Regulasi Turunan UU Ciptaker Mesti Lindungi Sawit Petani
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan regulasi turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK/Ciptaker) mampu melindungi kebun sawit petani.
RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Usaha Perkebunan Tak Wajib Amdal
Jakarta – Pemerintah akan memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pelaku usaha terutama dalam mendapatkan perizinan berusaha di subsektor perkebunan, salah satunya dengan tidak mewajibkan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pada usaha perkebunan. Kemudahan lainnya adalah pemerintah tidak membatasi waktu pengusahaan lahan perkebunan dan tidak menarik lahan tersebut meski lahan tidak...
SEKTOR PERKEBUNAN: Babak Baru Perbaikan Data Sawit
Ditetapkannya data tutupan kebun kelapa sawit terbaru diharapkan dapat mempermulus upaya para pemangku kepentingan untuk mengurai permasalahan legalitas lahan yang masih berkelindan di perkebunan komoditas andalan ekspor itu.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan luas tutupan lahan perkebunan sawit termutakhir dengan luas 16,381 juta hektare (ha) yang tersebar di 26 provinsi di...
BANTUAN PEMPROV: Sumatra Utara Pacu Perkebunan
Bisnis, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara berfokus mengembangkan perkebunan, yang merupakan satu dari tiga sektor industri dan perdagangan.
Pengecualian SVLK: Aturan Dinilai Merugikan
Jakarta – Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan No. 89/2015 tentang Ekspor Produk Industri Kehutanan menyebabkan seluruh produk ekspor hasil hutan Indonesia dibebani biaya pemeriksaan oleh Uni Eropa.
Liana Bratasida, Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), mengatakan pengecualian pengenaan sistem verifikasi legislasi kayu (SVLK) untuk...
PERSOALAN LINGKUNGANSorotan ke Industri Sawit
Bertahun-tahun industri kelapa sawit dituding sebagai biang keladi kerusakan lingkungan. Sejumlah perusahaan sawit pun dimintai pertanggungjawaban untuk lebih mengedepankan kelestarian lingkungan dalam mengelola bisnis.
Bisnis Indonesia. 12 Februari 2016. hal: 6
Mendag Minta Parlemen Perancis Batalkan Pajak CPO
JAKARTA –Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong menemui parlemen Prancis pada Kamis (10/2) untuk meminta pembatalan pemberlakuan pajak progresif minyak kelapa sawit yang diatur dalam Amandemen No 367. Rencananya, Majelis Nasional Prancis akan memutuskan amandemen ini menjadi undang-undang pada 15 Maret 2016.
“Kami secara resmi minta Pemerintah dan Parlemen Prancis membatalkan amandemen...
PNBP Sektor Kehutanan : Pungutan Nilai Tegakan Tidak Akan Dikembalikan
JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan tidak akan mengembalikan setoran penggantian nilai tegakan atau PNT kepada pengusaha kehutanan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
“[Eksekusi] berlaku saat salinan (putusan penghapusan PNT) diterima. Namun, putusan resminya belum dibuat,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestasi KLHK Ida Bagus...
Pemerintah Akan Pangkas Hambatan Industri Sawit dan Kertas
JAKARTA – Pemerintah berjanji untuk mengatasi berbagai hambatan ( bottlenecking) yang dihadapi industri berbasis kehutanan di Tanah Air, terutama industri kelapa sawit serta bubur kertas (pulp) dan kertas. Keduanya merupakan industri strategis karena mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Oleh karenanya kendala perizinan, birokrasi, perpajakan, pasokan bahan baku, hingga...
Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan: RAPP Bangun 1.200 Sekat Kanal
Pekanbaru – PT Riau Andalan Pulp and Paper atau RAPP membangun 1.200 sekat kanal untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada tahun ini.
Direktur RAPP Rudi Fajar mengatakan 1.200 sekat kanal itu dibangun di seluruh areal yang berpotensi terjadinya karhutla, seperti pesisir Riau.