UU NOMOR 29 TAHUN 1999 PERLU DIREVISI: Manipulator Laporan Harta Harus Kena Sanksi Pidana
Penyelenggara negara yang terbukti memanipulasi laporan harta kekayaan perlu diberi sanksi pidana yang berat. Karena itu, Undang-Undang No 28 Tahun 1999 yang di dalamnya mengatur laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) perlu direvisi. Sebab, dalam UU itu tidak ada sanksi pidana bagi pelanggar, namun hanya sebatas sanksi administratif.
Penanganan Kasus Jiwasraya Jangan Pakai Kacamata Kuda
Jakarta – Kalangan pelaku pasar modal meminta agar penanganan kasus Jiwasraya tidak menggunakan kacamata kuda atau berdasarkan satu perspektif saja. Penanganan secara komprehensif diperlukan agar pengusutan hukum kasus Jiwasraya bisa tetap berjalan tanpa mengganggu kegiatan transaksi di pasar modal.
OJK: Kasus Jiwasraya Tak Berdampak Sistemik
Jakarta – Kasus gagal bayar yang melilit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai tidak memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan Indoneia. Pasalnya, dalam Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) menyatakan lembaga jasa keuangan yang berpotensi memberikan risiko sistemik adalah bank, bukan lembaga keungan nonbank.
Gapki Optimistis RI Menang Lawan UE di WTO
Jakarta – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) optimistis Indonesia akan memenangi gugatan soal sawit di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah Indonesia melanjutkan gugatan kepada UE ke tahap konsultasi di WTO atas kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegared Regulation UE karena dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit Indonesia. Gugatan telah resmi...
Sengketa Kepailitan Merpati: Karyawan Berisiko Tidak Dibayar
Jakarta – PT Merpati Nusantara Airlines menyayangkan permohonan pailit yang diajukan sejumlah mantan karyawan dan menyebut risiko tak terbayarnya hak mereka.
Kuasa hukum Merpati Nusantara Airlines untuk restrukturisasi karyawan Rizky Dwinanto mengatakan tunggakan gaji dan uang pesangon mantan karyawan bisa saja tidak terbayar jika perusahaan aviasi itu dinyatakan pailit. Adapun, total karyawan...
Penyelesaian Utang: Merpati Terancan Pailit
Jakarta – Lama berkalang utang, kini PT Merpati Nusantara Airline diajukan ke pengadilan niaga agar segeara dinyatakan pailit guna membayar kewajiban ke karyawan.
Mantan karyawan perseroan telah menyodorkan pailit lewat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang teregistrasi No.4/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Perkaranya akan diperiksa majelis hakim pekan ini.
Penyelesaian Utang: Pailit, Rockit Aldeway dalam Insolvensi
Jakarta – Kendari mayoritas kreditu menyetujui proposal perdamaian yang ditawarkan, tidak lantas membuat PT Rockit Aldeway terselamatkan dari kepailitan. Aset perseroan segera dilelang.
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis (11/2) akhirnya memutuskan pailit perusahaan produsen batu split itu. Dalam sidang putusan, majelis hakim yang dipimpin Kisworo menilai hasil pungutan suara atau voting...
Gugatan Tata Usaha Negara: Perpres Kereta Cepat Dibawa ke PTUN
Bandung – Langkah pemerintah memuluskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung segera menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kaukus Lingkungan Hidup Jawa Barat sedang menyiapkan gugatan atas Peraturan Presiden Nomor 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta-Bandung atau pembangunan Kereta Cepat China Indonesia (KCIC).
Perkara Bancassurance: KPPU Kalah Kasasi Di Mahkamah Agung
Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus menelan pil pahit setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasinya dalam perkara bancassurance.
KPPU mengajukan permohonan kasasi pasa 27 Oktober 2015 dengan perkara No. 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015. Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera sebagai termohon kasasi.
Sengketa Klaim Asuransi: Perkara Perdata dan Kepailitan Bisa Linier
Jakarta – Putusan Kepailitan dan perkara perdata dinilai berjalan secara linier atau berdampingan tanpa ada yang didahulukan, serta tidak mempengaruhi asas keadilan.
Hal itu diungkapkan oleh saksi ahli dari pihak KZL Singapore terkait perkaranya melawan PT Asuransi Recapital dan PT Putra Samudra. Pihak penggugat menghadirkan Hadi Subhan sebagai adli dalam bidang hukum kepailitan untuk dimintai...