuk melepas atau memindahtangankan aset negara di DKI Jakarta sejalan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur.
Sumber: Bisnis Indonesia. Jumat, 4 Februari 2022.
