Payung hukum pengembangan energi nuklir terbit di akhir masa periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal ini seiring dengan sikap Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mencapai kata mufakat dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
