Tidak Sesuai Dengan PP No. 36/2021, Upah Minimum 2023 Perlu Dikaji Kembali
Kenaikan upah minimum tahun 2023 hingga 10% sama sekali tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi dunia yang tengah didera krisis dan kini di ambang resesi. Perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki mulai mem-PHK karyawan akibat permintaan ekspor yang anjlok hingga lebih dari 50%. Kenaikan upah minimum yang baru saja diumumkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP)...
UMP 2023 akan Ditetapkan 21 November
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) menegaskan, penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dan upah minimum kabupaten/kota(UMK) tetap mengacu formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan atau sama seperti 2022.
PP 24/2022 Rilis, Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif Bisa Jadi Jaminan Utang
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Beleid tersebut diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Juli 2022.
HOLDING ULTRAMIKRO PP Sudah Diteken
Pemerintah telah resmi menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk memfasilitasi pembentukan holding ultramikro pada tahun ini.
Kemenperin Perbaiki Regulasi SNI
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya memperkuat regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri dalam menghasilkan produk berkualitas dan berkesinambungan.
Presiden Teken PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
Kemkominfo Gelar Konsultasi Publik Lima RPM Postelsiar
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengundang pihak terkait (stakholders) untuk mengikuti konsultasi publik atas lima rancangan peraturan menteri di bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran (RPM Postelsiar). Konsultasi atas turunan PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar tersebut akan digelar hingga Rabu (31/3).
Pembatasan Luas Kebun 8 Komoditas Strategis Hanya Untuk Pereizinan Baru
Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan bahwa pembatasan penggunaan lahan untuk usaha perkebunan pada delapan komoditas strategis hanya berlaku bagi perizinan usaha yang terbit setelah PP No 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian diberlakukan pada 2 Februari 2021.
Impor Perikanan Diperketat
Impor komoditas perikanan dan pergaraman yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri akan dilakukan lebih ketat. Hal tersebut menyusul terbitnya PP No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).
Akses Bahan Baku Dipermudah, PP Perindustrian Percepat Pemulihan Manufaktur
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian diharapkan dapat memberi kemudahan dan kepastian usaha bagi pelaku industri. PP yang merupakan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bakal mempercepat pemulihan sektor manufaktur, yang tahun lalu ambles 2,2%, akibat pandemi Covid-19.