Haki Jadi Jaminan: OJK Dalami Manajemen Risiko
Otoritas Jasa Keuangan akan mendalami manajemen risiko dari hak kepemilikan intelektual sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.
Tidak Ada ‘Kanibalisasi’ Perusahaan, Menkeu: PP Holding Ultramikro Tunggu Teken Presiden
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, peraturan pemerintah (PP) terkait dengan pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) ultramikro tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
REGULASI POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN: Beleid Rampung April 2021
Pem-bahasan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai pos, telekomunikasi, dan penyiaran atau Postelsiar ditargetkan rampung April 2021.
Akses Bahan Baku Dipermudah, PP Perindustrian Percepat Pemulihan Manufaktur
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian diharapkan dapat memberi kemudahan dan kepastian usaha bagi pelaku industri. PP yang merupakan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bakal mempercepat pemulihan sektor manufaktur, yang tahun lalu ambles 2,2%, akibat pandemi Covid-19.
Aturan Turunan UU Ciptakerja Akan Gairahkan Sektor Pertanian
Kehadiran peraturan turunan untuk pelaksanaan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) diharapkan bisa berjalan efektif sehingga mampu menggairahkan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan nasional. Pemerintah sudah merilis 49 peraturan turunan untuk pelaksanaan UUCK yang terdiri atas 45 peraturan pemerintah (PP) dan empat peraturan presiden (Perpres).
PP Postelsiar Atur OTT Asing Hingga Migrasi TV Digital
Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) sebagai turunan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Postelsiar
OTT Diwajibkan Kerja Sama dengan Penyelenggara Telko
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) versi terbaru mewajibkan seluruh pelaku usaha penyedia konten melalui jaringan internet (over-the-top/OTT) global untuk bekerja sama dengan penyelenggara jaringan, atau jasa telekomunikasi (telko) di Indonesia.
Pemerintah Sederhanakan Perizinan Perikanan
Deputi II Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, pemerintah melakukan penyederhanaan dan kemudahan perizinan di sektor kelautan dan perikanan (KP) yang telah diakomodasi dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tertuang dalam Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) UU itu.
Aturan Turunan UU Ciptaker Bisa Diimplementasikan 2 Februari 2021
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah menyiapkan 44 aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, yang terdiri atas 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden.
BP Jamsostek: PP Relaksasi Iuran Sudah Diteken Presiden
Peraturan Pemerintah (PP) terkait relaksasi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) atas dampak Covid-19 disebut telah ditandatangani oleh presiden. Skema relaksasi tersebut berupa diskon iuran dan penundaan pembayaran.