Terbesar di Asia: Holding Perkebunan dan Kehutanan Diresmikan
SURABAYA- Dua perusahaan induk (holding) baru, yakni holding BUMN perkebunan dan BUMN kehutanan resmi terbentuk. Ini merupakan holding perkebunan dan kehutanan terbesar di Asia dan masuk lima besar dunia. Pembentukan dua holding itu diharapkan mampu menaikkan daya saing, mendongkrak penerimaan negara, dan memberikan multiefek bagi perekonomian
Peresmian dilakukan olehMenteri Badan UsahaMilik Negara...
RIGHTS ISSUE BW PLANTATION: Akuisisi Green Eagle Tunggu Kreditur
JAKARTA-Perusahaan kepala sawit PT BW Plantation Tbk. masih menanti persetujuan dari PT Bank DBS Indonesia untuk melancarkan rencana akuisisi Green Eagle Holdings dengan menggunakan dana hasil penerbitan saham baru.
Hal ini disampaikan Kelik Irwantono, Sekretaris Perusahaan BW Plantation, kepada PT Bursa Efek Indoensia terkait dengan kemungkinan pembatasan (negative covenant) dari kreditur perseroan...
UU PERKEBUNAN GAPKI minta kebijakan modal asing tak memberatkan
JAKARTA. Polemik mengenai pembatasan modal asing di perusahaan perkebunan belum final. Pasalnya, meski dalam Undang-undang Perkebunan tidak disebutkan rinci mengenai pembatasan modal asing dalam sebuah perusahaan, namun kebijakan tersebut akan tetap diberlakukan di peraturan turunannya yakni PP (Peraturan Pemerintah).
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadil Hasan...
Holding BUMN Perkebunan-Kehutanan Diluncurkan
JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan memastikan Holding Company BUMN Perkebunan dan perusahaan induk Kehutanan diluncurkan pada 2 Oktober 2014. Setelah itu, kedua holdingdiharapkan langsung beroperasional.
“Sejak waktu peluncuran Holding Kebun dan Holding Kehutanan itu, maka keduanya resmi mulai beroperasi. Peluncuran dilakukan di Surabaya bersamaan dengan pelaksanaan Rapat...
UU PERKEBUNAN UU Perkebunan coret kepemilikan asing 30%
JAKARTA. Undang-undang Perkebunan yang disahkan hari ini mencoret kepemilikan asing sebesar 30%. Sebagai gantinya besaran kepemilikan asing akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Itu pun hanya menyentuh pada komoditas sawit.
Siswono Yudo Husodo, anggota Komisi IV mengatakan, semua fraksi setuju atas pembatasan kepemilikan asing diatur dalam PP. Itu pun tidak menjaring seluruh komoditas, hanya...
RUU Perkebunan Sudah ProInvestasi
JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan (RUU Perkebunan) yang merupakan revisi dari UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan secara keseluruhan sudah proinvestasi.
Itu dengan tidak dimuatnya per sentase pembatasan kepemilikan saham asing di perusahaan perkebunan dan akan mengaturnya secara khusus dalam peraturan pemerintah (PP).
RUU...
PP Gambut Terbuka Untuk Direvisi
JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan bahwa PP No 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terbuka untuk direvisi dengan mengajukan evaluasi melalui gugatan proses hukum. Bagi pemangku kepentingan di sektor kehutanan yang merasa keberatan dengan kehadiran PP itu bisa menempuh upaya tersebut.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, PP Gambut dirancang...
HOLDING BUMN PERKEBUNANl: PTPN III Persiapkan Konsolidasi
JAKARTA-PT Perkebunan Nusantara III menyatakan langkah pertama yang akan dilakukan bersama 14 BUMN perkebunan yang dilebur yaitu konsolidasi untuk menetapkan prioritas utama.
Direktur Keuangan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Erwan Pelawi mengatakan perusahaan tengah mempersiapkan diri membentuk kesatuan yang kuat dengan memperhatikan kenaikan nilai tambah.
Kinerja Keuangan PTPN III Ditopang Sawit
JAKARTA – PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) menargetkan laba bersih Rp 1 triliun tahun ini atau naik sekitar 53% dari realisasi tahun lalu Rp 650 miliar. Tahun lalu, komoditas sawit masih menjadi penopang utama perolehan laba bersih sebesar 80%, sedangkan karet hanya 20%. Tahun ini, sawit juga diyakini masih mendominasi kinerja keuangan BUMN itu.
Direktur Keuangan PTPN III Erwan Pelawi mengatakan,...
Disahkan Pekan Ini, RUU Perkebunan Jamin Dunia Usaha
JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin kehadiran amendemen UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mampu memberikan kepastian usaha bagi investor di Tanah Air. Selain tidak berlaku surut, amendemen UU Perkebunan juga tidak menyebutkan persentase pembatasan kepemilikan saham asing di perusahaan perkebunan dan akan mengaturnya secara khusus dalam peraturan pemerintah (PP). Amendemen UU...