JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan perlunya perbaikan dan penataan ekosistem gambut untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun-tahun mendatang. Untuk itu, Kepala Negara sudah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk tidak lagi memberikan izin baru di atas lahan gambut untuk kepentingan apapun, areal gambut yang telah dibakar juga harus diambilalih pemerintah.
Presiden tidak ada pilihan lain untuk mengatasi karhutla selain dengan harus melakukan perbaikan dan penataan ekosistem. Karena itulah, Presiden menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada izin baru di area gambut. “Saya sudah perintahkan juga Menteri LHK untuk mengambil alih areal gambut yang terbakar dan langsung menugaskan nanti BRG (Badan Restorasi Gambut) segera membuat rencana aksi di lahan-lahan yang tadi saya sampaikan,” ujar Presiden usap rapat koordinasi tentang karhutla seperti dilansir situs resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Senin (18/1).
Untuk itu pula, Presiden meminta BRG agar langsung bekerja, merencanakan, dan membuat masterplan, karena kierja BRG juga dilihat oleh internasional. BRG bertugas sampai 31 Desember 2020. “Ini pimpinan Pak Nazir Foead. Pimpinannya bukan dari birokrasi, dari NGO (lembaga swadaya masyarakat/LSM). Moga-moga nanti dukungan internasional kepada BRG ini besar karena memang kita dilihat bekerja,” kata Presiden Jokowi.
Presiden kembali menegaskan, tahun ini tidak boleh terjadi lagi karhutla. Tahun ini harus betul-betul belajar dari 2015. “Tadi sudah disampaikan, berapa ratus ribu yang terbakar, berapa juta lahan gambut yang terbakar, saya kira tidak perlu saya ulang. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa tahun 2016 kita harus betul-betul belajar dari 2015. Kita harus tangani tahun ini lebih baik, lebih sigap, lebih di pencegahan. Jangan biarkan sekali lagi, api itu membesar,” tutur Presiden.
Hadir dalam rapat koordinasi itu antara lainWakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menko Bidang PolhukamLuhut B Pandjaitan, Menko Bidang PerekonomianDarmin Nasution, Menko Bidang PMK Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria/Kepala BPN Ferry M. Baldan, para gubernur, Pangdam, dan Kapolda yang daerahnya potensial mengalami karhutla. (tl)
Investor Daily, Selasa 19 Januari 2016, Hal. 7
