PENGESAHAN RUU HPP KALA PENGUSAHA DIMANJA PENGUASA
Kemarin, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi undang-undang. Dengan pengesahan itu, seluruh substansi siap diimplementasikan setelah ditandatangani Kepala Negara.
RUU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TENGGELAMNYA PASAL PIDANA KORPORASI
Pasal pidana atas korporasi yang sempat tercantum di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tenggelam. Kentalnya dinamika politik serta peran komprador yang dominan menjadi penyebab dibatalkannya substansi ini.
KERINGANAN DENDA PAJAK: PIUTANG MEBUMBUNG, SANKSI LIMBUNG
Di tengah tingginya piutang pajak yang tidak tertagih, pemerintah justru memberikan pelonggaran sanski terhadap wajib paja yang memiliki kurang bayar, baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Sinergi dengan Dirjen Pajak dan Peruri, BNI Dukung Peluncuran e-Materai
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendukung penuh pengenaan materai elektronik (e-materai) atas dokumen elektronik.
KORPORASI TERIMPIT TARIF PAJAK
Harapan kalangan pengusaha untuk memaksimalkan daya saing di tengah tantangan ekonomi yang kian menantang kembali surut, menyusul keputusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mem ba talkan relaksasi tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 20% pada 2022.
Tarif PPN Baik Jadi 11 %, RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Segera Disahkan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tiba-tiba berubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dan secara ‘diam-diam’, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui RUU tersebut dibawa ke Sidang Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.
PERUBAHAN SKEMA PPN TARIF KOMPROMI PAJAK KONSUMSI
Setelah menghadapi tekanan dari seluruh kelompok masyarakat, akhirnya pemerintah melakukan aksi kompromistis dengan menerapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai secara bertahap. Jalan tengah juga ditempuh dengan membatalkan skema multitarif.
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA BABAK BARU REPATRIASI HARTA
Babak baru repatriasi harta dimulai setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memasukkan klausul mengenai peralihan harta wajib pajak di yurisdiksi lain ke wilayah Indonesia di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
PROSES POLITIK SKEMA PPN TATKALA LEGISLATOR TOLAK GEDUNG DJUANDA
Kompas pemerintah bergerak tak menentu, setelah kemudi yang membawa setumpuk rumusan baru Pajak Pertambahan Nilai menghadapi tanjakan dan tikungan tajam. Petaka ini terjadi tatkala kalangan legislator di Gedung ‘Kura-Kura’, Senayan, menolak kenaikan tarif dan rencana implementasi multitarif dalam pajak konsumsi tersebut.
MERACIK TARIF SUNSET POLICY
Pemerintah tengah menhitung ulang skema tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang ideal atas harta yang diungkapkan oleh wajib pajak dalam program Sunset Policy.