Integrasi Pasar Modal & Perbankan: OJK Berharap Jumlah Investor Meningkat

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan berharap integrasi pasar modal dengan perbankan dapat menjaring lebih banyak investor lokal dan semakin memermudah masyarakat untuk investasi di pasar modal. Saat ini, Kustodian Bank Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah membuat sistem co-branding dengan pihak perbankan untuk memudahkan masyarakat di wilayah-wilayah lain di Indonesia untuk bisa dengan mudah melakukan...

IKLIM INVESTASI: Pemerintah Diminta Permudah Izin

BANDUNG-Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat mendesak pemerintah untuk melakukan pembenahan perizinan usaha agar dapat menekan harga jual produk. Ketua Asosiasi Pengusaha Indoensia (Apindo) Jabar Dedy Widjaja menyatakan selama ini pelaku usaha selalu mengeluarkan biaya cukup besar serta berbelit-belit untuk mengurus perizinan.

REFORMASI STRUKTURAL: BI Mulai 'Ancam' Pemerintah

JAKARTA-Bank Indonesia akan mengambil langah pengetatan moneter lebih lanjut jika pemerintah tidal bergegas melanjutkan reformasi struktural menjelang kenaikan suku bunga di Amerika Serikat tahun depan. Gubernur BI Agus Martowardojo menyampaikan harus ada upaya konkret dari pemerintah untuk memperbaiki fundamental ekonomi Indoneria. BI tidak mungkin mengambil langah sendirian dengan menerapkan kebijakan...

PENGURANGAN SAHAM ASING: OJK Buka Opsi Melalui IPO

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang untuk penyesuaian kepemilikkan saham pemodal asing di industri asuransi melalui penawaran saham perdana apabila aturan tersebut diberlakukan. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Firdaus Djaelani menyampaikan, apabila dilakukan pembatasan saham oleh pemodal asing, tidak dapat berlaku surut, kecuali di implementasikan dalam jangka...

DUGAAN KARTEL PREMI: OJK Ngotot Pertahankan Tarif Bawah

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan tetap mempertahankan kebijakan tarif premi batas bawah untuk sejumlah lini asuransi kerugian meskipun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta ketentuan tersebut dihapus. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Firdaus Djaelani berdalih apabila premi batas bawah dihapus, industri asuransi akan ‘banting-bantingan tarif yang pada...

REGULASI PERPAJAKAN : Objek PPh Pasal 23 Ditambah

JAKARTA-Ditjen Pajak mengusulkan penambahan jenis jasa yang dikenai pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sebagai salah satu upaya mengamankan target pajak APBN-Perubahan 2014 sebesar Rp989 triliun. Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak John Hutagaol mengaku usukan perubahan regulasi tersebut akan ditindaklanjuti Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam waktu dekat. Dia mengaku usulan regulasi tersebut...

RPP E-COMMERCE: Aturan Pemain Asing Belum Matang

JAKARTA-Pemerintah akhirnya merampungkan hampir keseluruhan draf RPP e-commerce. Namun, dari 11 pokok aturan yang termuat dalam draf itu, regulasi soal pemain/ penanaman modal asing di bisnis online belum tersentuh. Setelah melalui tahap penggodokan yang panjang, draf regulasi yang ditunggu-tunggu banyak pelaku usaha tersebut dipastikan akan diserahkan kepada Sekretariat Negara sebelum masa kerja Kabinet...

Aksi Korporasi: OJK Dukung IPO Jiwasraya

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan belum menerima laporan resmi terkait rencana penawaran perdana saham (initial public offering/IPO) oleh PT Asuransi Jiwasraya. Namun, otoritas itu mendukung penuh rencana tersebut. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank OJK Durmoly F. Pardede mengatakan manajemen Jiwasraya telah berkomunikasi dengan otoritas terkait rencana penambahan modalm tetapi...

Kinerja Adaro Energy: Sukses Menjawab Tantangan Industri

“Duh, harga sahamnya turun. Padahal baru masuk,” keluh Diah, salah seorang investor ritel yang memgang saham PT Adaro Energy Tbk., akhir pekan lalu. Saha, berkode ADRO itu memang menggiurkan. Meroket 45,9% dalam kurun setahun. Siapa yang tidak tergiur melihat harga saham Adaro Energy (ADRO) yang dalam waktu kurang dari sebulan naik 12,2% menjadi Rp 1.330 pada awal pekan lalu, atau menyentuh...

Konglomerasi Keuangan: Entitas Utama Wajib Lapor

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mewajibkan konglomerasi keuangan untuk melaporkan entitas utamanya serta rincian lembaga jasa keuangan yang menjadi anggotanya, paling lambat pasa 31 Maret 2015. Hal itu tertuang dalam Rancangan Peraturan OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintergrasi bagi Konglomerasi Keuangan seperti dikutip, Senin (25/8).