KETENAGAKERJAAN: Krisis, Migrasi, dan Remitansi
Untuk menggerakkan ekonomi, penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri akan dibuka kembali di paruh kedua 2020.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah saat memberikan pengantar konferensi pers Rencana Penempatan Pekerja Migran di Era Adaptasi Kebiasaan Baru (30/7/2020) mengatakan, langkah itu wujud kontribusi nyata untuk menggerakkan ekonomi Indonesia yang lesu. Tujuan utama pembukaan penempatan...
KETENAGAKERJAAN: Pandemi Geser Struktur Ketenagakerjaan, Perhatikan Pekerja Informal
JAKARTA, KOMPAS — Sektor informal bisa menjadi penyelamat ekonomi nasional dalam situasi krisis. Namun, krisis ekonomi biasanya berdampak pada lonjakan jumlah pekerja informal. Oleh karena itu, kebijakan pemulihan ekonomi dinilai perlu memberi perhatian dan dukungan lebih pada sektor informal.
Kajian Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam ”Covid-19 Crisis and the Informal Economy: Immediate...
RUU Cipta Kerja Antisipasi Peningkatan Angka Pengangguran
Pemerintah perlu melakukan reformasi eko-sistem ketenagakerjaan untuk mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran di tengap pelambatan ekonomi.
RUU Cipta Kerja Lebih Adil
Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tetnang Cipta Kerja (Ciptaker) lebih adil dan proposional dibanding Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
KETENAGAKERJAAN: ”Omnibus Law”, Libatkan Semua Pihak agar Beri Kepastian
JAKARTA, KOMPAS — Pekerja dan pengusaha berharap agar Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja memberi kepastian. Oleh karena itu, RUU yang disusun menggunakan metode omnibus law untuk menghilangkan aturan tumpang tindih itu mesti bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Untuk merealisasikan harapan itu, pembahasan RUU tersebut seharusnya melibatkan semua pihak yang berkaitan.
Sekretaris...
KETENAGAKERJAAN: Garap Talenta untuk Optimalkan Potensi Ekonomi
JAKARTA, KOMPAS–Talenta mesti digarap pemerintah Indonesia jika ingin maju dan mengoptimalkan potensi ekonomi. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang tersedia harus bisa menciptakan talenta yang andal.
Hal lain untuk mendukung perekonomian adalah ekosistem inovasi dan infrastruktur. Selain itu, hal yang tak kalah penting adalah dukungan pemerintah.
“Banyak investor tertarik masuk mendanai usaha...
KETENAGAKERJAAN: Soal “Omnibus Law” Ketenagakerjaan, Pemerintah Akomodasi Semua Pihak
JAKARTA, KOMPAS -Pemerintah menginginkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bisa menguntungkan semua pihak, khususnya kalangan pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu, pemerintah mengajak pekerja dan pengusaha duduk bersama untuk membicarakan regulasi yang baik untuk kedua belah pihak.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Bina Graha, Jakarta, Senin (20/1/2020), mengungkapkan,...
RUU Omnibus Law: Program JKP untuk Kurangi Pengangguran
Jakarta – Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah akan memberikan perlindungan tambahan berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada para karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah tersebut diatur dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sedang dirancang oleh pemerintah.
KETENAGAKERJAAN: Buruh Berharap Terlibat dalam Pembahasan “Omnibus Law” Cipta Lapangan Kerja
JAKARTA, KOMPAS – Proses penyusunan Rancangan Undang- Undang Cipta Lapangan Kerja yang diharapkan menjadi undang-undang sapu jagat atau omnibus law tengah berlangsung. Namun, sejumlah kelompok pekerja menilai proses tersebut tidak melibatkan unsur pekerja.
Ketua Departemen Lobby dan Hubungan Masyarakat Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Andy William Sinaga, ketika dihubungi di Jakarta, Rabu...
TENAGA KERJA ASINGProgram Edukasi Jadi Kewajiban
JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan bakal mewajibkan pekerja berstatus warga negara asing di industri keuangan nonbank untuk menyusun rencana kerja tahunan terkait dengan program edukasi profesi teknis yang dikuasainya.
Bisnis Indonesia. 2 Maret 2016. hal: 22