DAMPAK OMNIBUS LAW PERPAJAKAN: DJP Siapkan Pengganti Hilangnya Pajak Rp 80 T
Pemberian sejumlah fasilitas perpajakan, penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak badan, dan beberapa kebijakan yang akan diakomodasi dalam RUU Omnibus Law Perpajakan diperkirakan menggerus penerimaan negara hingga 80 Triliun.
Diinvestasikan di Indonesia, Dividen Dibebaskan dari PPh
Jakarta – Pemerintah menyiapkan sejumlah ketentuan dan fasilitas perpajakan sebagai upaya bagi penguatan perekonomian nasional. Salah satunya adalah pengecualian dari pengenanaan pajak penghasilan (PPh) terhadap dividen, baik dari dalam maupun luar negeri, serta penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri yang diinvestasikan di wilayah Negera Kesatuan Republik...
MASUK DALAM DRAF OMNIBUS LAW PERPAJAKAN: Upaya Pemajakan e-Commerce Dimulai
Pemerintah mulai mengambil langkah serius dan nyata dalam upaya untuk memajaki aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce di Tanah Air.
OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK: Ketentuan PPn Dievaluasi
Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) menyusul belum optimalnya penerimaan negara dari sektor tersebut.
RI-Singapura Perbarui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Jakarta – Indonesia dan Singapura telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty sebagai penyempurnaan perjanjian serupa yang terakhir diteken pada 1990 dan berlaku mulai 1992. Di antara yang disepakati dalam P3B yang baru itu adalah tarif pajak royalti yang diturunkan menjadi dua lapis yaitu 10% dan 8%.
Insentif Fiskal: Kemenkeu Siap Limpahkan Kewenangan
Bisnis, Jakarta – Kementerian Keuangan siap mendelegasikan kewenangan memutuskan pemberian insentif fiskal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pelimpahan wewenang akan dilakukan muali 3 Februari.
IKLIM USAHA: Kepastian Regulasi dan Transparansi Perpajakan Jadi Sorotan
JAKARTA, KOMPAS — Perkumpulan perusahaan Jepang yang tergabung dalam The Jakarta Japan Club menilai arah undang-undang sapu jagat atau omnibus law yang disiapkan pemerintah Indonesia sudah tepat. Namun demikian, mereka memberi catatan perbaikan bidang ekonomi di periode kedua Presiden Joko Widodo, yakni soal kepastian regulasi dan transparansi perpajakan.
Presiden The Jakarta Japan Club (JJC),...
Kendaraan Listrik DKI Gratiskan Pajak BBNKB
Bisnis, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif bagi pemilik kendaraan listrik yang ada di Ibu Kota.
Pemerintah akan Kejar Pajak Netflix Lewat Omnibus Law
Jakarta – Pemerintah menyatakan bahwa Omnibus Law Perpajakan di dalamnya akan mengatur pajak digital, termasuk kewajiban pajak perusahaan layanan konten video melalui jaringan internet (over-the-top/OTT), seperti Netflix dan sejenisnya.
Omnibus Law Perpajakan dan Agenda Besar Ekonomi
Setelah 16 paket kebijakan ekonomi meluncur di periode pertama, kini perhatian pemerintah semakin mengerucut pada akar masalah yang membelit kinerja perekonomian, terutama soal investasi. Akar dari masalah tersebut adalah ketidakpastian berusaha, salah satunya akibat perizinan berbelit-belit.
Laporan Forum Ekonomi Dunia menempatkan Indonesia di peringkat ke-103 dari 140 negara untuk prosedur perizinan....