Penundaan ini diharapkan dalamrangka mengkaji kembali masukan-masukan, baik yang disampaikan DPR maupun masyarakat, untuk menyempurnakan draf revisi KUHP dan memastikan tidak ada pasal yang berpotensi bermasalah ke depannya.
Sumber: Media Indonesia. Senin, 21 November 2022.
