Iuran Tapera : Pemerintah Melunak, Apindo Bergeming
JAKARTA – Pemerintah mengisyratkan besaran komposisi iuran tabungan perumahan rakyat bakal berbeda dari pembahasan saat Undang-Undang Tapera belum disahkan.
Sebelumnya, dalam pembahasan RUU Tapera hingga akhirnya disahkan menjadi UU pada Februari 2015, mencuat angka pekerja akan membayar 2,5% dari total iuran dan pengusaha sebanyak 0,5% dari iuran maksimal 3% dari total gaji pekerja.
Sumber...
Jasa Properti : Co-Working & Daring Menggeliat
JAKARTA – Bisnis penyedia perkantoran atau yang kerap disebut virtual office dan kini berkembang menjadi co-working space berpotensi menjadi bisnis properti modern.
CEO Kolega Co-Working Space Rafi R. Hiramsyah mengatakan, pada masa yang akan datang bisnis properti tidak hanya berbentuk aset, ada banyak produk salah satunya co-working space.
Sumber Busines Indonesia
Proyeksi Pricewaterhousecoopers : Saatnya Mengantisipasi Perubahan 2020
Pricewaterhouse Coopers memproyeksikan sejumlah indikasi yang menandai perubahan yang sangat signifikan dalam industri real estat dunia pada 2020 yang perlu mulai diantisipasi oleh kalangan pengembang.
Pada 2020 dan sesudahnya, investasi real estat akan dihadapkan pada perubahan ekonomi dan sosial yang begitu cepat. Hal itu akan mengubah secara signifikan arah tren pengembangan real estat.
Sumber...
UU Tapera : Rumah untuk Semua
Angka kekurangan rumah berdasarkan konsep kepemilikan sebesar 13,5 juta unit tahun 2010 atau diperkirakan sudah 15 juta unit tahun 2015 terus menjadi mantra. Terlebih, dengan kebutuhan rumah sebanyak 800.000 unit per tahun, kemampuan penyediaan rumah, baik swasta maupun pemerintah, tidak lebih dari separuhnya. Hal itu menggambarkan betapa mendesaknya persoalan merumahkan rakyat.
Ketika membahas Rancangan...
Desain Industri: Perusahaan Baja Ringan Gugat Ditjen KI
Jakarta – PT Kepuh Kencana Arum mengajukan gugatan terhadap Direktorat Desain Industri yang dikecewakan karena penolakan tetap yang ditetapkan atas permohonan pendaftaran desain reng baja ringan lipat dan non lipat.
PT Kepuh Kencana Arum diwakili oleh Henry Setiawan selaku komisaris perusahaan. Kuasa hukum penggugat Uus Muliyaharja mengatakan alasan penolakan yang diberikan oleh Direktorat Desain...
RENCANA PENERAPAN PROTOKOL MADRID: Pendapatan Konsultan HKI Terancam
JAKARTA — Pengaplikasian Protokol Madrid ke dalam rancangan Undang-undang Merek yang baru mendapatkan kritikan dari sejumlah konsultanhukum kekayaan intelektual.
Konsultan merek dari AMR Partnership Sigit Nugraha menilai aplikasi sistem tersebut berisiko me rugikan kalangan konsultan ke kayaan intelektual dalam negeri. Selama ini, pemilik merek asing kebanyakan menggunakan jasa konsultan lokal untuk...
Investasi Properti : Negara-Negara Ini Tawarkan Kemudahan
Keberadaan investor asing sangat didambakan oleh setiap negara untuk memajukan perekonomiannya. Tak terkecuali di sektor properti. Berbagai kemudahan dan insentif di bidang perpajakan ditawarkan.
RE/MAX yang baru setahun berada Indonesia baru saja menggelar RE/MAX Annual Convention 2016 yang digelar Rabu (27/1) di Jakarta yang mempertemukan berbagai perwakilan negara untuk berbicara tentang kemudahan...
Air Minum : Investasi SPAM Bandar Lampung Dikaji Ulang
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih melakukan kajian ulang terhadap biaya investasi proyek Sistem Penyediaan Air Minum Bandar Lampung yang semula ditaksir mencapai Rp800 miliar. Akibatnya, proses lelang yang semula ditargetkan dapt diteken Maret 2016 terpaksa mundur dari jadwal.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Andreas Suhono mengungkapkan, proyek tersebut...
Kekayaan Intelektual:AS Akan Kaji Ulang Prosedur Kantor Paten
New York – Mahkamah Agung Amerika Serikat akan mengkaji ulang proses pendaftaran dan pembatalan paten. Pengadilan tertinggi di Negeri Paman Sam itu akan melihat apakah prosedur yang digunakan Kantor Paten dan Merek Dagang AS membuat pembatalan paten menjadi sangat mudah dilakukan pihak ketiga.
Hakim Agung akan melihat lagi, apakah kantor paten menafsirkan paten yang didaftarkan dengan benar....
Pendukung Hak Lisensi: Pemerintah Diminta Terbitkan Regulasi
Jakarta – Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM diminta untuk menelurkan regulasi yang lebih rinci terkait dengan hak lisensi di Indonesia.
Konsultan Kekayaan Intelektual Sigit Nugraha dari kantor hukum AMR Partnership mengatakan selama ini belum ada regulasi turunan jelas yang mengatur hak perjanjian pemberian hak merek tersebut. Ditjen KI hanya sebatas melakukan fungsi administratif,...