KORUPSI BANTUAN COVID-19 DI BEBERAPA NEGARA: Saat hak Masyarakat Ditilap
Ada gula ada semut. Seolah tak memedulikan situasi genting pemulihan ekonomi dari pandemi virus corona, ceruk uang dan anggaran negara kerap memantik tindak korupsi. Upaya melawan rasuah pun kini menjadi lebih penting dari sebelumnya.
Presiden: Reformasi Layanan Publik untuk Perkecil Peluang Korupsi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah terus mereformasi sektor layanan publik dan sektor perizinan untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.
KORUPSI: Demokrasi dan Korupsi
Tajuk Rencana Kompas 18 November 2020 mengambil judul ”Korupsi Masih Masif, Terus…”. Jika tajuk dipahami sebagai teropong dan refleksi redaksi atas apa yang menjadi kegelisahan publik, atau apa yang tengah dipikirkan publik secara penad, tentu pesan di dalamnya perlu menjadi perhatian bersama.
Ulasan tajuk itu merupakan respons atas dua hasil penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):...
KORUPSI PERIZINAN: Potensi Korupsi Perizinan Berusaha
Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan, tujuan UU Cipta Kerja adalah menyederhanakan, menyinkronkan dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja.
Pernyataan dalam warta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, “UU Cipta Kerja Tingkatkan Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia” (Kompas, 14/11/2020), sepintas dapat dimengerti. Namun, apabila didalami...
KORUPSI SEKTOR KEHUTANAN: Penegakan Hukum Perlu Diperkuat
JAKARTA, KOMPAS — Penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor kehutanan perlu diperkuat. Hal tersebut penting agar masyarakat di sekitar hutan tidak lagi menjadi korbannya.
Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi dan U4 Anti-Corruption Resource Center menunjukkan, penegakan hukum di sektor kehutanan masih lemah. Pada 2016, KPK telah membawa 30 terdakwa ke pengadilan karena penyalahgunaan kekuasaan...
ATURAN PEMIDANAAN KORUPSI: HINDARI DISPARITAS HUKUMAN
Mahkamah Agung menerbitkan regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan vonis perkara tindak pidana korupsi. Beleid itu bakal mulai disosialisasikan pada pekan depan.
Peraturan Terkait: PerMA 1 Tahun 2020
DPR Sahkan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik RI dan Swiss
DPR RI mengesahkan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Hukum Timbal Balik dalam Pidana Antara Indonesia dan Konfederasi Swiss.
Pengesahan itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjelaskan, Perjanjian...
ANGGARAN PENANGANAN VIRUS CORONA: KORUPSI DITUNTUT HUKUMAN MATI
Komisi Pemberantasan Korupsi diminta menindak tegas perilaku korupsi dan penyimpangan terkait dengan penanganan pandemi virus corona sesuai yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 dan regulasi lainnya.
PENGUSUTAN PERKARA KORUPSI: Dewas KPK Bersuara
Bisnis, JAKARTA – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya bersuara terkait dengan rumor yang berkembang akhir-akhir ini.
Kehadiran struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK itu, disebut-sebut memperlambat kinerja KPK dalam mengusut perkara korupsi.
Bisnis Indonesia, 15012020.
Dugaan Korupsi Jiwasraya Mulai Terkuak
JAKARTA, KOMPAS— Dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang diperkirakan merugikan nasabah dan negara Rp 27 triliun mulai terbongkar. Kejaksaan Agung, Selasa (14/1/2020), menahan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya, yakni mantan jajaran direksi Jiwasraya dan pihak swasta yang turut menikmati keuntungan.
Berkaca dari kasus Jiwasraya, Kejaksaan Agung mendorong komitmen...