RUU CIPTA KERJA: Karhutla di Konsesi Tanggung Jawab Korporasi
JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyatakan bahwa perusahaan pemegang izin konsesi kehutanan tetap berkewajiban menjaga areal konsesinya dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal tersebut tertuang dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai perubahan pasal dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Bisnis...
Kekayaan Negara Bisa Hilang Rp. 5 Triliun Per Tahun, Sistem Pengelolaan Sektor Kehutanan Perlu Diperbaiki
JAKARTA – Sistem atau mekanisme pengelolaan sumber daya alam (SDA) bidang kehutanan di Tanah Air perlu diperbaiki. Saat ini, banyak proses terkait alokasi kawasan hutan dan lahan yang masih menggunakan mekanisme insecure property rights (legal tidak legitimate/LTL) yang membuat semua informasi terkait SDA kehutanan lebih dikuasai oleh swasta atau perorangan yang mendapatkan perizinan.
Penerapan mekanisme...
Perizinan Kehutanan Beri Celah Pelanggaran Di Daerah
JAKARTA-Wakil Direktur Forest Watch Indonesia (FWI) Soelthon Gussetya Nanggara menyatakan bahwa terjadinya pelanggaran hukum di sektor kehutanan lebih banyak dipicu oleh kebijakan pemerintah itu sendiri. Misalnya pemberian izin oleh pemerintah pusat yang masih memberi ruang pelanggaran bagi pelaksana di daerah dengan berbagai modus.
Soelthon mengatakan, kebijakan pemerintah masih memberikan peluang...
Pemerintah Atur Kembali Ketentuan Izin Pinjam Pakai Hutan
JAKARTA – Pemerintah mengatur kembali kebijakan izin pinjam pakai kawasan hutan dengan diterbitkannya PP No 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Aturan tersebut diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Desember 2015. Perubahan mencakup jenis kegiatan, kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, dan prosedur penggunaan kawasan...
Jokowi : Tidak Boleh Ada Izin Baru Di Lahan Gambut
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan perlunya perbaikan dan penataan ekosistem gambut untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun-tahun mendatang. Untuk itu, Kepala Negara sudah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk tidak lagi memberikan izin baru di atas lahan gambut untuk kepentingan apapun, areal gambut yang telah dibakar juga...
Menperin Minta Moratorium HTI Dicabut, Industri Kertas Terancam Setop Produksi
JAKARTA – Sejumlah perusahaan di industri bubur kertas (pulp) dan kertas nasional terancam berhenti berproduksi tahun depan, seiring berlakunya pembekuan izin operasi hutan tanaman industri (HTI) akibat maraknya kebakaran hutan. Kebijakan itu membuat pasokan bahan baku berupa kayu ke industri pulp dan kertas tersendat.
Sejalan dengan itu, ekspor pulp dan kertas tahun depan bakal kurang dari US$ 5,6...
KEBAKARAN HUTAN & LAHANPerppu Gambut Disiapkan
JAKARTA — Pemerintah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Bisnis Indonesia. 04 November 2015. hal: 1
KEBAKARAN HUTANKemen-LHK Cabut Izin PT Tempirai Palm di OKI
JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim izin perusahaan perkebunan PT Tempirai Palm Resources yang beroperasi di Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, telah dicabut karena terindikasi lalai menjaga lahan konsesi dari kebakaran.
14 Perizinan Sektor Kehutanan Diperlonggar
JAKARTA-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan deregulasi atas 14 perizinan di sektor usaha kehutanan, di antaranya dengan memangkas proses perizinan menjadi hanya 1215 hari kerja. Itu untuk memudahkan masuknya arus investasi ke sektor usaha tersebut.
Ke-14 izin itu adalah izin pinjam pakai kawasan hutan tahapan eksplorasi, izin pinjam pakai kawasan hutan tahapan operasi produksi,...
HUTAN TANAMAN INDUSTRI: Kalimantan Barat Tata Ulang Perizinan
PONTIANAK—Izin operasional terhadap perusahaan hutan dan tanaman industri di Kalimantan Barat terus dalam
pengawasan dan evaluasi guna menjaga iklim investasi perkebunan wilayah ini.
Kepala Dinas Kehutanan Kal-bar Marius Marcellus TJ mengatakan proses penataan ulang izin terhadap perusahaan hutan dan tanaman industri (HTI) terus dilakukan mengingat sejumlah perusahaan berpotensi menyalahgunakan perizinan.
Sumber:...