SATU MEJA: Ada Penumpang Gelap “Omnibus Law”?
Pemerintah telah menyerahkan surat presiden bersama dengan draf dan naskah akademik RUU Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 12 Februari 2020. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, DPR akan membahas draf itu secara terbuka. Karena merupakan RUU yang melibatkan banyak sektor, ia memperkirakan pembahasan regulasi sapu jagat (omnibus law) akan melibatkan sedikitnya tujuh komisi di DPR. Draf...
Omnibus Law: RUU Cipta Kerja Minim Mengatur Sektor Logistik
Bisnis, Jakarta – Pelaku usaha logistik menyayangkan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum maksimal memfasilitasi kebutuhan dasar para pengusaha di sektor tersebut.
RUU CIPTA KERJA: Keberpihakan Terhadap Ekonomi Digital Dinilai Kurang
JAKARTA, KOMPAS – Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai belum terlalu berpihak pada perkembangan ekonomi digital. Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat saat ini dianggap belum dibarengi peningkatan serapan tenaga kerja yang optimal.
Pendiri Institute for Social, Economic, and Digital (ISED), Sri Adiningsih menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja belum sepenuhnya memfasilitasi proses...
OMNIBUS LAW: Kejar Momentum, Pemerintah Pasang Target Ambisius
JAKARTA, KOMPAS – Di tengah gelombang kritik dan protes dari berbagai pihak, pemerintah meminta Dewan Perwakilan Rakyat tancap gas membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai target tenggat 100 hari kerja. Pemerintah ingin mengebut pembahasan RUU sapu jagat itu dengan memanfaatkan momentum kondisi perekonomian global yang saat ini sedang terkena dampak wabah virus korona baru atau Covid-19.
Sampai...
Airlangga: RUU Cipta Kerja untuk Wujudkan Indonesia Maju
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju.
Airlangga menuturkan, melalui RUU Cipta Kerja yang akan tetap memperhatikan koridor konstitusi ini nantinya dilandaskan untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan...
RUU CIPTA LAPANGAN KERJA: Pengembang Kelas Menengah Bawah Perlu Dilindungi
Bisnis, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruan gmenilai Rancangan RUU Cipta Kerja bisa kembali membangkitkan industri properti. MEski demikian, ketentuan itu diharapkan tidak menekan pebisnis properti kelas menengah bawah.
Pemerintah Bakal Gelar Roadshow Omnibus Law Ciptaker ke 18 Kota
Jakarta – Pemerintah berencana untuk menggelar roadshow terkait Omnibus Law Cipta Kerja ke 18 kota di Indonesia guna menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal hadir di lima kota dari keseluruhan roadshow tersebut.
MENCERMATI RUU CIPTA KERJA
Pemerintah harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan prospektif bagi pengusaha, tetapi di sisi yang lain pemerintah juga harus mampu menjaga agar para pekerja tetap mendapatkan hak mereka secara adil.
Rancangan Undang-Undang ”Omnibus Law” yang akan menjadi payung hukum ”sapu jagat” untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia tampaknya masih mengundang polemik dan perdebatan...
DILEMA RUU CIPTA KERJA
Dalam demokrasi, kebijakan selalu menjadi ajang pertarungan aneka kelompok kepentingan. Jika tak dinavigasi dengan baik bisa berpotensi menimbulkan risiko politik.
Dalam negara demokrasi, tak banyak pemimpin berani melakukan perubahan besar saat situasi baik-baik saja. Perubahan besar berisiko menumbangkan kekuasaannya. Dalam ekonomi ada konsensus, saat situasi baik terbit lebih banyak kebijakan buruk;...
RUU CIPTA KERJA: Menanti Skema Upah Padat Karya
Bisnis, JAKARTA – Kepastian mengenai upah minimum yang akan diberlakukan untuk sektor industri padat karya masih menggantung. Pasalnya, pemerintah belum memiliki skema upah khusus untuk sektor yang menyerap banyak tenaga kerja ini.