RPP UU Ciptaker Diharapkan Akomodasi Kepentingan Industri
Pemerintah tengah merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UndangUndang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) berharap RPP ini dapat mengakomodasi kepentingan industri, seperti jaminan kepastian bahan baku dan perlindungan industri dalam negeri.
Kemenaker Sudah Rampungkan Tiga RPP UU Cipta Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sedang menyelesaikan penyusunan empat Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyusunan juga dilakukan dengan pembahasan secara tripartit yang melibatkan pemerintah, buruh, dan pengusaha.
TURUNAN UU CIPTA KERJA Tata Kelola Jamsos Ketenagakerjaan Diharmonisasi
Program jaminan sosial ketenagakerjaan bakal dievaluasi secara menyeluruh tahun ini, setelah realisasi tahun lalu dinilai cukup banyak bermasalah.
PEMANGKASAN BIDANG USAHA BERSYARAT PORSI MODAL ASING MAKSIMAL 49%
Pemerintah menyunat daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu untuk menarik minat investor sebagai tindak lanjut dari penerapan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Kebijakan ini diyakini mampu menjawab tantangan mengenai upaya perbaikan iklim investasi di Tanah Air.
PERUBAHAN REGULASI UTAKATIK PAJAK ASURANSI
Apa jadinya jika klaim asuransi Anda dipotong pajak penghasilan atau PPh? Menariknya, terdapat perubahan klausul syarat terkait pengecualian klaim dalam UU Cipta Kerja.
UU CIPTA KERJA: Waktu Penyusunan Sempit, Aturan Turunan Tidak Sinkron
JAKARTA, KOMPAS — Tim Serap Aspirasi menemukan ketidakselarasan di hampir semua rancangan peraturan turunan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang sudah diunggah pemerintah. Alih-alih menyederhanakan regulasi, seperti tujuan awal, undang-undang dan peraturan turunan yang dikebut dalam waktu singkat itu justru bisa membuat situasi tidak kondusif untuk iklim usaha.
Per 6 Januari 2021, dari total 40...
Atasi Masalah Pembiayaan PembangunanPemerintah Terbitkan PP Lembaga Pengelola Investasi
Pemerintah menerbitkan dua peraturan pemerintah (PP) mengenai Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yakni PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI. Kedua PP tersebut diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
PERSOALAN TENAGA KERJA 2021: Waspadai Lonjakan Perselisihan
Pemerintah perlu mewaspadai lonjakan perselisihan hubungan industrial pada tahun depan menyusul masa transisi pemberlakuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipa Kerja.
Arah Investasi Berkelanjutan
Pandemi Covid-19 telah mengubah perspektif pemerintah maupun pelaku industri dalam berbagai aspek, dalam menjamin ketahanan kesehatan publik, pembangunan ekonomi, dan stabilitas publik.
Pemerintah Turun ke Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja: Bahas Sektor Kemudahan Berusaha di Daerah, Energi dan Sumber Daya Mineral, Tata Pajak, dan Retribusi Daerah
Menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah tengah menyusun aturan pelaksanaan berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).