REALISASI INVESTASI: Penyempurnaan Kebijakan Jadi Kunci
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan penyempurnaan kebijakan perpajakan dapat mengoptimalkan pemanfaatan insentif pajak sehingga menarik investasi.
USULAN RUU KUP KORPORASI TERANCAM DENDA PIDANA PAJAK
Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan kepada pemerintah untuk menambah substansi mengenai denda atas tindak pidana perpajakan oleh korporasi di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
KEBIJAKAN PAJAK: PROGRAM PENGAMPUNAN DIOBRAL
Kendati repatriasi harta hasil deklarasi dalam program Tax Amnesty 2016 tidak maksimal, pemerintah tetap mengobral program pengampunan pajak. Dalih yang digunakan adalah untuk mendorong tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak kelas atas.
Pengusaha Menolak RUU KUP
Kalangan pengusaha menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang sedang dibahas di DPR. Lima pasal yang cenderung menaikkan pungutan pajak dinilai tidak tepat karena masih pandemi Covid-19, dan bertentangan dengan UU Cipta Kerja yang bertujuan meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja.
PERLUASAN OBJEK PPH OTORITAS PAJAK BERBURU ‘KENIKMATAN’
Agresivitas pemerintah dalam meminimalisasi praktik penghindaran pajak tidak hanya menyasar korporasi. Rencananya, otoritas pajak akan melakukan pungutan terhadap pemberian kenikmatan atau natura (fringe benefit) dari wajib pajak badan kepada wajib pajak orang pribadi.
SKEMA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PUNGUTAN PPN BAHAN POKOK BATAL
Setelah memicu penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah akhirnya memberikan fasilitas tidak dipungut untuk bahan pokok dalam skema Pajak Pertambahan Nilai baru yang tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
DJP Percepat Reformassi Pajak ke Digital
Direktoral Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berkomitmen terus melakukan reformasi pajak yang mencakup semua aspek termasuk pengembangan teknologi informasi dalam pengadinistrasian perpajakan, untuk mendorong implementasi sistem administrasi pajak baru 2024.
PROSPEK PENERIMAAN NEGARA: TARGET PAJAK 2021 DIPANGKAS
Di tengah santernya klaim keberhasilan dalam memulihkan ekonomi, pemerintah justru memangkas outlookpenerimaan pajak pada 2021. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah pesimistis dalam mempertahankan tren pemulihan pascaditerjang gelombang varian Delta Covid-19.
KADIN Indonesia: Pajak 2022 Harus Utamakan Prinsip Justice dan Fairness
Kalangan pengusaha mendukung langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk menaikkan target penerimaan perpajakan tahun depan sebesar Rp 1.506,9 triliun. Namun, mereka meminta agar kebijakan perpajakan pada 2022 mengutamakan prinsip keadilan (justice) dan kejujuran (fairness). Sebab, hingga tahun depan, sebagian besar sektor usaha diperkirakan belum pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19.
ATURAN PERPAJAKAN: Relaksasi Pajak Obligasi Tahap Finalisasi
Beleid terkait dengan relaksasi tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final atas bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri tengah masuk ke tahap finalisasi.