Permenaker No 5/2023 Jadi Jalan Tengah Industri dan Pekerja
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 menjadi jalan tengah bagi industri agar bisa bertahan dan pekerja tetap mendapatkan kesejahteraan, di tengah dampak kondisi global.
Revisi Aturan JHT, Kadin Minta Pemerintah Dengar Suara Buruh dan Pengusaha
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyarankan pemerintah yang diwakili Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) supaya lebih mendengarkan masukan dari buruh dan pengusaha dalam penyusunan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi kegaduhan yang terjadi.
RENCANA PERUBAHAN ATURAN JHT: REVISI PERLU DILAKUKAN HATI-HATI
Pemerintah perlu mengambil langkah hati-hati untuk melakukan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua dengan mempertimbangkan dasar hukum yang kuat.
Permenaker Direvisi, Pembayaran JHT Dipermudah
Pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk memperbaiki regulasi tersebut.
Kemenaker: Pelaksanaan UMP Tetap Berdasarkan PP 36/2021
Pemerintah telah memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagai landasan hukum penetapan upah minimum seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah berharap seluruh pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum di daerahnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
KETENAGAKERJAAN: Tantangan Disrupsi Ganda
Tahun 2020 merupakan ujian berat bagi berbagai sektor, tak terkecuali ketenagakerjaan. Masyarakat pekerja kini menghadapi tantangan disrupsi ganda. Pertama, resesi dan menipisnya lapangan kerja akibat Covid-19. Kedua, era otomasi yang tiba lebih cepat akibat tak terbendungnya laju digitalisasi di tengah pandemi.
Skenario distopia tentang robot yang mengambil alih pekerjaan manusia bukan lagi plot novel...
SURVEI: Sektor Ketenagakerjaan Terdisrupsi Pandemi
JAKARTA, KOMPAS — Sebagaimana prediksi, pandemi Covid-19 telah mengubah kondisi ketenagakerjaan di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Survei terbaru oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan perubahan tersebut.
Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2020, yang dirilis BPS, Kamis (5/11/2020), menunjukkan, porsi jumlah pekerja formal menurun dari 44,12 persen pada Agustus 2019...
KETENAGAKERJAAN: Pekerja Asing Terus Berdatangan
JAKARTA, KOMPAS — Pintu masuk bagi tenaga kerja asing terbuka semakin lebar. Pekerja asing terus berdatangan dan ditengarai mengambil pekerjaan yang seharusnya diisi tenaga kerja lokal. Kondisi itu dikhawatirkan semakin buruk ke depan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.
Selama empat bulan terakhir, sebanyak 2.603 warga negara China masuk ke Indonesia lewat Bandara Sam Ratulangi, Manado,...
KETENAGAKERJAAN: Menaker Sebut Relaksasi Iuran Cegah Potensi PHK, Pengusaha Pesimistis
JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan membantu likuiditas perusahaan dan mengurangi angka pemutusan hubungan kerja selama Covid-19. Namun, pelaku usaha pesimistis itu akan signifikan membantu kondisi arus kas perusahaan yang sudah terimbas sejak awal pandemi.
Relaksasi iuran itu diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian...
Konsep Subsidi Gaji untuk Pekerja Belum Final
JAKARTA, KOMPAS — Konsep program subsidi gaji bagi pekerja belum final. Dalam rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang sedang diharmonisasi pemerintah, sejumlah ketentuan penting terkait sasaran pekerja penerima bantuan dan mekanisme verifikasi data masih diperdebatkan.
Sementara, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek sudah mulai mengumpulkan nomor rekening pekerja bergaji di bawah Rp 5...