DPR Dukung Penegakan Hukum Sektor ESDM
Pemerintah meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam penegakan hokum di sector migas dan pertambangan. Hal ini seiring dengan dibentuknya Direktorat Jendral Penegakan Hukum pad Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Presiden Segera Teken Beleid Pengembangan PLTN
Payung hukum pengembangan energi nuklir terbit di akhir masa periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal ini seiring dengan sikap Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mencapai kata mufakat dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
RUU EBET Disahkan DPR periode 2024-2029
Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) akan dilimpahkan pembahasannya ke anggota Dewan Perwailan Rakyat (DPR) periode mendatang. Masa bakti anggota DPR 2019-2024 tersisa hingga akhir September nanti. Salah satu poin yang belum disepakati antara pemerintah dan DPR terkait mekanisme power wheeling.
KENAIKAN TARIF PPN: DPR Buka Ruang Negosiasi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka ruang negosiasi dengan pemerintah soal rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun depan. Negosiasi dengan Parlemen amat mendesak lantaran ketentuan tarif itu diatur dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
PROGRAM LEGISLASI: Pengesahan Revisi UU MK Ditunda
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk menunda pengambilan persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan keempat UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rapat paripurna terdekat.
Pemerintah Lobi DPR Loloskan Kebijakan Subsidi EV
Pemerintah akan bertemu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta persetujuan pemberlakuan kebijakan subsidi pembelian mobil listrik sebesar Rp 80 juta per unit dan motor listrik Rp 8 juta unit. Pemberian subsidi tersebut diyakini akan mempercepat penambahan populasi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Tanah Air, sekaligus mengurangi emisi karbon dan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM)...
Finalisasi RKUHP Alami Penundaan
Penundaan ini diharapkan dalamrangka mengkaji kembali masukan-masukan, baik yang disampaikan DPR maupun masyarakat, untuk menyempurnakan draf revisi KUHP dan memastikan tidak ada pasal yang berpotensi bermasalah ke depannya.
Perubahan Anggaran Subsidi BBM Tak Perlu Persetujuan DPR
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan, perubahan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2022 tak perlu mendapatkan persetujuan DPRI RI.