Ditargetkan Selesai Jumat (20/11), Pemerintah Kebut Penyelesaian Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan, sebanyak 24 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan empat ran cangan peraturan presiden (R-perpres) sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja hingga saat ini telah selesai dibahas dengan semua kementerian/ lembaga (K/L) terkait. Sedangkan 16 RPP sisanya akan terus dikebut untuk dirampungkan pa ling lambat Jumat (20/11).
UJI KONSTITUSIONALITAS: MK: Bukti dalam Uji Formil UU Cipta Kerja Harus Kuat
JAKARTA, KOMPAS — Hakim panel Mahkamah Konstitusi menyidangkan perkara uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kamis (12/11/2020). Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan itu, hakim panel meminta agar pemohon menyerahkan bukti-bukti cacat prosedural pembentukan UU Cipta Kerja. Selain itu, hakim panel juga meminta saran terkait dengan metode pengujian formil yang dapat menggugurkan...
Sektor Migas dalam UU Cipta Kerja
Undang-Undang No. 22/2011 tentang Minyak dan Gas Bumi yang proses revisinya menjadi inisiatif DPR dan telah berjalan selama 12 tahun menjadi bagian dalam UU Cipta Kerja.
PENYEHATAN INDUSTRI TELKO: 4G DAN KERANCUAN TEKNOLOGI BARU
Industri telekomunikasi diyakini bisa lebih efisien jika 4G diperbolehkan berbagai spektrum frekuensi. Permasalahannya apakah generasi keempat dapat dikategorikan teknologi baru yang diperkenankan untuk spectrum sharing, sesuai UU Cipta Kerja?
UU Cipta Kerja Beri Kepastian Hukum Penataan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) akan memberikan kepastian hukum sehingga memberikan dampak positif bagi sektor KP nasional.
Asing Masuk Pasar Modal
Dana asing mulai kembali masuk pasar modal Indonesia, didorong kepastian pilpres AS 3 November lalu yang memenangkan Joe Biden, keberhasilan uji coba kolaborasi negara maju mengembangkan vaksin Covid-19 yang mencegah infeksi 90% lebih, serta ditandatanganinya UU Cipta Kerja.
LEGISLASI: Pemerintah Berencana Menyerahkan Penyelesaian Problem UU Cipta Kerja ke MK
JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah berencana menyerahkan penyelesaian persoalan salah penulisan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pemerintah juga menyerahkan ke MK jika ada substansi di UU itu yang dianggap tidak tepat.
Akan tetapi, MK tidak dapat langsung memperbaiki salah penulisan yang terjadi di UU Cipta Kerja. Sebelumnya, mesti ada pihak...
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: Peran Komisi Penyiaran Indonesia Semakin Berkurang
JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berimplikasi terhadap kelangsungan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia. Peran dan wewenang komisi tersebut sebagai badan independen berpotensi semakin kabur.
Pendiri Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik, Masduki, saat dihubungi, Rabu (4/11/2020), di Jakarta, mengatakan, sebelumnya, proses perizinan penyelenggaraan penyiaran...
LEGISLASI: Konstitusi Sediakan Mekanisme Perbaikan UU Cipta Kerja
JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat masih membicarakan mekanisme yang tepat untuk memperbaiki sejumlah kesalahan penulisan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Mekanisme perbaikan atas kesalahan itu sebenarnya telah disediakan oleh konstitusi dan undang-undang. Jika perbaikan yang dilakukan tidak melalui mekanisme konstitusional, akan menciptakan ketidakpastian...
Yusril: UU Cipta Kerja Tetap Sah Walau Ada Salah Ketik
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat permasalahan salah ketik dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai tidak berpengaruh terhadap norma yang diatur di dalamnya.