Jakarta – Pemerintah menyatakan bahwa Omnibus Law Perpajakan di dalamnya akan mengatur pajak digital, termasuk kewajiban pajak perusahaan layanan konten video melalui jaringan internet (over-the-top/OTT), seperti Netflix dan sejenisnya.
Sumber: Investor Daily. Senin, 20 Januari 2020.
