RUU CIPTA KERJA: RUU Cipta Kerja Pangkas Peran Daerah di Sektor Energi
JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai memangkas peran pemerintah daerah di sektor energi dan sumber daya mineral. Pemangkasan itu diharapkan mengatasi hambatan perizinan dan mendongkrak investasi. Namun, hal itu dinilai kontradiktif dalam konteks otonomi.
Ada setidaknya empat undang-undang (UU) sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang akan direvisi dalam RUU Cipta...
RUU CIPTA KERJA: Perlu Ruang Kebebasan untuk Perbaikan
JAKARTA, KOMPAS – Perbaikan dan penyempurnaan substansi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang segera dibahas di Parlemen memerlukan masukan dan pendapat masyarakat. Karena itu, ruang kebebasan berpendapat—termasuk kritik untuk perbaikan dan penyempurnaan RUU agar bisa diterima semua pihak—sangat diperlukan,
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin...
SURVEI LITBANG KOMPAS: RUU Cipta Kerja dan Hak Pekerja
Penyusunan RUU Cipta Kerja merupakan langkah positif untuk memperkuat iklim investasi. Namun, upaya ini diharapkan tetap selaras dengan perlindungan atas hak dan kesejahteraan pekerja. Sosialisasi dan partisipasi publik menjadi kunci untuk memenuhi keselarasan tersebut.
Harapan masyarakat akan terciptanya keseimbangan antara kemudahan berinvestasi dan terlindunginya hak pekerja dalam Rancangan Undang-Undang...
RUU Cipta Kerja Sektor Pelayaran: Omnibus Law Tak Sentuh Administrasi Pelabuhan
Bisnis, Jakarta – Pemrintah dan DPR disarankan memasukkan klausul penyederhanaan mata rantai administrasi pelabuhan dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menarik minat oinvestor berbisnis di Indonesia.
Kadin Sosialisasikan RUU Cipta Kerja dan Perpajakan
JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumpulkan para pelaku usaha nasional untuk mensosialisasikan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan yang baru-baru ini diserahkan oleh pemerintah ke DPR.
Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran nasional tentang pentingnya transformasi ekonomi yang dimulai 2020-2024, untuk mencapai visi Indonesia Maju di tahun 2045. Kadin mendukung...
Kemendag Sesuaikan UU Perdagangan dan UU Metrologi Legal
JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan itu dilakukan melalui penyesuaian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
Penyesuaian tersebut meliputi klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha dan...
PENYEDERHANAAN IMB & AMDAL: Pengawasan Perlu Dijamin
Bisnis, JAKARTA – Pemerintah perlu menjamin mekanisme pengawasan di daerah sejalan dengan rencana penyederhanaan Izin Mendirikan Bangunan dan Analisis Dampak Lingkungan yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja.
RUU CIPTA KERJA: Masukan Masih Dibutuhkan
Bisnis, JAKARTA – Pemerintah meminta elemen masyarakat terus memberikan masukan terkait dengan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja sebagai bagian dari koreksi saat sudah memasuki pembahasan intensif dengan DPR.
RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Sejumlah Pasal Picu Polemik
Munculnya draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang juga mengatur tentang sektor energi dan sumber daya mineral menjadi polemik di kalangan pengusaha dan ahli pertambangan.
RUU CIPTA KERJA: Dapen Bakal Kian Berat
Bisnis, JAKARTA – Industri dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dinilai akan menghadapi dua tantangan besar jika Rancangan Undang-Undang Cipta Lerja, yang sebelumnya direncanakan bernama Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka, berlaku.